Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 103. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1021
Link Soal
Dalam penyusunan kebijakan publik, bagaimanakah prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebaiknya diimplementasikan untuk mengakomodasi kemajemukan di Indonesia?
A
Menerapkan satu jenis kebijakan yang seragam untuk semua daerah.
B
Memprioritaskan kebijakan yang berbasis pada budaya mayoritas saja.
C
Mempertimbangkan aspek keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam setiap kebijakan.
D
Menghilangkan tradisi lokal demi standarisasi nasional.
E
Melarang penggunaan bahasa daerah dalam forum publik resmi.
NO. 1022
Link Soal
Berdasarkan TAP MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, definisi Wawasan Nusantara adalah...
A
Ajaran yang mewajibkan seluruh rakyat untuk membela negara secara militer.
B
Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi tujuan nasional.
C
Pandangan hidup untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia.
D
Sikap bangsa Indonesia untuk menolak segala bentuk campur tangan asing.
E
Ketentuan dasar yang harus dipatuhi untuk menyeragamkan budaya daerah.
NO. 1023
Link Soal
Meskipun otonomi daerah diberlakukan seluas-luasnya, terdapat beberapa urusan pemerintahan yang bersifat mutlak dan tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (urusan absolut). Di bawah ini, manakah yang termasuk urusan absolut pemerintah pusat?
A
Pariwisata dan Budaya
B
Kesehatan dan Pendidikan
C
Politik Luar Negeri dan Moneter Fiskal
D
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
E
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
NO. 1024
Link Soal
Ir. Soekarno menawarkan konsep 'Trisila' sebagai pemerasan dari Pancasila. Apa saja unsur yang terdapat dalam Trisila tersebut?
A
Sosionasionalisme, Sosiodemokrasi, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan
B
Kebangsaan, Musyawarah, dan Gotong Royong
C
Ketuhanan, Keadilan, dan Adab
D
Nasionalisme, Agama, dan Komunisme
E
Persatuan, Kekeluargaan, dan Mufakat
NO. 1025
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip 'checks and balances', Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki wewenang konstitusional untuk...
A
Mengajukan rancangan undang-undang APBN
B
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR
C
Mengadili sengketa hasil pemilihan umum
D
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
E
Mengangkat menteri-menteri negara
NO. 1026
Link Soal
Ketika Pancasila difungsikan sebagai instruksi atau pedoman dalam segala aspek kehidupan guna mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara, maka Pancasila berkedudukan sebagai...
A
Ideologi Bangsa
B
Pandangan hidup
C
Norma Dasar
D
Dasar negara
E
Aturan dasar
NO. 1027
Link Soal
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan tegas ini merupakan bunyi dari UUD 1945 hasil amandemen, tepatnya pada...
A
Pasal 1 Ayat (1)
B
Pasal 1 Ayat (2)
C
Pasal 1 Ayat (3)
D
Pasal 2 Ayat (1)
E
Pasal 2 Ayat (2)
NO. 1028
Link Soal
Suatu negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian, di mana terdapat satu pemerintah pusat (federal) yang mengendalikan kedaulatan luar negeri, disebut...
A
Negara Kesatuan
B
Negara Federasi
C
Negara Koloni
D
Negara Mandat
E
Negara Dominion
NO. 1029
Link Soal
Bentuk pemerintahan negara dapat berupa kerajaan (monarki) atau republik. Berikut ini adalah perbedaan mendasar antara kedua bentuk tersebut, KECUALI...
A
Kepala negara kerajaan disebut Raja/Sultan, sedangkan republik disebut Presiden
B
Suksesi kekuasaan raja bersifat turun-temurun, sementara presiden dipilih melalui mekanisme pemilu
C
Masa jabatan presiden memiliki batasan periode, sedangkan jabatan raja biasanya seumur hidup
D
Dalam sistem kerajaan, titah raja wajib dipatuhi rakyat meskipun bertentangan dengan parlemen
E
Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika melanggar konstitusi, berbeda dengan posisi raja tradisional
NO. 1030
Link Soal
Konstitusi mengatur bahwa jumlah total anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh melampaui proporsi tertentu terhadap jumlah anggota DPR. Batasan jumlah tersebut adalah...
A
Setengah dari jumlah anggota DPR
B
Dua per tiga dari jumlah anggota DPR
C
Sepertiga dari jumlah anggota DPR
D
Seperempat dari jumlah anggota DPR
E
Tiga per empat dari jumlah anggota DPR