Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 103. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1021
Link Soal
Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat beberapa prinsip utama terkait hubungan antara pusat dan daerah. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK sesuai dengan prinsip NKRI tersebut?
A
Struktur NKRI mewajibkan adanya penyeragaman kekayaan alam dan budaya di seluruh daerah
B
Penyelenggaraan NKRI menjamin adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya
C
Daerah diberikan jaminan otonomi untuk berkembang sesuai potensi masing-masing
D
Pemerintah Pusat memberikan dorongan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
NKRI memfasilitasi pertumbuhan serta perkembangan keragaman antarwilayah
NO. 1022
Link Soal
Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana bunyi pasal 28 UUD 1945. Aspirasi tersebut dapat disalurkan dalam ...
A
Organisasi pemerintah dan organisasi massa
B
Organisasi politik
C
DPR dan dewan kehormatan
D
MPR dan dewan pertimbangan rakyat
E
Menteri dalam negeri
NO. 1023
Link Soal
Bapak Rizal adalah Kepala Seksi Pelayanan Terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Harmoni. Ia sedang memimpin timnya untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) baru yang lebih efektif dan inklusif. Dalam proses diskusi, muncul perbedaan pendapat yang signifikan di antara anggota tim. Sebagian mengusulkan efisiensi layanan harus menjadi prioritas utama dengan menerapkan sistem online sepenuhnya, yang mungkin menyulitkan warga di daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Sementara itu, anggota tim lain bersikeras bahwa aksesibilitas bagi seluruh warga, termasuk yang di daerah terpencil atau kurang melek teknologi, adalah kunci, meskipun berpotensi memperlambat proses secara keseluruhan karena harus mempertahankan layanan manual. Situasi ini mulai menimbulkan ketegangan di antara anggota tim dan dikhawatirkan mengganggu persatuan dalam tim. Bagaimana seharusnya Bapak Rizal menyikapi situasi ini sesuai dengan implementasi nilai-nilai Pilar Negara dalam lingkungan kerja ASN?
A
Mengadakan musyawarah untuk mencari solusi kompromi yang mengintegrasikan efisiensi digital dengan tetap menyediakan opsi layanan luring/manual yang mudah diakses, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan persatuan.
B
Memutuskan untuk mengadopsi sistem online sepenuhnya demi efisiensi, dengan alasan bahwa adaptasi teknologi adalah keharusan dan mayoritas masyarakat sudah mampu menggunakan internet.
C
Mengikuti saran untuk mempertahankan layanan manual secara dominan agar semua warga terlayani, meskipun tahu akan ada keluhan dari masyarakat yang menginginkan kecepatan layanan digital.
D
Menyerahkan keputusan akhir kepada kepala dinas tanpa memberikan rekomendasi, karena perbedaan pendapat tim terlalu sulit untuk disatukan.
E
Membiarkan setiap anggota tim menyusun draf SOP sesuai pandangannya masing-masing, kemudian memilih salah satu yang paling efisien, tanpa musyawarah lebih lanjut.
NO. 1024
Link Soal
Di sebuah daerah, praktik intoleransi meningkat tajam, dipicu oleh kelompok yang mengklaim kebebasan berekspresi untuk menyebarkan narasi eksklusif dan mendiskreditkan kelompok lain. Narasi ini, meskipun berbalut argumentasi agama, secara fundamental mengikis nilai-nilai inklusivitas dan persatuan. Fenomena ini menimbulkan keresahan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Dalam konteks ini, bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka seharusnya diaktualisasikan oleh aparatur negara dan masyarakat untuk mengatasi ancaman terhadap harmoni sosial dan kebangsaan?
A
Mengizinkan setiap kelompok untuk mengekspresikan keyakinannya secara mutlak, selama tidak ada kekerasan fisik, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.
B
Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap setiap ujaran kebencian, tanpa memberikan ruang dialog, untuk menegaskan superioritas hukum positif negara atas tafsir keagamaan sempit.
C
Mendorong dialog antarumat beragama yang difasilitasi oleh pemerintah, sekaligus memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis batas toleransi dan inklusivitas.
D
Membatasi ekspresi keagamaan di ruang publik dan mengedepankan identitas nasional tunggal untuk mencegah polarisasi yang berlebihan, sehingga kerukunan dapat terjaga secara pragmatis.
E
Menyerahkan penyelesaian konflik kepada pemimpin agama setempat, dengan harapan kearifan lokal dapat mengembalikan harmoni, serta menghindari intervensi negara dalam urusan keyakinan.
NO. 1025
Link Soal
Bangsa Indonesia meyakini Pancasila sebagai sumber cita-cita luhur yang benar dan baik. Dalam konteks ini, kedudukan Pancasila didefinisikan sebagai...
A
Ideologi alternatif
B
Simbol seremonial negara
C
Pandangan hidup saja
D
Dasar negara
E
Hukum pelengkap
NO. 1026
Link Soal
Konflik sosial sering terjadi akibat ketimpangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Untuk menciptakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila khususnya...
A
Sila Pertama (Ketuhanan)
B
Sila Kedua (Kemanusiaan)
C
Sila Ketiga (Persatuan)
D
Sila Keempat (Kerakyatan)
E
Sila Kelima (Keadilan Sosial)
NO. 1027
Link Soal
Sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan mulai tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 berfokus pada pembahasan agenda utama yaitu...
A
Merumuskan Dasar Negara
B
Menyusun Naskah Proklamasi
C
Membentuk Konstitusi Negara
D
Menentukan Wilayah Negara
E
Memilih Bendera Kebangsaan
NO. 1028
Link Soal
Sila kelima Pancasila, 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia', mengandung nilai bahwa pembangunan nasional harus...
A
Menguntungkan investor asing saja
B
Berpusat di pulau Jawa (Jawasentris)
C
Merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat
D
Fokus pada pembangunan gedung-gedung mewah
E
Mengabaikan daerah terpencil yang minim penduduk
NO. 1029
Link Soal
Dalam sebuah forum konsultasi publik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), berbagai elemen masyarakat—mulai dari tokoh adat, pelaku usaha, hingga perwakilan organisasi lingkungan—menyampaikan aspirasi dengan prioritas yang berbeda dan terkadang bertentangan. Tokoh masyarakat senior kemudian mengingatkan bahwa setiap keputusan harus didasari pada pilar filosofis bangsa yang mengajarkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan dan sekaligus sumber kekuatan. Jika pemerintah daerah ingin mencapai pembangunan yang inklusif, adil, dan berkesinambungan dengan merangkul seluruh keragaman tersebut, prinsip filosofis 'Bhinneka Tunggal Ika' harus dimaknai sebagai landasan yang...
A
Mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas demi efektivitas pengambilan keputusan, karena persatuan identik dengan suara terbanyak.
B
Mengharuskan penyeragaman pandangan dan praktik budaya untuk mencapai stabilitas sosial dan politik.
C
Mendorong masing-masing kelompok untuk hidup berdampingan secara pasif, tanpa intervensi terhadap kepentingan pihak lain.
D
Mewajibkan upaya aktif untuk menyinergikan seluruh perbedaan kepentingan dan identitas demi mewujudkan tujuan nasional yang lebih besar dan inklusif.
E
Membiarkan setiap kelompok berjuang sendiri untuk kepentingan masing-masing, dengan harapan mekanisme pasar akan menciptakan keseimbangan.
NO. 1030
Link Soal
Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang sah tercantum secara eksplisit dalam...
A
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Pembukaan UUD 1945 Alinea II
C
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
D
Batang Tubuh UUD 1945
E
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978