Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 103. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1021
Link Soal
Beberapa daerah otonom di Indonesia menghadapi masalah serius, seperti praktik korupsi di tingkat lokal, ketidakmampuan mengelola sumber daya, atau bahkan munculnya kebijakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, desakan untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat seringkali muncul, dengan argumen bahwa hal itu dapat memastikan pembangunan yang lebih merata dan terkoordinasi. Bagaimana NKRI mempertahankan keseimbangan antara pemberian otonomi daerah yang luas dan kebutuhan akan persatuan serta efektivitas pemerintahan secara nasional?
A
Pemerintah pusat harus mencabut otonomi daerah yang gagal dan mengembalikan kewenangan penuh kepada pusat untuk mencegah disintegrasi dan inefisiensi.
B
Otonomi daerah harus diberikan sepenuhnya tanpa intervensi pusat, karena setiap daerah memiliki karakteristik unik dan harus mampu mengelola dirinya sendiri.
C
Memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat, sambil mendorong kapasitas tata kelola daerah yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta menjamin kebijakan daerah tidak bertentangan dengan konstitusi dan semangat NKRI.
D
Meningkatkan alokasi dana transfer dari pusat ke daerah tanpa syarat, agar daerah memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan prioritas pembangunannya.
E
Membagi NKRI menjadi negara bagian federal, agar setiap daerah memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur urusannya tanpa campur tangan pusat yang berlebihan.
NO. 1022
Link Soal
Lembaga kepresidenan di Indonesia diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945. Keberadaan dan pengaturan lembaga ini dalam konstitusi sangat krusial karena ....
A
Pemerintahan di Indonesia tidak akan berjalan efektif tanpa adanya seorang presiden
B
Diperlukan untuk menyesuaikan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia
C
Indonesia menganut sistem presidensial murni yang mengharuskan adanya lembaga kepresidenan
D
Setiap sistem pemerintahan membutuhkan eksekutor untuk melaksanakan kebijakan
E
Dalam kerangka Trias Politica, harus ada lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif
NO. 1023
Link Soal
Amandemen pertama terhadap UUD 1945 dilakukan pada tahun 1999. Pasal-pasal manakah yang mengalami perubahan pada tahap ini?
A
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
B
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22
C
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23
D
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 24
E
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 25
NO. 1024
Link Soal
Pada tanggal 10 November 2001 dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, pasal-pasal yang diamandemen meliputi pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, 24. Amandemen tersebut dilakukan pada kali ke ....
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 1025
Link Soal
Sebagai bentuk akuntabilitas, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Berapa kali frekuensi pelaporan ini dilakukan?
A
Setiap bulan
B
Satu kali dalam setahun
C
Satu kali di akhir masa jabatan (5 tahun)
D
Setiap triwulan
E
Dua kali dalam setahun
NO. 1026
Link Soal
Istilah 'Eka Prasetya Pancakarsa' merupakan nama lain yang digunakan secara resmi untuk menyebut...
A
Sistem Pendidikan Kewarganegaraan
B
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
C
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
D
Pokok-Pokok Pikiran UUD 1945
E
Prinsip Gotong Royong Nasional
NO. 1027
Link Soal
Hasil akhir dari amandemen UUD 1945 berbunyi bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun", hal ini merupakan bunyi pasal ....
A
22 C ayat (1)
B
22 C ayat (2)
C
22 C ayat (3)
D
22 C ayat (4)
E
22 C ayat (5)
NO. 1028
Link Soal
Fokus utama dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV yang diluncurkan oleh pemerintahan Jokowi-JK adalah mengenai...
A
Peningkatan iklim investasi asing secara langsung.
B
Deregulasi aturan ekspor impor komoditas pangan.
C
Sistem pengupahan buruh, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan ekspor.
D
Penurunan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak.
E
Perbaikan birokrasi dan perizinan satu pintu.
NO. 1029
Link Soal
Hukum yang mengatur relasi antara negara dengan alat kelengkapannya, atau antara negara dengan warga negaranya dalam ranah kepentingan umum, dikategorikan sebagai...
A
Hukum privat
B
Hukum pidana
C
Hukum perdata
D
Hukum administrasi negara
E
Hukum publik
NO. 1030
Link Soal
Apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, namun Presiden tidak segera menandatanganinya, dalam berapa hari RUU tersebut otomatis sah menjadi Undang-Undang?
A
15 hari
B
20 hari
C
30 hari
D
60 hari
E
90 hari