Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 104. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1031
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI, tokoh pergerakan nasional yang mengemukakan usulan dasar negara berupa Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Mr. Soepomo
C
Mr. Mohammad Yamin
D
Drs. Moh. Hatta
E
Radjiman Wedyodiningrat
NO. 1032
Link Soal
Bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, mencerminkan karakteristik dari...
A
Monarki Konstitusional
B
Oligarki
C
Demokrasi
D
Aristokrasi
E
Otoritarian
NO. 1033
Link Soal
Sistematika UUD NRI 1945 setelah amandemen dijelaskan terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan mengenai perubahan sistematika ini dapat ditemukan dalam...
A
Pasal 34 UUD 1945
B
Pasal 2 Aturan Tambahan
C
Pasal II Aturan Tambahan
D
Pasal II Aturan Peralihan
E
Pasal III Aturan Tambahan
NO. 1034
Link Soal
Proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan DPR sebagai pemilih utama. Namun, dalam proses tersebut DPR harus mempertimbangkan masukan dari lembaga tertentu sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi oleh kepala negara. Lembaga dan pejabat yang dimaksud secara berturut-turut adalah...
A
Mahkamah Agung dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden
C
Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat
D
Menteri Keuangan dan Presiden
E
Badan Pemeriksa Keuangan dan DPD
NO. 1035
Link Soal
Pemerintah Daerah "Makmur Jaya" mengusulkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk mengalokasikan 70% kuota lowongan kerja bagi penduduk asli daerah tersebut. Kebijakan ini didasari oleh semangat otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi membatasi hak warga negara lain untuk mencari pekerjaan dan berpotensi menciptakan diskriminasi, yang dapat mengancam prinsip persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN) yang mengemban amanah menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pilar Negara, tindakan yang paling komprehensif dan tepat dalam menyikapi kebijakan ini adalah...
A
Mendukung penuh kebijakan tersebut sebagai manifestasi hak otonomi daerah yang sah dan konstitusional demi kesejahteraan masyarakat lokal.
B
Mengusulkan agar pemerintah daerah meninjau ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan hak warga negara dan menjaga keutuhan NKRI, seraya mencari formulasi yang adil dan tidak diskriminatif dalam pemberdayaan penduduk lokal.
C
Menolak kebijakan tersebut secara mutlak karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk pembatalan.
D
Membiarkan kebijakan tersebut berjalan untuk melihat implementasinya terlebih dahulu, dengan harapan bahwa dampak negatifnya tidak terlalu signifikan terhadap persatuan bangsa.
E
Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya kebijakan pro-lokal untuk pembangunan daerah, tanpa menyinggung potensi konflik dengan Pilar Negara.
NO. 1036
Link Soal
Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan, maka tugas kepresidenan dilaksanakan oleh sebuah 'triumvirat' yang terdiri dari...
A
Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung
B
Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
C
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
D
Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN
E
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri
NO. 1037
Link Soal
G-20 adalah forum kerja sama ekonomi internasional. Pertemuan pertama G-20 pada tahun 1999 sebagai respons atas krisis keuangan Asia dilaksanakan di kota...
A
Ottawa
B
Berlin
C
Montreal
D
New Delhi
E
Morelia
NO. 1038
Link Soal
Gedung yang digunakan untuk sidang BPUPKI di Jalan Pejambon No. 6, Jakarta, memiliki nilai sejarah tinggi bagi dasar negara kita. Saat ini, gedung tersebut lebih populer dengan nama...
A
Gedung Proklamasi
B
Istana Kepresidenan
C
Gedung Perintis Kemerdekaan
D
Gedung Pancasila
E
Istana Negara
NO. 1039
Link Soal
Pasal 31 UUD 1945 hasil amandemen menegaskan prioritas anggaran pendidikan. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya berapa persen dari APBN dan APBD?
A
10%
B
15%
C
20%
D
25%
E
30%
NO. 1040
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memiliki berbagai wewenang eksekutif. Namun, berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan, manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan wewenang langsung Presiden?
A
Memberikan grasi dan rehabilitasi
B
Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
C
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
D
Memberikan gelar kehormatan
E
Membentuk Undang-Undang (Kekuasaan Legislatif)