PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 104. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 1031
Pembukaan UUD 1945 memegang kedudukan krusial yang tidak dapat diubah. Di bawah ini, manakah yang BUKAN merupakan aspek kedudukan hakiki dari Pembukaan UUD 1945?
A
Sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci
B
Pengejawantahan kesadaran hukum dan cita-cita moral rakyat
C
Memuat sendi mutlak kehidupan negara (tujuan, bentuk negara, asas kerohanian)
D
Mengandung pengakuan terhadap hukum kodrat dan hukum Tuhan
E
Memiliki kedudukan kuat yang melekat pada kepribadian hidup bangsa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1032
Dalam sistem demokrasi, pengambilan keputusan sebaiknya melalui musyawarah mufakat. Jika terpaksa dilakukan voting (suara terbanyak), terdapat sisi negatif psikologis yang harus diwaspadai, yaitu...
A
Proses pengambilan keputusan menjadi terlalu cepat
B
Semua pihak merasa dimenangkan kepentingannya
C
Pihak yang kalah 'dipaksa' menerima keputusan yang tidak disukainya
D
Suara minoritas menjadi penentu kebijakan utama
E
Tidak ada dasar hukum yang jelas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1033
Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, terdapat lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Konstitusi
B
Mahkamah Agung
C
Komisi Yudisial
D
Dewan Perwakilan Rakyat
E
Badan Legislasi Nasional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1034
Landasan hukum yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 2005-2025 adalah...
A
UU Nomor 25 Tahun 2004
B
UU Nomor 17 Tahun 2006
C
UU Nomor 17 Tahun 2007
D
UU Nomor 18 Tahun 2007
E
UU Nomor 17 Tahun 2008

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1035
Menjunjung tinggi persamaan derajat dan tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, atau golongan merupakan wujud nyata dari sila...
A
Ke-1
B
Ke-2
C
Ke-3
D
Ke-4
E
Ke-5

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1036
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tugas strategis dalam pengawasan keuangan negara dengan tiga fungsi pokok, yaitu...
A
Efisiensi, yudikatif, dan auditif
B
Rekomendatif, yudikatif, dan auditif
C
Yudikatif, operatif, dan rekomendatif
D
Operatif, auditif, dan efisiensi
E
Rekomendatif, legislatif, dan inovatif

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1037
Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu tugas pokok lembaga ini adalah...
A
Membantu Mahkamah Agung menyelesaikan kasasi
B
Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
C
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
D
Memberikan pertimbangan amnesti kepada Presiden
E
Mengadili kasus pelanggaran HAM berat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1038
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang yang strategis namun juga rawan bencana. Secara geologis, wilayah Indonesia bagian timur dilalui oleh jalur pegunungan...
A
Sirkum Mediterania
B
Sirkum Pasifik
C
Sirkum Atlantik
D
Sirkum Hindia
E
Sirkum Australia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1039
Berdasarkan hasil Sidang Kedua PPKI, wilayah kedaulatan Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi. Manakah wilayah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam pembagian awal tersebut?
A
Sumatera
B
Jawa Barat
C
Maluku
D
DKI Jakarta
E
Sulawesi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1040
Pada era 1980-an, di Desa Gemah Ripah yang subur, setiap keputusan penting desa, mulai dari pembangunan irigasi hingga penentuan jadwal panen raya, selalu didasarkan pada titah tunggal dari Kepala Desa Karsono. Masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka, dan proses pengambilan keputusan cenderung bersifat top-down. Warga hanya menerima dan melaksanakan tanpa banyak pertanyaan. Berbeda dengan kondisi di Desa Damai Sentosa saat ini. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Rina, setiap perencanaan program desa, seperti alokasi dana desa untuk pemberdayaan UMKM atau pembangunan fasilitas umum, selalu diawali dengan serangkaian forum musyawarah. Seluruh elemen masyarakat, dari tokoh adat, pemuda, hingga kelompok perempuan, diundang untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan saran. Keputusan akhir baru diambil setelah tercapai kesepakatan bersama yang mencerminkan aspirasi kolektif. Kepala Desa Rina secara rutin melaporkan progress kerja kepada warganya melalui papan informasi dan pertemuan terbuka. Perbandingan praktik pengambilan keputusan antara Desa Gemah Ripah di masa lalu dan Desa Damai Sentosa di masa kini, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat dan proses musyawarah untuk mencapai mufakat, mencerminkan evolusi penerapan salah satu pilar negara Indonesia. Pilar negara manakah yang paling relevan dengan perbandingan tersebut?
A
Pancasila, terutama sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pasal-pasal tentang hak asasi manusia.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI, dalam konteks desentralisasi pemerintahan daerah.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam konteks pengelolaan keberagaman partisipasi masyarakat.
E
Pancasila, terutama sila ketiga: Persatuan Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.