Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 104. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1031
Link Soal
Sebelum mengalami amandemen, sistematika naskah asli Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas...
A
16 bab dan 37 pasal
B
15 bab dan 36 pasal
C
14 bab dan 35 pasal
D
13 bab dan 34 pasal
E
16 bab dan 36 pasal
NO. 1032
Link Soal
Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum, yaitu perubahan dilakukan dengan ...
A
boleh mengubah naskah asli diganti dengan yang baru
B
boleh mengubah naskah asli ditambah dengan naskah baru
C
tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah asli
D
tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahannya
E
boleh mengubah naskah asli untuk penyempurnaannya
NO. 1033
Link Soal
Dalam mekanisme pengambilan keputusan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tahap II ditandai dengan dilakukannya...
A
Diskusi komisi atau panitia Ad Hoc mengenai draf keputusan
B
Pemaparan atau penjelasan dalam rapat paripurna Majelis
C
Finalisasi draf oleh Badan Pekerja Majelis
D
Penetapan keputusan akhir dalam rapat paripurna
E
Evaluasi menyeluruh terhadap bahan-bahan dari masyarakat
NO. 1034
Link Soal
Demokrasi Pancasila memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan demokrasi liberal. Pernyataan di bawah ini yang TIDAK tepat mengenai ciri demokrasi Pancasila adalah...
A
Keputusan didasarkan pada ide terbaik, bukan sekadar suara terbanyak
B
Merupakan ajang kompetisi ide untuk penyelesaian masalah
C
Jalannya pemerintahan tunduk sepenuhnya pada kehendak parlemen
D
Menunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan hak minoritas
E
Pelaksanaan Pemilihan Umum yang berkesinambungan
NO. 1035
Link Soal
Pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terjadi perubahan signifikan pada naskah Piagam Jakarta yang kemudian disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan ini, yang muncul dari konsensus nasional, dianggap krusial dalam membentuk identitas bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Apabila seorang ahli konstitusi menganalisis perubahan tersebut dari perspektif jaminan hak-hak fundamental dan kohesi sosial dalam masyarakat majemuk, perbedaan mendasar yang paling merefleksikan prinsip inklusivitas dan semangat kebangsaan adalah pada poin yang mengatur tentang...
A
Struktur kekuasaan eksekutif dan legislatif negara.
B
Hak asasi manusia dan kewajiban warga negara secara umum.
C
Dasar negara terkait prinsip ketuhanan dan keagamaan.
D
Konsep kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan demokratis.
E
Visi mengenai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.
NO. 1036
Link Soal
Untuk menjaga kualitas peradilan, pengusulan calon Hakim Agung dilakukan oleh sebuah lembaga mandiri kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Lembaga yang berwenang mengusulkan tersebut adalah...
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Kementerian Hukum dan HAM
NO. 1037
Link Soal
Gelombang informasi hoaks dan disinformasi masif yang menyasar isu SARA dan narasi separatisme terus menyebar di platform digital, terutama di wilayah perbatasan dan pulau terpencil. Kampanye ini, yang diduga didalangi oleh aktor asing non-negara, bertujuan memprovokasi konflik horizontal dan merongrong kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ancaman ini tidak melibatkan kekuatan militer, namun memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap persatuan bangsa. Bagaimana NKRI sebagai pilar negara seharusnya merespons ancaman keutuhan yang bersifat nirmiliter namun terstruktur dan sistematis ini?
A
Memblokir seluruh akses media sosial dan internet di wilayah terdampak untuk memutus penyebaran informasi palsu secara cepat dan efektif, meskipun mengorbankan hak informasi warga.
B
Meningkatkan patroli keamanan dan memperkuat kehadiran militer di wilayah perbatasan untuk mencegah infiltrasi fisik dan memberikan efek jera terhadap aktor-aktor provokator.
C
Mengembangkan strategi literasi digital nasional, membangun narasi kebangsaan yang kuat, memperkuat kolaborasi multisektoral (pemerintah, swasta, masyarakat sipil), serta menerapkan penegakan hukum yang selektif terhadap penyebar hoaks.
D
Membentuk badan khusus yang bertugas melakukan kontra-propaganda secara agresif di media sosial, dengan fokus menyerang balik narasi pihak asing dan internal yang dianggap mengganggu stabilitas.
E
Meminta bantuan dan kerjasama dari komunitas internasional untuk melacak dan menindak aktor-aktor asing penyebab disinformasi, karena ancaman ini sudah melampaui kapasitas nasional.
NO. 1038
Link Soal
Prinsip Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dalam pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara periodik setiap...
A
2 tahun sekali
B
3 tahun sekali
C
4 tahun sekali
D
5 tahun sekali
E
6 tahun sekali
NO. 1039
Link Soal
Implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa mengandung esensi bahwa...
A
Setiap individu harus mampu beradaptasi dalam pergaulan
B
Pelestarian budaya daerah adalah kewajiban mutlak
C
Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi suku dalam pergaulan sosial
D
Budaya asli masyarakat tidak dapat tergantikan oleh budaya asing
E
Mustahil menyatukan keberagaman yang ada
NO. 1040
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang bersifat final dan mengikat. Salah satu kewenangan tersebut berkaitan dengan keberadaan partai politik di Indonesia, yaitu...
A
Mengawasi dana kampanye partai politik
B
Membubarkan partai politik
C
Menggabungkan partai politik (fusi)
D
Menunjuk ketua umum partai politik
E
Menyelesaikan sengketa internal pengurus partai