PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 104. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 1031
Penyelenggaraan evaluasi pendidikan berskala nasional (seperti EBTANAS atau Ujian Nasional) memiliki tujuan strategis dalam pembangunan sektor pendidikan, terutama sebagai upaya untuk...
A
Pengendalian mutu pendidikan secara nasional
B
Penghematan anggaran pendidikan daerah
C
Sentralisasi kurikulum sekolah
D
Pengurangan jumlah tenaga pengajar
E
Peningkatan biaya operasional sekolah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1032
Dalam sistem pemerintahan parlementer, terdapat pembagian peran yang khas antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan ciri sistem parlementer?
A
Kepala negara memegang kekuasaan eksekutif penuh.
B
Parlemen memiliki kekuasaan yang lebih kuat dibandingkan eksekutif sehingga dapat membubarkan kabinet melalui mosi tidak percaya.
C
Menteri merupakan pembantu presiden dan tidak dapat diberhentikan oleh parlemen.
D
Presiden memiliki hak prerogatif penuh dalam pembentukan kabinet tanpa campur tangan parlemen.
E
Kepala negara dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1033
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dituangkan secara konstitusional dan lebih jelas melalui Sidang MPR yang ditetapkan dalam...
A
Tap MPR No. II/MPR/1978
B
Tap MPR No. IV/MPR/1973
C
Tap MPR No. XX/MPRS/1966
D
Tap MPR No. III/MPR/2000
E
Tap MPR No. I/MPR/2003

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1034
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada lembaga-lembaga berikut, KECUALI...
A
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
B
DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
C
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
D
Presiden
E
Presiden dan Wakil Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1035
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang bersifat final dan mengikat. Salah satu kewenangan tersebut berkaitan dengan keberadaan partai politik di Indonesia, yaitu...
A
Mengawasi dana kampanye partai politik
B
Membubarkan partai politik
C
Menggabungkan partai politik (fusi)
D
Menunjuk ketua umum partai politik
E
Menyelesaikan sengketa internal pengurus partai

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1036
Sebuah komunitas pemuda rutin membagikan makanan gratis kepada tunawisma setiap malam Jumat. Tindakan kemanusiaan ini merupakan pengamalan nyata dari Pancasila sila ke...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1037
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen, terdapat lembaga negara yang berwenang menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Kejaksaan Agung
E
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1038
Untuk menangani konflik antar daerah, pendekatan kebijakan seperti apa yang mencerminkan prinsip NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Membiarkan konflik mereda dengan sendirinya.
B
Mengedepankan kekuatan militer untuk menekan konflik.
C
Memfasilitasi dialog damai antar daerah dengan mediasi pemerintah pusat.
D
Menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh adat tanpa campur tangan negara.
E
Membuat kebijakan pusat yang kaku tanpa melihat akar masalah daerah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1039
Tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah kecuali...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1040
Dalam sistem demokrasi Indonesia, pihak yang berhak menjadi peserta pemilihan umum untuk mengisi kursi anggota DPR dan DPRD adalah...
A
Gabungan individu independen
B
Partai politik
C
Organisasi kemasyarakatan
D
Perwakilan perusahaan
E
Tokoh agama

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.