Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 105. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1041
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat ketetapan yang mengharuskan adanya referendum (meminta pendapat rakyat) jika MPR berkehendak mengubah UUD 1945. Ketetapan tersebut adalah...
A
Tap MPR No. I/MPR/1983
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. IV/MPR/1983
D
Tap MPR No. XX/MPRS/1966
E
Tap MPR No. III/MPR/2000
NO. 1042
Link Soal
Judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai pada tanggal 1 Juni 1945 adalah ...
A
Lahirnya bangsa Indonesia
B
Kesaktian Pancasila
C
Lahirnya Pancasila
D
Pedoman hidup berbangsa
E
Falsafah hidup pancasila
NO. 1043
Link Soal
Perubahan ketiga (Amandemen III) UUD 1945 mencakup materi tentang Pemilihan Presiden secara langsung dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini disahkan pada...
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
9 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
11 September 2001
NO. 1044
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI pertama, muncul berbagai usulan mengenai dasar teori negara. Siapakah tokoh yang mengemukakan tiga teori negara yakni teori perseorangan, teori kelas, dan teori integralistik dalam pidatonya?
A
Ir. Soekarno
B
Moh. Yamin
C
Dr. Soepomo
D
Drs. Moh. Hatta
E
Mr. Ahmad Subardjo
NO. 1045
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1, setiap warga negara memiliki hak-hak dasar untuk kehidupan yang layak. Di antara pilihan berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam cakupan hak yang diatur pada ayat tersebut?
A
Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin
B
Hak untuk bertempat tinggal
C
Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
D
Hak atas jaminan sosial
E
Hak memperoleh pelayanan kesehatan
NO. 1046
Link Soal
Pemerintah merencanakan pembangunan kawasan industri baru di sebuah wilayah terpencil yang kaya sumber daya alam. Proyek ini menjanjikan peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun berpotensi besar merusak ekosistem hutan lindung yang merupakan sumber mata pencarian dan situs budaya bagi masyarakat adat setempat. Dilema ini menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Bagaimana keempat Pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) secara holistik memberikan kerangka berpikir dan bertindak dalam mengatasi konflik kepentingan yang kompleks ini?
A
Pembangunan harus tetap berjalan karena merupakan amanat UUD 1945 untuk kemakmuran rakyat, dan kerusakan lingkungan serta dampak sosial adalah konsekuensi yang harus diterima demi kepentingan nasional yang lebih besar.
B
Membatalkan seluruh rencana pembangunan dan mempertahankan kondisi alam seperti sedia kala, karena pelestarian lingkungan dan hak adat adalah prioritas mutlak yang tidak dapat dikompromikan oleh pembangunan ekonomi.
C
Mengembangkan model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial; menjamin partisipasi masyarakat adat, menghormati hak-hak mereka, dan memastikan keadilan sosial serta keutuhan NKRI melalui kebijakan yang inklusif dan bertanggung jawab.
D
Mengutamakan aspek Bhinneka Tunggal Ika dengan mengakomodasi semua kepentingan kelompok masyarakat melalui kompromi politik, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan secara berlebihan.
E
Memberikan kompensasi finansial semaksimal mungkin kepada masyarakat adat, agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dan menerima pembangunan sebagai bagian dari kemajuan.
NO. 1047
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.
NO. 1048
Link Soal
Sikap saling mencintai antarmanusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran, serta mengembangkan sikap tenggang rasa merupakan implementasi dari Pancasila, khususnya...
A
Sila Pertama
B
Sila Kedua
C
Sila Ketiga
D
Sila Keempat
E
Sila Kelima
NO. 1049
Link Soal
Kurun waktu berlakunya UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966 disebut periode ...
A
RIS
B
Orde Lama
C
Orde Baru
D
Reformasi
E
Demokrasi Liberal
NO. 1050
Link Soal
Sebelum adanya UU khusus, tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi diatur sementara dalam UUD 1945 pada bagian...
A
Aturan Peralihan Pasal I
B
Aturan Peralihan Pasal II
C
Aturan Peralihan Pasal III
D
Aturan Peralihan Pasal IV
E
Aturan Peralihan Pasal V