Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 105. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1041
Link Soal
Cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya, baik Nasional, regional, maupun global merupakan pengertian dari
A
Wawasan Nusantara
B
Wawasan Nasional
C
Ketahanan Nasional
D
Pembangunan Nasional
E
Wawasan Kenegaraan
NO. 1042
Link Soal
Ketika sistem ekonomi dikembangkan dengan berlandaskan pada etika dan nilai moral Pancasila, hal ini merupakan wujud dari...
A
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi
B
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik
C
Pancasila sebagai Paradigma Pertahanan Keamanan
D
Pancasila sebagai Paradigma Sosial Budaya
E
Pancasila sebagai Dasar Hukum Internasional
NO. 1043
Link Soal
Dalam praktik hukum, peraturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Prinsip ini dikenal dengan istilah...
A
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
B
Lex Posterior Derogat Legi Priori
C
Lex Specialis Derogat Legi Generali
D
Asas Legalitas
E
Asas Akuntabilitas
NO. 1044
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai paradoksal yang mencerminkan realitas bangsa. Manakah perilaku yang paling mencerminkan implementasi nilai tersebut dalam pergaulan lintas budaya?
A
Menganggap budaya sendiri paling unggul dibanding budaya lain
B
Mempelajari budaya lain hanya untuk mencari kelemahannya
C
Menerima perbedaan sebagai kekayaan bangsa dan tetap mengutamakan persatuan
D
Menghilangkan identitas budaya daerah demi menjadi nasionalis sejati
E
Hanya bergaul dengan kalangan satu suku untuk menjaga kemurnian adat
NO. 1045
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antara jenis peraturan berikut, manakah yang memiliki kedudukan paling rendah?
A
Undang-Undang (UU)
B
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
C
Peraturan Presiden (Perpres)
D
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
E
Undang-Undang Dasar 1945
NO. 1046
Link Soal
Dalam pembagian administratif wilayah di Indonesia, yang dimaksud dengan pemerintah daerah tingkat I merujuk pada unit...
A
Pemerintah Negara Pusat
B
Provinsi
C
Kabupaten atau Kotamadya
D
Kecamatan
E
Desa atau Kelurahan
NO. 1047
Link Soal
Pancasila memiliki sifat 'khusus konkret' dalam implementasinya. Hal ini berarti bahwa...
A
Nilai Pancasila diterapkan secara nyata dan dinamis dalam berbagai sektor kehidupan
B
Ilmu pengetahuan tentang Pancasila didasarkan pada riset yang spesifik
C
Pancasila hanya boleh diterapkan di wilayah hukum Indonesia
D
Pancasila adalah hasil adopsi dari nilai-nilai luhur bangsa asing
E
Nilai Pancasila bersifat statis dan tidak dapat diubah pelaksanaannya
NO. 1048
Link Soal
Bagaimana kedudukan logis dalam hubungan antara dasar negara dengan konstitusi sebuah negara?
A
Konstitusi merupakan landasan utama bagi terciptanya dasar negara
B
Dasar negara adalah bentuk operasional atau penjabaran dari konstitusi
C
Konstitusi berfungsi sebagai penjabaran atau implementasi dari dasar negara
D
Dasar negara memiliki arti dan fungsi yang identik dengan konstitusi
E
Dasar negara dan konstitusi tidak memiliki keterkaitan fungsional
NO. 1049
Link Soal
Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pelantikan serta pemberhentian Presiden adalah...
A
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
B
KY (Komisi Yudisial)
C
MK (Mahkamah Konstitusi)
D
MA (Mahkamah Agung)
E
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
NO. 1050
Link Soal
Negara X menerapkan aturan bahwa siapapun yang lahir di wilayahnya akan otomatis menjadi warga negaranya, namun Negara Y menerapkan aturan berdasarkan asal usul orang tua. Jika kita berbicara tentang asas Ius Sanguinis, maka fokus utamanya adalah...
A
Tempat kelahiran seseorang
B
Pertalian darah atau keturunan
C
Status pernikahan orang tua
D
Permohonan kepada menteri kehakiman
E
Lama menetap di suatu negara