Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 105. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1041
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tugas dalam memeriksa dan mengawasi keuangan negara. Ditinjau dari sifat kegiatannya, fungsi ini dikategorikan sebagai fungsi...
A
Legislatif
B
Yudikatif
C
Eksekutif
D
Rekomendatif
E
Operatif
NO. 1042
Link Soal
Konsep 'Masyarakat Terbuka' sering dikaitkan dengan kemajuan bangsa. Apa ciri utama dari masyarakat terbuka dalam konteks pembangunan?
A
Masyarakat yang memegang teguh tradisi masa lalu tanpa mau menerima perubahan
B
Masyarakat yang bersedia menerima pembaharuan, perbaikan, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi/globalisasi
C
Masyarakat yang mengisolasi diri untuk menjaga kemurnian budaya
D
Masyarakat yang menyerahkan seluruh keputusan kepada pemerintah pusat (sentralistik)
E
Masyarakat yang hanya fokus pada sektor agraris tradisional
NO. 1043
Link Soal
Kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan primer secara layak. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi...
A
Rumah tinggal, kendaraan pribadi, dan pangan
B
Pakaian, tempat tinggal, dan makan
C
Kebun, alat komunikasi, dan pakaian
D
Sandang, pangan, dan koneksi internet
E
Tempat tinggal, pendidikan, dan kendaraan
NO. 1044
Link Soal
Secara historis yuridis, penegasan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia pernah ditetapkan secara eksplisit dalam produk hukum...
A
TAP MPRS No. XX/MPRS/1966
B
TAP MPR No. I/MPR/2003
C
Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen
D
Piagam Jakarta 22 Juni 1945
E
Maklumat Wakil Presiden No. X
NO. 1045
Link Soal
Menurut UUD 1945 Pasal 20 ayat 3, apa konsekuensi hukum apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) gagal mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR?
A
RUU tersebut dapat direvisi dan diajukan kembali dalam masa sidang yang sama
B
Presiden dapat mengeluarkan Perpu sebagai pengganti RUU tersebut
C
RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa sidang itu
D
DPR wajib melakukan voting ulang untuk mengesahkan RUU tersebut
E
RUU tersebut ditunda pengesahannya hingga periode pemerintahan berikutnya
NO. 1046
Link Soal
Dalam konsepsi Wawasan Nusantara, aspek kehidupan nasional dibedakan menjadi aspek alamiah (Trigatra) dan aspek sosial (Pancagatra). Manakah di bawah ini yang termasuk dalam aspek alamiah?
A
Sistem politik dan demokrasi
B
Kondisi ekonomi nasional
C
Keadaan dan kekayaan alam (Flora dan Fauna)
D
Kehidupan sosial budaya masyarakat
E
Tingkat keterampilan dan kualitas penduduk
NO. 1047
Link Soal
Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan pada kewenangan lembaga negara. Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta memutus sengketa hasil pemilihan umum adalah...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 1048
Link Soal
Hukum Administrasi Negara merupakan turunan dari Hukum Tata Negara dalam cakupan luas. Hal ini dikarenakan Hukum Administrasi Negara memiliki fokus utama pada...
A
Kumpulan regulasi hukum yang mengikat dan mengatur badan-badan negara
B
Prosedur penjatuhan sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara
C
Aturan mengenai proses pemberhentian tidak hormat pegawai negeri
D
Standar operasional prosedur pengangkatan calon pegawai negeri sipil
E
Rincian tugas pokok dan fungsi setiap staf di instansi pemerintah
NO. 1049
Link Soal
Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan karakteristik utama dari hukum pidana?
A
Posisi korban adalah sebagai penggugat
B
Posisi tersangka adalah sebagai tergugat
C
Fokus mengatur masalah kekeluargaan
D
Proses hukum baru berjalan setelah ada laporan dari korban
E
Mengatur perbuatan yang termasuk pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum
NO. 1050
Link Soal
Pasca pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan menggunakan konstitusi...
A
UUD 1945 Asli
B
Undang-Undang Dasar Sementara 1950
C
UUD NRI 1945 Amandemen
D
Konstitusi RIS 1949
E
Piagam Jakarta