PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 105. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 1041
Lembaga peradilan yang memegang kekuasaan untuk melakukan uji materiil (judicial review) terhadap peraturan di bawah undang-undang (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah) terhadap Undang-Undang adalah...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Pengadilan Negeri
D
Mahkamah Agung
E
Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1042
Pemerintah berupaya mewujudkan akses kesehatan dan pendidikan yang merata hingga ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Kebijakan ini merupakan implementasi nyata dari Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 yang ke...
A
Pertama (Persatuan)
B
Kedua (Keadilan Sosial)
C
Ketiga (Kedaulatan Rakyat)
D
Keempat (Ketuhanan dan Kemanusiaan)
E
Kelima (Internasionalisme)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1043
Lambang yang merepresentasikan kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima adalah...
A
Bintang emas
B
Kepala banteng
C
Padi dan kapas
D
Pohon beringin
E
Rantai

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1044
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai representasi demokrasi di daerah perlu diatur pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini merupakan salah satu dampak yang terjadi jika para legislator tidak memperhatikan UUD 1945 dalam menyusun undang-undang tentang Pilkada, yaitu...
A
Kepala daerah akan diuntungkan dengan adanya kelonggaran aturan dalam Pilkada.
B
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berpotensi tidak berjalan secara demokratis dan adil.
C
Terjadinya konflik yang berkelanjutan antar pendukung calon kepala daerah dalam Pilkada.
D
Legislator akan menjadi pihak pertama yang harus bertanggung jawab atas terjadinya konflik.
E
Pemilihan kepala daerah dapat berjalan demokratis karena sesuai keinginan legislator.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1045
MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu. Aturan ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 1
B
Pasal 3
C
Pasal 7A
D
Pasal 8
E
Pasal 11

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1046
Implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi menuntut perilaku yang positif. Manakah di antara pilihan berikut yang mencerminkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi?
A
Mengeksploitasi sumber daya alam secara maksimal demi keuntungan pasar semata
B
Menyusun regulasi yang mendukung sistem ekonomi pasar bebas (liberal)
C
Mendahulukan produk impor dibandingkan produk dalam negeri
D
Menghindari persaingan usaha yang sehat
E
Meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi dengan menghapus distorsi ekonomi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1047
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945. Salah satu alasan utama pembentukan DPD adalah untuk...
A
Memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan representasi kepentingan daerah.
B
Menjadi penyeimbang terhadap pelaksanaan fungsi legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
C
Menerapkan prinsip pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) antarlembaga.
D
Memastikan partisipasi aktif seluruh provinsi dalam proses pembentukan undang-undang nasional.
E
Mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1048
Pada lambang negara Burung Garuda, sila keempat 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan' disimbolkan dengan gambar...
A
Bintang emas
B
Rantai emas
C
Pohon beringin
D
Kepala banteng
E
Padi dan kapas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1049
Berikut ini yang bukan merupakan hak DPD adalah ...
A
Hak Menyampaikan Usul
B
Hak Imunitas
C
Hak Interpelasi
D
Hak Protokoler
E
Hak Membela Diri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1050
Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, apabila Presiden hendak membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait beban keuangan negara, maka harus memperoleh persetujuan dari...
A
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
B
Bank Indonesia (BI)
C
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D
Mahkamah Agung (MA)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.