Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 105. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1041
Link Soal
Sistem pemilihan umum untuk menentukan anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) diatur menggunakan sistem...
A
Sistem proporsional dengan daftar calon terbuka
B
Sistem proporsional tertutup
C
Sistem campuran (mixed system)
D
Sistem distrik mayoritas
E
Sistem distrik tunggal
NO. 1042
Link Soal
Landasan konstitusional yang menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas dan aktif tercantum secara implisit dalam...
A
Alinea III Pembukaan UUD 1945
B
Alinea IV Pembukaan UUD 1945
C
Pasal 14 ayat (2) UUD 1945
D
Pasal 15 ayat (1) UUD 1945
E
Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945
NO. 1043
Link Soal
Dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan amnesti dan abolisi, Presiden Republik Indonesia wajib mempertimbangkan nasihat atau pertimbangan dari lembaga negara mana?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Mahkamah Agung (MA)
NO. 1044
Link Soal
Fungsi Pancasila sebagai sistem nilai yang memberikan arah dan cita-cita yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disebut sebagai...
A
Dasar Negara
B
Falsafah Negara
C
Ideologi Nasional
D
Ideologi Terbuka
E
Pandangan Hidup
NO. 1045
Link Soal
Kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan rumah murah merupakan salah satu contoh dari kebijakan pemerintah, yaitu ...
A
Kebijakan substantif
B
Kebijakan regulatory
C
Kebijakan material
D
Kebijakan barang umum
E
Kebijakan redistributif
NO. 1046
Link Soal
Pemerintah merencanakan pembangunan kawasan industri baru di sebuah wilayah terpencil yang kaya sumber daya alam. Proyek ini menjanjikan peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun berpotensi besar merusak ekosistem hutan lindung yang merupakan sumber mata pencarian dan situs budaya bagi masyarakat adat setempat. Dilema ini menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Bagaimana keempat Pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) secara holistik memberikan kerangka berpikir dan bertindak dalam mengatasi konflik kepentingan yang kompleks ini?
A
Pembangunan harus tetap berjalan karena merupakan amanat UUD 1945 untuk kemakmuran rakyat, dan kerusakan lingkungan serta dampak sosial adalah konsekuensi yang harus diterima demi kepentingan nasional yang lebih besar.
B
Membatalkan seluruh rencana pembangunan dan mempertahankan kondisi alam seperti sedia kala, karena pelestarian lingkungan dan hak adat adalah prioritas mutlak yang tidak dapat dikompromikan oleh pembangunan ekonomi.
C
Mengembangkan model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial; menjamin partisipasi masyarakat adat, menghormati hak-hak mereka, dan memastikan keadilan sosial serta keutuhan NKRI melalui kebijakan yang inklusif dan bertanggung jawab.
D
Mengutamakan aspek Bhinneka Tunggal Ika dengan mengakomodasi semua kepentingan kelompok masyarakat melalui kompromi politik, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan secara berlebihan.
E
Memberikan kompensasi finansial semaksimal mungkin kepada masyarakat adat, agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dan menerima pembangunan sebagai bagian dari kemajuan.
NO. 1047
Link Soal
Dalam rangkaian sidang BPUPKI, terdapat tiga tokoh utama yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Tokoh yang mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan usulannya pada tanggal 29 Mei 1945 adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Mr. Soepomo
C
Drs. Moh. Hatta
D
H. Agus Salim
E
Mr. Muh. Yamin
NO. 1048
Link Soal
Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola, menyusun, dan mengawasi anggaran daerah secara mandiri dikenal dengan istilah...
A
Desentralisasi Politik
B
Desentralisasi Administrasi
C
Desentralisasi Fiskal
D
Dekonsentrasi Ekonomi
E
Otonomi Khusus
NO. 1049
Link Soal
Pasal 7 UUD 1945 mengatur pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode. Pada amandemen ke berapakah perubahan pasal krusial ini disahkan?
A
Amandemen Pertama (1999)
B
Amandemen Kedua (2000)
C
Amandemen Ketiga (2001)
D
Amandemen Keempat (2002)
E
Dekrit Presiden 1959
NO. 1050
Link Soal
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan tambahan. Aturan ini ditetapkan melalui amandemen UUD 1945 yang ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima