Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 105. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1041
Link Soal
Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka, bukan tertutup. Makna mendasar dari 'Ideologi Terbuka' dalam konteks kehidupan berbangsa adalah...
A
Menerima masuknya ideologi liberal secara utuh
B
Mampu berinteraksi secara dinamis dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
C
Dapat diubah nilai dasarnya setiap ada pergantian kepemimpinan
D
Merupakan gabungan dari berbagai ideologi negara maju
E
Memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap warga negara
NO. 1042
Link Soal
Sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UUD 1945, persyaratan kehadiran anggota dalam sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal konstitusi adalah sekurang-kurangnya...
A
Setengah dari seluruh anggota
B
Tiga perlima dari total anggota
C
Dua pertiga dari jumlah anggota
D
Empat perlima dari total anggota
E
Tiga perempat dari jumlah anggota
NO. 1043
Link Soal
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat perbedaan istilah status seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Seseorang yang baru ditahan oleh penyidik dan belum mendapatkan vonis atau keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebut...
A
Narapidana
B
Terpidana
C
Tahanan
D
Saksi Kunci
E
Residivis
NO. 1044
Link Soal
Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar diatur secara tegas dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 3 Ayat 1
B
Pasal 4 Ayat 2
C
Pasal 5 Ayat 1
D
Pasal 6 Ayat 2
E
Pasal 7 Ayat 1
NO. 1045
Link Soal
Di Provinsi Nusa Harapan, Kabupaten Makmur yang kaya sumber daya alam menerapkan kebijakan otonomi daerah yang sangat ketat, mengutamakan alokasi seluruh hasil bumi mereka hanya untuk pembangunan internal dan kesejahteraan warganya. Mereka bahkan mulai membatasi akses warga dari Kabupaten Sejahtera, daerah tetangga yang lebih miskin, untuk bekerja atau berinvestasi di Makmur dengan dalih 'melindungi kepentingan lokal'. Kebijakan ini, yang didukung oleh sentimen kedaerahan yang kuat, telah menimbulkan ketegangan sosial yang signifikan. Warga Kabupaten Sejahtera merasa dianaktirikan dan menuntut keadilan, seringkali berujung pada demonstrasi massa dan bahkan gesekan fisik di perbatasan kedua kabupaten. Pemerintah pusat pun kesulitan menengahi karena resistensi kuat dari elite Makmur.
Dampak negatif yang terjadi di Provinsi Nusa Harapan tersebut paling relevan dengan pengabaian salah satu nilai fundamental dari Pilar Negara, yaitu...
A
Pancasila, terutama nilai persatuan dan keadilan sosial.
B
UUD NRI Tahun 1945, khususnya pasal tentang hak asasi manusia.
C
Bhinneka Tunggal Ika, terkait dengan semangat toleransi antarumat beragama.
D
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam aspek kedaulatan wilayah.
E
Wawasan Nusantara, mengenai integritas wilayah laut Indonesia.
NO. 1046
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi adalah...
A
Presiden selaku Kepala Negara
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Majelis Perwakilan Rakyat (MPR)
D
Mahkamah Konstitusi
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 1047
Link Soal
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 mulai berlaku secara resmi menggantikan Konstitusi RIS pada tanggal...
A
5 Juli 1959
B
17 Oktober 1950
C
27 Desember 1949
D
17 Agustus 1950
E
18 Agustus 1945
NO. 1048
Link Soal
Sikap menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak pribadi dalam forum musyawarah merupakan cerminan dari sila...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 1049
Link Soal
Negara terbentuk karena individu yang kuat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Pendapat ini sejalan dengan salah satu teori terbentuknya negara, yaitu...
A
Teori Kekuasaan
B
Teori Hukum Murni
C
Teori Perjanjian Masyarakat
D
Teori Kedaulatan
E
Teori Ketuhanan
NO. 1050
Link Soal
Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 memuat dalil objektif dan subjektif mengenai kemerdekaan. Berikut ini yang BUKAN merupakan kandungan makna dari alinea pertama adalah...
A
Pernyataan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan
B
Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan
C
Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan
D
Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
E
Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa