Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 106. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1051
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, terdapat lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
Dewan Perwakilan Rakyat
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 1052
Link Soal
Salah satu wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah amandemen UUD 1945 adalah...
NO. 1053
Link Soal
Bentuk pemerintahan negara Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 adalah...
A
Monarki
B
Serikat
C
Republik
D
Oligarki
E
Parlementer
NO. 1054
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat beberapa kali pergantian konstitusi. Konstitusi yang diberlakukan pada akhir tahun 1949 sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar adalah...
A
UUD 1945 (Naskah Asli)
B
Undang-Undang Dasar Sementara 1950
C
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)
D
UUD 1945 Hasil Amandemen
E
Piagam Jakarta
NO. 1055
Link Soal
Pasal 26 UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang warga negara dan penduduk. Pentingnya pengaturan ini dalam konstitusi adalah untuk ...
A
Menjelaskan secara rinci status, hak, dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
B
Mengatasi perbedaan persepsi di masyarakat tentang definisi penduduk dan warga negara.
C
Membuat kedudukan warga negara dan penduduk lebih terang dalam konteks kebangsaan.
D
Menegaskan perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara dan penduduk.
E
Mencegah klaim hak dan kewajiban yang saling tumpang tindih antara warga negara dan penduduk.
NO. 1056
Link Soal
Sistem demokrasi liberal dengan kabinet parlementer yang sering berganti-ganti di Indonesia terjadi pada masa berlakunya...
A
UUD 1945 periode awal
B
Konstitusi RIS 1949
C
UUDS 1950
D
UUD 1945 masa Orde Lama
E
UUD 1945 masa Orde Baru
NO. 1057
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang yang harus mendapat persetujuan dari ...
A
DPR
B
Presiden
C
MA
D
MPR
E
Kejaksaan Agung
NO. 1058
Link Soal
Dalam sistem demokrasi Indonesia, pihak yang berhak menjadi peserta pemilihan umum untuk mengisi kursi anggota DPR dan DPRD adalah...
A
Gabungan individu independen
B
Partai politik
C
Organisasi kemasyarakatan
D
Perwakilan perusahaan
E
Tokoh agama
NO. 1059
Link Soal
UUD 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia. Hal ini membawa implikasi hukum berupa...
A
Setiap undang-undang dan aturan di bawahnya tidak diperbolehkan menyimpang dari UUD 1945.
B
Undang-undang memiliki derajat yang setara sehingga bisa mengamandemen konstitusi.
C
UUD 1945 hanya boleh diubah melalui referendum rakyat secara langsung.
D
Semua regulasi teknis harus dicantumkan secara detail di dalam pasal UUD 1945.
E
Lembaga tinggi negara seperti MPR tidak memiliki wewenang mengubah pasal-pasal konstitusi.
NO. 1060
Link Soal
Ideologi Pancasila secara fundamental menolak paham fasisme. Alasan utamanya adalah karena fasisme memiliki karakteristik...
A
Kekuasaan terpusat pada segelintir elit oligarki
B
Mengutamakan materialisme modern
C
Menjunjung tinggi individualisme radikal
D
Memaksakan sistem ekonomi liberal
E
Memusatkan kekuasaan mutlak pada satu orang (diktator)