Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 106. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1051
Link Soal
Sepanjang masa kerjanya, tercatat berapa kalikah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang resmi?
A
1 kali
B
2 kali
C
3 kali
D
4 kali
E
5 kali
NO. 1052
Link Soal
Instrumen hukum apakah yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterbitkan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden B.J. Habibie?
A
UU No. 11 Tahun 2005
B
Perpu No. 1 Tahun 1999
C
TAP MPR No. XVII/MPR/1998
D
UU No. 39 Tahun 2000
E
UUD 1945 Pasal 28C
NO. 1053
Link Soal
Di sebuah desa terpencil di Republik Andalas, sekelompok pemuda sedang berdiskusi mengenai krisis identitas yang melanda negara mereka setelah serangkaian konflik internal. Pak Cokro, seorang sesepuh yang bijaksana, dengan sabar menjelaskan, 'Para Pejuang Kemerdekaan kita dulu telah melihat betapa rapuhnya persatuan jika tidak ditopang oleh fondasi yang kokoh. Mereka belajar dari pahitnya penjajahan dan ancaman disintegrasi yang selalu mengintai. Oleh karena itu, melalui musyawarah yang panjang dan penuh perjuangan, mereka merumuskan prinsip-prinsip yang kini kita kenal sebagai 'Tiang Penyangga Bangsa', agar Republik Andalas dapat berdiri tegak di tengah keragaman dan tantangan zaman.' Pernyataan Pak Cokro tersebut menekankan bahwa pembentukan 'Tiang Penyangga Bangsa' Republik Andalas sangat dipengaruhi oleh:
A
Keinginan kuat untuk mencegah perpecahan dan menjaga keutuhan negara di tengah heterogenitas masyarakat.
B
Adanya desakan dari kekuatan asing untuk membentuk sistem pemerintahan yang demokratis.
C
Kebutuhan untuk meniru sistem hukum dan politik negara-negara maju di Eropa.
D
Pengaruh ajaran agama tertentu yang dominan dalam masyarakat.
E
Upaya untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dari sumber daya alam yang melimpah.
NO. 1054
Link Soal
Berdasarkan Pasal 23 E ayat 2 UUD 1945, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan pemeriksaan keuangan negara, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib diserahkan kepada...
A
Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Keuangan
B
MPR, DPR, dan DPD
C
DPR, DPD, dan DPRD
D
DPR, Presiden, dan MK
E
Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri
NO. 1055
Link Soal
Meskipun daerah memiliki hak otonom dalam mengatur urusan rumah tangganya, terdapat bidang tertentu yang tetap menjadi wewenang mutlak pemerintah pusat, yaitu...
A
Bidang Agama
B
Pendapatan Asli Daerah
C
Pembangunan Infrastruktur
D
Pengembangan Budaya Lokal
E
Urusan Sosial Kemasyarakatan
NO. 1056
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan dan pemerintahan, Presiden seringkali membentuk badan-badan khusus untuk memberikan masukan strategis, seperti Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN). Kedudukan lembaga semacam ini pada hakikatnya adalah sebagai...
A
Lembaga eksekutif yang berhak membuat Undang-Undang
B
Lembaga pembantu Presiden dalam memberikan pertimbangan kebijakan khusus
C
Organisasi oposisi yang mengkritik pemerintah
D
Lembaga yudikatif yang mengadili sengketa pendidikan
E
Perwakilan partai politik di bidang pendidikan
NO. 1057
Link Soal
Sebuah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh sekelompok cendekiawan atau orang-orang cerdik pandai demi menegakkan keadilan disebut...
A
Tirani
B
Monarki
C
Oligarki
D
Demokrasi
E
Aristokrasi
NO. 1058
Link Soal
Sila kelima Pancasila, 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,' diperkuat oleh berbagai pasal dalam UUD 1945. Bagaimana prinsip ini seharusnya diterapkan dalam program sosial pemerintah?
A
Memfokuskan pembangunan hanya pada daerah-daerah yang sudah maju dan berkembang.
B
Menjamin ketersediaan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
C
Menghapus subsidi untuk kebutuhan pokok masyarakat demi mencapai efisiensi anggaran negara.
D
Memberikan prioritas atau hak istimewa hanya kepada kelompok masyarakat tertentu.
E
Mendelegasikan penyediaan layanan dasar sepenuhnya kepada sektor swasta.
NO. 1059
Link Soal
Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang selaras dengan prinsip kesatuan negara?
A
Pemerintah pusat sepenuhnya mengendalikan tanpa memberikan otonomi kepada daerah.
B
Pemerintah pusat tidak mempertimbangkan masukan atau aspirasi dari pemerintah daerah.
C
Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional yang strategis, sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan otonomi yang terbatas untuk mengurus kepentingan lokalnya.
D
Pemerintah daerah diperbolehkan membuat kebijakan berskala nasional tanpa harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah beroperasi secara independen tanpa adanya koordinasi yang efektif.
NO. 1060
Link Soal
Pemerintah membentuk tim terpadu dengan tujuan memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif untuk menjamin terciptanya peradilan yang merdeka. Hal tersebut merupakan karakteristik utama dari...
A
Negara hukum
B
Pemerintah demokrasi
C
Negara Republik
D
Kedaulatan rakyat
E
Penegakan hukum