Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 106. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1051
Link Soal
Kementerian Kehutanan menetapkan berbagai kebijakan prioritas untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Manakah di antara pilihan berikut yang BUKAN termasuk dalam 5 kebijakan prioritas sektor kehutanan (berdasarkan konteks kebijakan 2005-2009/RPJMN)?
A
Pemberantasan *illegal logging* (penebangan liar)
B
Revitalisasi industri kehutanan
C
Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan
D
Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan
E
Pemantapan kawasan hutan lindung secara absolut
NO. 1052
Link Soal
Sebagai ideologi yang bersifat terbuka, Pancasila dituntut untuk selalu adaptif terhadap...
A
Perubahan arah politik partai penguasa
B
Kepentingan rezim pemerintahan tertentu
C
Perkembangan zaman, sains, teknologi, serta dinamika masyarakat
D
Pengaruh budaya asing secara mentah
E
Gaya hidup generasi milenial semata
NO. 1053
Link Soal
Langkah awal reformasi konstitusi dimulai dengan amandemen pertama UUD 1945. Sidang Umum MPR yang menghasilkan perubahan pertama ini dilaksanakan pada tanggal 14-21 Oktober tahun...
A
1998
B
1999
C
2000
D
2001
E
2002
NO. 1054
Link Soal
Nilai Ketuhanan dalam Pancasila menjiwai pembentukan Undang-Undang oleh Presiden dan DPR, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memperhatikan aspek spiritualitas. Bukti bahwa Pancasila merupakan dasar negara dalam konteks ini adalah...
A
Setiap Undang-Undang di Indonesia diawali dengan frasa 'Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa'.
B
Setiap Undang-Undang yang dibentuk dimulai dengan konsiderans yang mencakup aspek Ketuhanan.
C
Nilai-nilai Ketuhanan selalu disertakan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).
D
Pembahasan Rancangan Undang-Undang mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat.
E
Undang-Undang yang dihasilkan berpihak pada kepentingan semua lapisan masyarakat.
NO. 1055
Link Soal
Dalam upaya menegakkan supremasi hukum, negara terus memberdayakan lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Tujuan utama dari penguatan institusi hukum ini dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk...
A
Meningkatkan pendapatan negara dari sektor hukum
B
Mewujudkan ketertiban, kepastian, dan rasa aman dalam masyarakat
C
Menunjukkan kekuatan negara di mata internasional
D
Mengontrol kebebasan berpendapat warga negara
E
Melindungi kepentingan pejabat pemerintahan
NO. 1056
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna mendalam mengenai persatuan bangsa. Berikut ini merupakan pernyataan yang kurang tepat mengenai esensi semboyan tersebut adalah...
A
Simbol pemersatu yang lahir dari realitas keberagaman bangsa
B
Penegasan bahwa meskipun terdiri dari beragam suku dan budaya, kita tetap satu kesatuan
C
Kesepakatan untuk menjunjung satu tanah air dan satu bahasa persatuan yaitu Indonesia
D
Penggunaan bendera Merah Putih sebagai identitas bangsa di bawah naungan Pancasila
E
Keharusan untuk hanya memegang teguh pedoman kelompok atau daerah masing-masing secara eksklusif dalam keseharian
NO. 1057
Link Soal
Ideologi Pancasila secara fundamental menolak paham fasisme. Alasan utamanya adalah karena fasisme memiliki karakteristik...
A
Kekuasaan terpusat pada segelintir elit oligarki
B
Mengutamakan materialisme modern
C
Menjunjung tinggi individualisme radikal
D
Memaksakan sistem ekonomi liberal
E
Memusatkan kekuasaan mutlak pada satu orang (diktator)
NO. 1058
Link Soal
Setelah melalui proses persidangan yang panjang, rumusan Pancasila hasil penggalian Ir. Soekarno akhirnya disepakati untuk dicantumkan secara resmi dalam...
A
Naskah Pidato Kebangsaan
B
Pembukaan (Mukadimah) UUD 1945
C
Naskah Teks Proklamasi
D
Dokumen Sidang BPUPKI
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 1059
Link Soal
Dokumen historis yang menjadi cikal bakal dan naskah awal dari Pembukaan UUD 1945 adalah...
A
Piagam Jakarta
B
Pidato 1 Juni 1945
C
Gentlemen's Agreement Mohammad Hatta
D
Penjabaran Butir Pancasila
E
Teks Proklamasi
NO. 1060
Link Soal
Hak seseorang untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain (dalam stelsel pasif) disebut dengan hak...
A
Ius soli
B
Ius sanguinis
C
Opsi
D
Repudiasi
E
Naturalisasi