Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 106. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1051
Link Soal
Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang mengubah tata kelola ketatanegaraan Indonesia secara signifikan, yaitu...
A
Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat
B
Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer
C
Penghapusan jabatan Wakil Presiden
D
Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
E
Pembubaran partai-partai politik selain PNI
NO. 1052
Link Soal
Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan sistem perekonomian nasional. Ciri positif demokrasi ekonomi Indonesia yang tercermin dalam pasal tersebut adalah...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
B
Negara menguasai seluruh faktor produksi tanpa terkecuali
C
Sektor swasta dilarang berperan dalam cabang produksi penting
D
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas
E
Buruh memiliki kekuasaan mutlak atas manajemen perusahaan
NO. 1053
Link Soal
Di era digital, penyebaran informasi palsu (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial semakin marak, mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional. Menanggapi situasi ini, sebagian masyarakat mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi dan penindakan hukum terhadap pelaku, bahkan dengan mengorbankan sebagian aspek kebebasan berekspresi. Berdasarkan pemahaman Anda mengenai Pilar Negara, khususnya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap secara proporsional dalam menghadapi dilema antara penegakan hukum untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta perlindungan hak asasi manusia terkait kebebasan berekspresi?
A
Mengedepankan penindakan hukum secara represif terhadap semua bentuk ekspresi yang berpotensi menimbulkan perpecahan, dengan alasan stabilitas nasional adalah prioritas utama sesuai semangat persatuan dalam Pancasila, meskipun berisiko melanggar hak asasi individu.
B
Membiarkan masyarakat berinteraksi secara bebas di media sosial tanpa campur tangan pemerintah, dengan keyakinan bahwa kebebasan berekspresi adalah mutlak dan akan menumbuhkan kedewasaan berdemokrasi, sesuai Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.
C
Menegakkan hukum secara adil dan selektif terhadap penyebar hoax dan ujaran kebencian yang terbukti melanggar undang-undang, seraya secara konsisten mengedukasi masyarakat tentang literasi digital dan etika bermedia sosial, serta memastikan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab tetap terjamin sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
D
Memberlakukan sensor ketat terhadap seluruh konten media sosial dan membatasi akses informasi untuk mencegah penyebaran hoax dan ujaran kebencian, karena NKRI adalah harga mati yang harus dijaga dengan cara apapun, sejalan dengan semangat UUD NRI Tahun 1945.
E
Fokus hanya pada pembentukan regulasi yang lebih tegas untuk media sosial, tanpa perlu melibatkan aspek edukasi masyarakat, karena penegakan hukum yang kuat sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan prinsip negara hukum.
NO. 1054
Link Soal
Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh lembaga...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
DPR
D
MPR
E
Komisi Yudisial
NO. 1055
Link Soal
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 merupakan landasan hukum yang mengatur tentang...
A
Penyelenggaraan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah dalam kerangka NKRI
B
Rekomendasi kebijakan teknis otonomi daerah
C
Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah saja
D
Pengakuan keistimewaan daerah Aceh
E
Status kekhususan DKI Jakarta sebagai ibu kota
NO. 1056
Link Soal
Pancasila bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan digali dari bumi Indonesia sendiri. Hal ini berarti nilai-nilai Pancasila bersumber dari...
A
Pengaruh budaya penjajah yang lama berkuasa
B
Adopsi budaya negara-negara maju dan modern
C
Akulturasi budaya asing yang populer
D
Teori-teori filsafat dari paham besar dunia
E
Nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religius yang mengakar pada bangsa sendiri
NO. 1057
Link Soal
Salah satu agenda arah kebijakan pembangunan hukum adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Guna mendukung terwujudnya hal tersebut secara teknis dan operasional, langkah konkret yang diperlukan adalah...
A
Membuat sebanyak mungkin peraturan daerah baru
B
Perbaikan dan penyempurnaan sarana serta prasarana peradilan yang memadai
C
Menambah jumlah personil polisi di setiap desa
D
Melakukan studi banding hukum ke negara-negara liberal
E
Menyerahkan urusan hukum sepenuhnya kepada hukum adat
NO. 1058
Link Soal
Dalam UUD 1945, kewajiban Presiden dan Wakil Presiden untuk mengucapkan sumpah atau janji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebelum memangku jabatannya diatur dalam pasal...
A
Pasal 8
B
Pasal 9 ayat 1
C
Pasal 9 ayat 2
D
Pasal 10
E
Pasal 11 ayat 1
NO. 1059
Link Soal
Garuda Pancasila secara resmi disahkan sebagai lambang negara melalui landasan hukum tertentu. Aturan yang dimaksud adalah...
A
UU No. 24 Tahun 2009
B
PP No. 66 Tahun 1951
C
TAP MPR No. II/MPR/1978
D
UUD 1945 Pasal 36A
E
Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1950
NO. 1060
Link Soal
DPR memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget