Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 106. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1051
Link Soal
Penerapan Otonomi Daerah memberikan wewenang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, terdapat beberapa urusan absolut yang tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Manakah di bawah ini yang merupakan wewenang Pemerintah Pusat?
A
Pengelolaan pasar tradisional
B
Pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas)
C
Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan
D
Pengaturan tata ruang kota
E
Pemungutan retribusi parkir
NO. 1052
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak sejarah kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Berikut ini yang merupakan salah satu isi pokok dari dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran Dewan Konstituante
B
Pemberlakuan kembali UUDS 1950
C
Pembubaran Partai Komunis Indonesia
D
Pelaksanaan Pemilihan Umum dipercepat
E
Pembentukan Kabinet Ampera
NO. 1053
Link Soal
Mekanisme *Check and Balances* sangat penting dalam demokrasi. Salah satu wujud pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan adalah melalui 'Hak Interpelasi'. Apa yang dimaksud dengan hak tersebut?
A
Hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah.
B
Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tertentu.
C
Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis.
D
Hak untuk mengubah rancangan undang-undang.
E
Hak untuk memberhentikan presiden di tengah masa jabatan.
NO. 1054
Link Soal
Salah satu ideologi besar di dunia adalah Sosialisme/Komunisme. Tokoh utama yang mencetuskan dasar-dasar pemikiran ideologi ini adalah...
A
Karl Marx
B
Adam Smith
C
Plato
D
Aristoteles
E
John Locke
NO. 1055
Link Soal
Kebijakan pemerintah memberikan insentif berupa diskon tarif listrik atau BBM merupakan contoh implementasi kebijakan fiskal yang berfokus pada bidang...
A
Ekonomi
B
Politik
C
Pertahanan
D
Budaya
E
Hukum
NO. 1056
Link Soal
Dalam pembukaan UUD 1945, alenia yang menyatakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ....
A
Ke-1
B
Ke-2
C
Ke-3
D
Ke-4
E
Ke-5
NO. 1057
Link Soal
Di era pasca-reformasi, kebebasan berekspresi dan berorganisasi telah membuka ruang bagi bangkitnya berbagai ideologi alternatif, termasuk yang berpotensi menantang dasar negara Pancasila. Kelompok-kelompok tertentu secara aktif menyebarkan narasi yang menolak nilai-nilai universal Pancasila seperti toleransi, musyawarah, dan pluralisme, serta mengadvokasi sistem kenegaraan yang berbeda, seringkali melalui platform digital yang sulit dikontrol. Penyebaran ideologi ini seringkali menggunakan narasi victimhood atau ketidakadilan untuk menarik simpati publik.
A
Dimensi ideologis, karena menguji ketahanan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam menghadapi infiltrasi ideologi transnasional yang berpotensi memecah belah.
B
Dimensi politis, karena berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan memecah belah persatuan politik bangsa dalam bingkai demokrasi.
C
Dimensi kultural, karena merusak nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjadi akar Pancasila dan memperlemah identitas nasional.
D
Dimensi hukum, karena memerlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif untuk menindak pihak-pihak yang bertentangan dengan konstitusi negara.
E
Dimensi sosial, karena memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbeda pandangan ideologi dan agama di tengah masyarakat.
NO. 1058
Link Soal
Tindakan memperlakukan sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan mencerminkan pengamalan sila ke...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 1059
Link Soal
Pidato penting yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila", penamaan tersebut dipopulerkan oleh...
A
Ir. Soekarno sendiri
B
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
C
Sutan Syahrir
D
Mohammad Hatta
E
Mohammad Yamin
NO. 1060
Link Soal
Hukum dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara disebut konvensi. Salah satu contoh nyata konvensi di Indonesia adalah...
A
Naskah Penjelasan UUD 1945
B
Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR
C
Keputusan hakim terdahulu (Yurisprudensi)
D
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
E
Batang Tubuh UUD 1945