Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 106. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1051
Link Soal
Dua tokoh pemikir kenamaan, John Locke dan J.J. Rousseau, merupakan penganut utama yang mengemukakan bahwa negara berasal dari...
A
Teori Hukum Alam
B
Teori Kekuasaan
C
Teori Ketuhanan
D
Teori Perjanjian Masyarakat
E
Teori Modern
NO. 1052
Link Soal
Dalam perencanaan proyek pembangunan infrastruktur besar, pemerintah dihadapkan pada dilema: apakah melanjutkan proyek tersebut yang akan menggusur puluhan kepala keluarga tanpa kompensasi memadai demi percepatan pertumbuhan ekonomi, atau meninjau ulang proyek agar dampak sosial terhadap warga lokal minimalisir meskipun memakan waktu dan biaya lebih? Jika pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek dengan mengabaikan hak-hak warga tanpa kompensasi yang layak, sila Pancasila yang berpotensi paling besar terlanggar adalah...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena tidak menghargai hak asasi dan martabat manusia.
C
Persatuan Indonesia, karena berpotensi menimbulkan konflik sosial.
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena tidak melibatkan aspirasi rakyat.
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan.
NO. 1053
Link Soal
Dibandingkan dengan norma sosial lainnya, kelebihan norma hukum adalah memiliki sifat ...
A
Tertulis dan mengatur
B
Mengatur dan memaksa
C
Memaksa dan bersanksi
D
Tegas dan tertulis
E
Memaksa dan tertulis
NO. 1054
Link Soal
Bentuk pemerintahan negara dapat berupa kerajaan (monarki) atau republik. Berikut ini adalah perbedaan mendasar antara kedua bentuk tersebut, KECUALI...
A
Kepala negara kerajaan disebut Raja/Sultan, sedangkan republik disebut Presiden
B
Suksesi kekuasaan raja bersifat turun-temurun, sementara presiden dipilih melalui mekanisme pemilu
C
Masa jabatan presiden memiliki batasan periode, sedangkan jabatan raja biasanya seumur hidup
D
Dalam sistem kerajaan, titah raja wajib dipatuhi rakyat meskipun bertentangan dengan parlemen
E
Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika melanggar konstitusi, berbeda dengan posisi raja tradisional
NO. 1055
Link Soal
Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki agenda untuk mengubah pasal-pasal konstitusi harus memenuhi kuorum kehadiran anggota sebesar...
A
Minimal 1/3 jumlah anggota MPR
B
Minimal 1/2 jumlah anggota MPR
C
Minimal 2/3 jumlah anggota MPR
D
Minimal 1/4 jumlah anggota MPR
E
Minimal 3/4 jumlah anggota MPR
NO. 1056
Link Soal
Pada era 1980-an, di Desa Gemah Ripah yang subur, setiap keputusan penting desa, mulai dari pembangunan irigasi hingga penentuan jadwal panen raya, selalu didasarkan pada titah tunggal dari Kepala Desa Karsono. Masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka, dan proses pengambilan keputusan cenderung bersifat top-down. Warga hanya menerima dan melaksanakan tanpa banyak pertanyaan.
Berbeda dengan kondisi di Desa Damai Sentosa saat ini. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Rina, setiap perencanaan program desa, seperti alokasi dana desa untuk pemberdayaan UMKM atau pembangunan fasilitas umum, selalu diawali dengan serangkaian forum musyawarah. Seluruh elemen masyarakat, dari tokoh adat, pemuda, hingga kelompok perempuan, diundang untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan saran. Keputusan akhir baru diambil setelah tercapai kesepakatan bersama yang mencerminkan aspirasi kolektif. Kepala Desa Rina secara rutin melaporkan progress kerja kepada warganya melalui papan informasi dan pertemuan terbuka.
Perbandingan praktik pengambilan keputusan antara Desa Gemah Ripah di masa lalu dan Desa Damai Sentosa di masa kini, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat dan proses musyawarah untuk mencapai mufakat, mencerminkan evolusi penerapan salah satu pilar negara Indonesia. Pilar negara manakah yang paling relevan dengan perbandingan tersebut?
A
Pancasila, terutama sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pasal-pasal tentang hak asasi manusia.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI, dalam konteks desentralisasi pemerintahan daerah.
D
Bhinneka Tunggal Ika, dalam konteks pengelolaan keberagaman partisipasi masyarakat.
E
Pancasila, terutama sila ketiga: Persatuan Indonesia.
NO. 1057
Link Soal
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 disahkan pada tanggal...
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
18 Agustus 1945
D
17 Agustus 1945
E
16 Agustus 1945
NO. 1058
Link Soal
Wewenang Presiden untuk memberikan hak grasi dan rehabilitasi harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Mahkamah Agung
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 1059
Link Soal
Presiden memiliki wewenang untuk menyatakan perang atau membuat perjanjian dengan negara lain, namun hal tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Mahkamah Internasional
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Menteri Luar Negeri
E
Panglima TNI
NO. 1060
Link Soal
Pada amandemen pertama UUD 1945, terdapat sejumlah pasal yang mengalami perubahan. Manakah deretan pasal berikut yang termasuk dalam amandemen pertama tersebut?
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
C
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
D
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33
E
Pasal 4, 10, 12, 29, 35