Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 106. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1051
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat ketetapan yang mengharuskan adanya referendum (meminta pendapat rakyat) jika MPR berkehendak mengubah UUD 1945. Ketetapan tersebut adalah...
A
Tap MPR No. I/MPR/1983
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. IV/MPR/1983
D
Tap MPR No. XX/MPRS/1966
E
Tap MPR No. III/MPR/2000
NO. 1052
Link Soal
Pada masa Orde Baru, penegasan kembali mengenai landasan pokok politik luar negeri Republik Indonesia didasarkan pada ketetapan MPR nomor berapa?
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966
NO. 1053
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sembilan orang hakim konstitusi. Dari manakah asal usulan kesembilan hakim tersebut?
A
Sepenuhnya dipilih oleh Presiden
B
Dipilih oleh DPR melalui uji kelayakan
C
3 dari MA, 3 dari DPR, dan 3 dari Presiden
D
3 dari KY, 3 dari MA, dan 3 dari Presiden
E
Dipilih langsung oleh rakyat saat Pemilu
NO. 1054
Link Soal
Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan pada kewenangan lembaga negara. Lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta memutus sengketa hasil pemilihan umum adalah...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 1055
Link Soal
Pancasila dipandang sebagai paradigma pembangunan nasional. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan makna dari kedudukan tersebut adalah...
A
Pembangunan nasional boleh mengesampingkan nilai Pancasila demi percepatan ekonomi
B
Segala aspek pembangunan di Indonesia harus menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai landasan normatif dan kerangka acuan
C
Nilai Pancasila hanya berfungsi sebagai simbol formalitas dalam laporan pembangunan
D
Pembangunan dilaksanakan hanya dengan mengacu pada satu sila yang dianggap paling menguntungkan
E
Pelaksanaan pembangunan sepenuhnya diserahkan kepada nilai-nilai instrumental tanpa merujuk nilai dasar
NO. 1056
Link Soal
Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri diatur secara khusus dalam UUD 1945 pada Bab...
A
Bab V
B
Bab VI
C
Bab VII
D
Bab VIII A
E
Bab IX
NO. 1057
Link Soal
Menurut Pasal 3 UUD Negara RI Tahun 1945 setelah amandemen, salah satu kewenangan utama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara adalah ...
A
Mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
B
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
C
Memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.
D
Membubarkan partai politik.
E
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
NO. 1058
Link Soal
Dalam manajemen kepegawaian negara, penetapan jumlah dan jenis formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk instansi daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) tidak dilakukan sembarangan. Pejabat atau instansi yang memiliki kewenangan final untuk menetapkan formasi tersebut setiap tahun anggaran adalah...
A
Menteri Dalam Negeri
B
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
C
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB)
D
Menteri Sekretaris Negara
E
Gubernur/Bupati terkait
NO. 1059
Link Soal
Di dunia internasional, terdapat beberapa negara yang tidak menghimpun undang-undang dasar mereka dalam satu naskah tertulis (unwritten constitution). Contoh negara tersebut adalah...
A
Prancis dan Jerman
B
Inggris dan Israel
C
Amerika Serikat dan Rusia
D
Jepang dan Belanda
E
Singapura dan Malaysia
NO. 1060
Link Soal
Sikap yang menunjukkan semangat gotong royong, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta menghargai karya orang lain demi mewujudkan kemajuan yang merata bagi seluruh masyarakat merupakan implementasi dari Pancasila, khususnya sila...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima