Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 107. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1061
Link Soal
Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28A hingga 28J. Namun, pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah mutlak tanpa batas. Pembatasan HAM ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk...
A
Menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil (moral, keamanan, ketertiban).
B
Memudahkan pemerintah mengontrol rakyat.
C
Menjaga kekuasaan presiden agar tetap langgeng.
D
Mengikuti standar negara-negara liberal barat.
E
Mencegah rakyat menjadi terlalu kritis.
NO. 1062
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini mengubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan memberikan kekuasaan...
A
Eksekutif penuh mendampingi Presiden
B
Yudikatif sebagai mahkamah tertinggi
C
Militer untuk membentuk tentara keamanan rakyat
D
Legislatif karena DPR dan MPR belum terbentuk
E
Konstituante untuk menyusun UUD baru
NO. 1063
Link Soal
Dalam struktur kelengkapan DPR RI, komisi yang memiliki lingkup tugas di bidang Kependudukan, Kesehatan, dan Tenaga Kerja adalah...
A
Komisi VII
B
Komisi VIII
C
Komisi IX
D
Komisi X
E
Komisi XI
NO. 1064
Link Soal
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kehidupan sosial budaya dapat diwujudkan melalui sikap...
A
Mewajibkan budaya mayoritas untuk diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.
B
Menciptakan satu budaya nasional dengan menghapuskan identitas budaya lokal.
C
Melakukan asimilasi paksa terhadap kelompok budaya minoritas.
D
Memberikan ruang dan kesempatan bagi setiap kelompok budaya untuk tumbuh dan berkembang.
E
Mengabaikan eksistensi budaya daerah demi persatuan yang seragam.
NO. 1065
Link Soal
"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Berdasarkan isi UUD 1945 diatas, Lembaga yang siap menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi setiap warga Negara adalah ....
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Menteri Dalam Negeri
C
Perwakilan Pemerintah
D
Organisasi-organisasi politik
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 1066
Link Soal
Dewan Pertimbangan Rakyat memiliki fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan diatur dalam bunyi pasal ....
A
20 A ayat (1)
B
20 A ayar (2)
C
20 A ayat (3)
D
20 A ayat (4)
E
21
NO. 1067
Link Soal
Meskipun konstitusi Indonesia telah berganti beberapa kali sepanjang sejarahnya, terdapat satu aspek fundamental dalam ketatanegaraan yang tetap konsisten dan tidak mengalami perubahan. Aspek yang dimaksud adalah...
A
Sistem demokrasi
B
Bentuk negara
C
Lembaga negara
D
Kedaulatan rakyat
E
Bentuk pemerintahan
NO. 1068
Link Soal
Dalam konteks "Causa Efikien" Pancasila, badan atau lembaga negara mana yang memiliki peran krusial dalam mengesahkan Pancasila sehingga resmi menjadi dasar negara Indonesia?
A
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
B
Panitia Sembilan
C
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
D
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 1069
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, Indonesia menghadapi ancaman serius dari ideologi-ideologi transnasional yang berupaya merongrong dasar negara dan memecah belah persatuan bangsa. Beberapa kelompok masyarakat mulai terpengaruh dan menyuarakan gagasan yang bertentangan dengan konsensus kebangsaan. Dalam konteks tersebut, pilar negara manakah yang perannya paling fundamental dan mendesak untuk ditegakkan serta diamalkan guna membentengi bangsa dari penetrasi ideologi asing dan menjaga keutuhan identitas nasional?
A
Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang menjamin hak dan kewajiban warga negara.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang tidak dapat diganggu gugat.
D
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menekankan persatuan dalam keberagaman.
E
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat cita-cita dan tujuan negara.
NO. 1070
Link Soal
Setelah amandemen konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan krusial untuk melakukan uji materiil terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam beberapa putusannya, muncul perdebatan publik dan akademis apakah interpretasi MK terhadap UUD 1945 telah sepenuhnya mencerminkan jiwa Pancasila, terutama Sila Keadilan Sosial. Ada kekhawatiran bahwa penafsiran legal-positivistik yang terlalu kaku terhadap konstitusi dapat mengaburkan nilai-nilai filosofis yang lebih mendalam dari Pancasila, khususnya dalam isu-isu hak asasi manusia dan kebijakan ekonomi strategis.
A
Tataran implementasi, di mana interpretasi hukum UUD 1945 oleh lembaga yudikatif harus selalu merujuk pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan ideologi negara.
B
Tataran hierarki perundang-undangan, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara yang tidak dapat diuji secara materiil oleh lembaga manapun.
C
Tataran filosofis, menunjukkan tantangan dalam menerjemahkan nilai-nilai luhur dan cita-cita Pancasila ke dalam norma-norma hukum konstitusi yang rigid dan dapat diinterpretasikan secara beragam.
D
Tataran politis, mengindikasikan adanya intervensi kekuatan politik dalam proses yudisial yang mengancam independensi MK dan integritas putusannya.
E
Tataran historis, mengingatkan kembali bahwa UUD 1945 adalah penjabaran operasional dari gagasan dasar Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.