Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 107. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1061
Link Soal
Pengambilan keputusan atau ketetapan untuk mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dianggap sah apabila disetujui oleh...
A
Setengah dari total anggota MPR
B
Satu per tiga dari total anggota MPR
C
Dua per tiga dari anggota MPR
D
Tiga per empat dari anggota MPR
E
Lima puluh persen ditambah satu anggota dari total anggota MPR
NO. 1062
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, Presiden menggunakan hak prerogatifnya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal...
A
Pasal 15
B
Pasal 16
C
Pasal 17
D
Pasal 18
E
Pasal 19
NO. 1063
Link Soal
Ditinjau dari sejarah perumusannya, Pancasila yang tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai...
A
Perintis hidup bangsa Indonesia
B
Dasar filsafat negara Indonesia
C
Perjanjian luhur bangsa Indonesia
D
Pedoman hidup bangsa Indonesia
E
Kepribadian bangsa Indonesia
NO. 1064
Link Soal
Di Provinsi Nusa Harapan, Kabupaten Makmur yang kaya sumber daya alam menerapkan kebijakan otonomi daerah yang sangat ketat, mengutamakan alokasi seluruh hasil bumi mereka hanya untuk pembangunan internal dan kesejahteraan warganya. Mereka bahkan mulai membatasi akses warga dari Kabupaten Sejahtera, daerah tetangga yang lebih miskin, untuk bekerja atau berinvestasi di Makmur dengan dalih 'melindungi kepentingan lokal'. Kebijakan ini, yang didukung oleh sentimen kedaerahan yang kuat, telah menimbulkan ketegangan sosial yang signifikan. Warga Kabupaten Sejahtera merasa dianaktirikan dan menuntut keadilan, seringkali berujung pada demonstrasi massa dan bahkan gesekan fisik di perbatasan kedua kabupaten. Pemerintah pusat pun kesulitan menengahi karena resistensi kuat dari elite Makmur.
Dampak negatif yang terjadi di Provinsi Nusa Harapan tersebut paling relevan dengan pengabaian salah satu nilai fundamental dari Pilar Negara, yaitu...
A
Pancasila, terutama nilai persatuan dan keadilan sosial.
B
UUD NRI Tahun 1945, khususnya pasal tentang hak asasi manusia.
C
Bhinneka Tunggal Ika, terkait dengan semangat toleransi antarumat beragama.
D
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam aspek kedaulatan wilayah.
E
Wawasan Nusantara, mengenai integritas wilayah laut Indonesia.
NO. 1065
Link Soal
Secara teori asal mula negara, terdapat istilah 'Occupatie' yang merujuk pada pendudukan wilayah kosong. Contoh negara yang terbentuk melalui proses ini adalah...
A
Jerman
B
Liberia
C
India
D
Kongo
E
Yugoslavia
NO. 1066
Link Soal
Dalam proses penyusunan anggaran negara, Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang APBN kepada DPR. Selain dibahas bersama DPR, lembaga manakah yang wajib memberikan pertimbangannya?
A
Mahkamah Agung
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat
C
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
D
Badan Pemeriksa Keuangan
E
Kementerian Keuangan
NO. 1067
Link Soal
Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan redistributif (mengatur alokasi kekayaan/hak). Contoh penerapan kebijakan redistributif di Indonesia adalah...
A
Kebijakan larangan kepemilikan senjata api oleh sipil.
B
Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
C
Kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
D
Kebijakan penyediaan fasilitas jalan raya dan jembatan.
E
Kebijakan subsidi perumahan rakyat sederhana.
NO. 1068
Link Soal
Penetapan pasangan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama kali merupakan usulan secara aklamasi dari tokoh...
A
Sukarni
B
Soepomo
C
Otto Iskandardinata
D
Ahmad Soebardjo
E
Moh. Yamin
NO. 1069
Link Soal
Prinsip hukum yang menegaskan bahwa sebuah tindakan hanya bisa dipidana apabila didasarkan pada aturan perundang-undangan pidana yang sudah eksis sebelumnya adalah...
A
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
B
Asas Legalitas
C
Asas Non-Retroaktif
D
Lex Posterior Derogat Legi Priori
E
Lex Specialis Derogat Legi Generali
NO. 1070
Link Soal
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memiliki kaitan yang sangat erat (organik) dengan batang tubuh karena mengandung sendi-sendi utama negara. Berikut ini adalah sendi-sendi tersebut, kecuali...
A
Status Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan konstitusi.
B
Republik sebagai bentuk pemerintahan resmi negara Indonesia.
C
Penetapan Presiden secara mutlak sebagai satu-satunya kepala pemerintahan tanpa pengawasan.
D
Dasar negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila.
E
Tujuan utama pembentukan pemerintahan negara Indonesia.