Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 107. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1061
Link Soal
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 mulai berlaku secara resmi menggantikan Konstitusi RIS pada tanggal...
A
5 Juli 1959
B
17 Oktober 1950
C
27 Desember 1949
D
17 Agustus 1950
E
18 Agustus 1945
NO. 1062
Link Soal
Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul berbagai pandangan dan ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa kelompok bahkan secara terang-terangan menyebarkan paham yang bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta persatuan Indonesia. Jika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada fenomena tersebut, tindakan yang paling tepat dan selaras dengan pemahaman komprehensif terhadap Pilar Negara adalah...
A
Melakukan penindakan hukum secara represif terhadap penyebar ideologi tersebut sebagai upaya menjaga Pancasila.
B
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng pluralisme untuk melawan ideologi transnasional.
C
Mengajak dialog antar kelompok masyarakat untuk mencari titik temu ideologi, demi menghindari konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
D
Memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seraya menjaga kedaulatan NKRI sesuai amanat UUD 1945.
E
Membatasi akses informasi dan teknologi agar paham-paham asing tidak mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia.
NO. 1063
Link Soal
Sebelum amandemen, UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Setelah amandemen, sistematika UUD 1945 menjadi...
NO. 1064
Link Soal
Berdasarkan asal katanya dari bahasa Sanskerta, "Pancasila" secara harfiah dapat diartikan sebagai...
A
Pedoman hidup bangsa
B
Lima prinsip kebangsaan
C
Lima dasar atau asas
D
Pondasi moral negara
E
Lima pilar negara
NO. 1065
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan dalam empat tahap. Sidang Tahunan MPR yang menetapkan perubahan (amandemen) ketiga dilaksanakan pada tanggal...
A
19-25 Oktober 1999
B
7-18 Agustus 2000
C
1-9 November 2001
D
1-11 Agustus 2002
E
14-21 Oktober 2001
NO. 1066
Link Soal
Sebagai bentuk akuntabilitas, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Berapa kali frekuensi pelaporan ini dilakukan?
A
Setiap bulan
B
Satu kali dalam setahun
C
Satu kali di akhir masa jabatan (5 tahun)
D
Setiap triwulan
E
Dua kali dalam setahun
NO. 1067
Link Soal
Pada masa lalu, terdapat aturan mengenai referendum melalui UU Nomor 5 Tahun 1985. Pasal 5 dari undang-undang tersebut mengatur tentang aspek apa?
A
Mekanisme penerangan referendum
B
Tata cara rakyat memberikan pendapat
C
Struktur organisasi penyelenggara
D
Teknis penyelenggaraan referendum
E
Wilayah atau daerah berlakunya referendum
NO. 1068
Link Soal
Sistem pemerintahan presidensial memiliki karakteristik pembeda dibandingkan sistem parlementer. Salah satu kelebihan utama dari sistem presidensial, terutama terkait stabilitas eksekutif, adalah...
A
Kepala pemerintahan dapat dijatuhkan sewaktu-waktu oleh mosi tidak percaya parlemen
B
Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu (periode) tertentu
C
Parlemen memiliki kendali penuh atas pemilihan menteri-menteri kabinet
D
Penyusunan program kerja sangat bergantung pada koalisi partai di parlemen
E
Lembaga eksekutif merupakan tempat kaderisasi utama bagi anggota legislatif
NO. 1069
Link Soal
Pada Sidang Umum MPR tahun 1999, dilakukan Amandemen Pertama terhadap UUD 1945 untuk membatasi kekuasaan Presiden. Berapa jumlah pasal yang mengalami perubahan pada amandemen pertama tersebut?
A
9 Pasal
B
12 Pasal
C
8 Pasal
D
5 Pasal
E
7 Pasal
NO. 1070
Link Soal
Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan karakteristik utama dari hukum pidana?
A
Posisi korban adalah sebagai penggugat
B
Posisi tersangka adalah sebagai tergugat
C
Fokus mengatur masalah kekeluargaan
D
Proses hukum baru berjalan setelah ada laporan dari korban
E
Mengatur perbuatan yang termasuk pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum