Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 107. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1061
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.
NO. 1062
Link Soal
Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD 1945, Presiden dalam mengangkat duta atau menerima duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut dimaksudkan agar...
A
Pengangkatan dan penerimaan duta negara lain sudah mendapat persetujuan mutlak dari DPR.
B
Presiden dapat mempertimbangkan usulan calon yang disampaikan oleh DPR sebagai duta di negara lain.
C
Tidak ada penolakan dari DPR terhadap calon duta yang diangkat oleh Presiden.
D
Dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama antara Presiden dan DPR dalam kegiatan eksekutif.
E
Terciptanya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
NO. 1063
Link Soal
Dalam konteks sejarah perumusan Pancasila, konsep "Causa Efikien" merujuk pada...
A
Sumber nilai-nilai Pancasila yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia.
B
Proses perumusan Pancasila dalam sidang-sidang BPUPKI.
C
Peristiwa yang mengubah status Pancasila dari rencana menjadi dasar negara yang sah.
D
Pembahasan mengenai butir-butir Pancasila oleh para pendiri bangsa.
E
Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara.
NO. 1064
Link Soal
Dalam konteks kedaulatan hukum, yang dimaksud dengan 'kesatuan daerah' adalah...
A
Hukum harus berlaku adil di setiap wilayah tanpa terkecuali
B
Penggabungan beberapa wilayah menjadi satu provinsi baru
C
Penerapan hukum nasional yang berlaku tunggal di seluruh wilayah kedaulatan negara
D
Adanya wilayah hukum yang haruslah satu dalam satu kesatuan negara
E
Rakyat yang bersatu di dalam satu daerah administratif
NO. 1065
Link Soal
Pers memiliki peran vital dalam negara demokrasi sebagai pilar keempat (The Fourth Estate). Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999, salah satu peran utama pers selain sebagai media informasi dan hiburan adalah...
A
Menjadi alat propaganda pemerintah yang berkuasa
B
Memperjuangkan keadilan dan kebenaran
C
Mencari keuntungan bisnis sebesar-besarnya
D
Menutupi kesalahan pejabat negara demi stabilitas
E
Memecah belah opini publik
NO. 1066
Link Soal
Implementasi nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika seharusnya diwujudkan secara konsisten oleh setiap warga negara dalam...
A
Lingkup internal keluarga saja
B
Interaksi terbatas dengan rekan sejawat
C
Seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
D
Situasi tertentu saat berada di bawah pengawasan pihak berwajib
E
Lingkungan kantor saat jam kerja berlangsung
NO. 1067
Link Soal
Di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) adalah...
A
Akuntabilitas
B
Proporsionalitas
C
Profesionalitas
D
Efisiensi
E
Dekonsentrasi
NO. 1068
Link Soal
Sebelum disahkan sebagai Sila Pertama Pancasila, terdapat rumusan asli dalam Piagam Jakarta yang kemudian diubah. Bunyi rumusan yang diubah tersebut adalah...
A
Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam
B
Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya
C
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya
D
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
E
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam
NO. 1069
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan dan pemerintahan, Presiden seringkali membentuk badan-badan khusus untuk memberikan masukan strategis, seperti Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN). Kedudukan lembaga semacam ini pada hakikatnya adalah sebagai...
A
Lembaga eksekutif yang berhak membuat Undang-Undang
B
Lembaga pembantu Presiden dalam memberikan pertimbangan kebijakan khusus
C
Organisasi oposisi yang mengkritik pemerintah
D
Lembaga yudikatif yang mengadili sengketa pendidikan
E
Perwakilan partai politik di bidang pendidikan
NO. 1070
Link Soal
Regulasi yang menjadi landasan hukum terkait perubahan atas Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah...
A
Perpu No. 1 Tahun 2008
B
TAP MPR No. X/MPR/2005
C
UU No. 32 Tahun 2004
D
UU No. 11 Tahun 2006
E
Perpu No. 3 Tahun 2005