Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 108. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1071
Link Soal
Ditinjau dari asal katanya (etimologi) dalam bahasa Sanskerta, makna harfiah dari kata Pancasila adalah...
A
Lima larangan utama
B
Dasar yang memiliki lima unsur
C
Lima pedoman bernegara
D
Peraturan yang berjumlah lima
E
Lima jalan kebenaran
NO. 1072
Link Soal
Dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR harus memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh...
A
MA
B
MK
C
DPR
D
KY
E
DPD
NO. 1073
Link Soal
Pembukaan UUD 1945 memegang kedudukan krusial yang tidak dapat diubah. Di bawah ini, manakah yang BUKAN merupakan aspek kedudukan hakiki dari Pembukaan UUD 1945?
A
Sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci
B
Pengejawantahan kesadaran hukum dan cita-cita moral rakyat
C
Memuat sendi mutlak kehidupan negara (tujuan, bentuk negara, asas kerohanian)
D
Mengandung pengakuan terhadap hukum kodrat dan hukum Tuhan
E
Memiliki kedudukan kuat yang melekat pada kepribadian hidup bangsa
NO. 1074
Link Soal
Pada tanggal 10 November 2001 dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, pasal-pasal yang diamandemen meliputi pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, 24. Amandemen tersebut dilakukan pada kali ke ....
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 1075
Link Soal
Perjanjian Renville membawa dampak besar bagi kedaulatan Indonesia. Berikut merupakan poin-poin yang disepakati dalam perjanjian tersebut, KECUALI...
A
TNI diinstruksikan untuk hijrah ke wilayah RI
B
Indonesia diakui sebagai bagian dari RIS
C
Belanda mengakui Jawa sepenuhnya sebagai wilayah Republik Indonesia
D
Akan dilaksanakan pemilu guna membentuk Dewan Konstitusi RIS
E
Pengakuan Yogyakarta sebagai wilayah RI
NO. 1076
Link Soal
Fungsi Pancasila sebagai sistem nilai yang memberikan arah dan cita-cita yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disebut sebagai...
A
Dasar Negara
B
Falsafah Negara
C
Ideologi Nasional
D
Ideologi Terbuka
E
Pandangan Hidup
NO. 1077
Link Soal
Pasal 10 UUD 1945 mengatur mengenai kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas...
A
Kepolisian Republik Indonesia
B
Seluruh aparatur sipil negara di pusat dan daerah
C
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
D
Lembaga Yudikatif dan Legislatif
E
Sistem peradilan militer
NO. 1078
Link Soal
Bapak Arya adalah seorang Kepala Bagian Perencanaan Program di sebuah Kementerian. Ia memiliki saham mayoritas di sebuah perusahaan konsultan teknologi informasi. Saat Kementeriannya membuka tender untuk proyek pengembangan sistem informasi manajemen baru yang strategis, perusahaan Bapak Arya turut mengajukan proposal penawaran. Bapak Arya menyadari adanya potensi benturan kepentingan yang signifikan antara posisinya sebagai pejabat publik dan kepentingannya sebagai pemilik perusahaan.
Dalam konteks penegakan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan upaya pencegahan korupsi, tindakan yang paling tepat dan esensial untuk dilakukan oleh Bapak Arya adalah...
A
Memastikan perusahaannya memberikan penawaran yang paling kompetitif dan transparan, lalu mengungkapkan kepemilikan sahamnya kepada panitia tender tanpa perlu menarik diri dari pengambilan keputusan akhir.
B
Membujuk perusahaannya untuk menarik diri dari tender kali ini, namun tetap memantau proses evaluasi tender secara pasif untuk memastikan keadilan.
C
Melanjutkan proses evaluasi tender secara objektif, dan hanya akan menarik diri jika ada indikasi yang jelas bahwa perusahaannya mendapatkan perlakuan istimewa.
D
Menyatakan secara resmi dan tertulis adanya benturan kepentingan kepada atasan langsung dan unit kepatuhan internal, kemudian secara penuh menarik diri dari seluruh tahapan proses pengadaan yang melibatkan perusahaannya, serta menyerahkan seluruh wewenang terkait kepada pejabat lain yang tidak memiliki afiliasi.
E
Mengundurkan diri dari jabatan Kepala Bagian Perencanaan Program untuk sepenuhnya menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik saat ini maupun di masa mendatang.
NO. 1079
Link Soal
Jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, lembaga manakah yang berhak memutus sengketa tersebut?
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Majelis Permusyawaratan Rakyat
D
Presiden
E
Pengadilan Tinggi
NO. 1080
Link Soal
Berikut ini yang tidak termasuk isi Dekrit Presiden yaitu ...
A
tidak berlakunya UUDS 1950
B
berlakunya kembali UUD 1945
C
pembubaran konstituante
D
pembentukan MPRS dan DPRS
E
pembentukan kementerian