Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 108. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1071
Link Soal
Sila Persatuan Indonesia jika tidak dikaitkan dengan sila-sila Pancasila lainnya akan membentuk paham yang sempit dan ekstrem, yaitu...
A
Liberalisme
B
Komunisme
C
Sosialisme
D
Theokrasi
E
Chauvinisme
NO. 1072
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan dalam empat tahap. Sidang Tahunan MPR yang menetapkan perubahan (amandemen) ketiga dilaksanakan pada tanggal...
A
19-25 Oktober 1999
B
7-18 Agustus 2000
C
1-9 November 2001
D
1-11 Agustus 2002
E
14-21 Oktober 2001
NO. 1073
Link Soal
Beberapa daerah otonom di Indonesia menghadapi masalah serius, seperti praktik korupsi di tingkat lokal, ketidakmampuan mengelola sumber daya, atau bahkan munculnya kebijakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, desakan untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat seringkali muncul, dengan argumen bahwa hal itu dapat memastikan pembangunan yang lebih merata dan terkoordinasi. Bagaimana NKRI mempertahankan keseimbangan antara pemberian otonomi daerah yang luas dan kebutuhan akan persatuan serta efektivitas pemerintahan secara nasional?
A
Pemerintah pusat harus mencabut otonomi daerah yang gagal dan mengembalikan kewenangan penuh kepada pusat untuk mencegah disintegrasi dan inefisiensi.
B
Otonomi daerah harus diberikan sepenuhnya tanpa intervensi pusat, karena setiap daerah memiliki karakteristik unik dan harus mampu mengelola dirinya sendiri.
C
Memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat, sambil mendorong kapasitas tata kelola daerah yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta menjamin kebijakan daerah tidak bertentangan dengan konstitusi dan semangat NKRI.
D
Meningkatkan alokasi dana transfer dari pusat ke daerah tanpa syarat, agar daerah memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan prioritas pembangunannya.
E
Membagi NKRI menjadi negara bagian federal, agar setiap daerah memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur urusannya tanpa campur tangan pusat yang berlebihan.
NO. 1074
Link Soal
Sila keempat Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan kedaulatan rakyat dilambangkan dengan gambar...
A
Padi dan kapas
B
Bintang
C
Pohon beringin
D
Rantai
E
Kepala banteng
NO. 1075
Link Soal
Jenis referendum di mana persetujuan rakyat mutlak diperlukan sebelum suatu undang-undang tertentu dapat diberlakukan disebut...
A
Referendum Obligatoir
B
Referendum Fakultatif
C
Referendum Konsultatif
D
Referendum Terpusat
E
Referendum Kerakyatan
NO. 1076
Link Soal
Referendum adalah suatu kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan perubahan pada tubuh UUD 1945, hal ini di atur dalam ....
A
TAP MPR No. I/MPR/1982
B
TAP MPR No. II/MPR/1982
C
TAP MPR No. III/MPR/1983
D
TAP MPR No. lV/MPR/1983
E
TAP MPR No. V/MPR/1983
NO. 1077
Link Soal
Keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dijalankan berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan wujud nyata pengamalan Pancasila sila ke-...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 1078
Link Soal
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat syarat-syarat berdirinya tertib hukum di Indonesia. Unsur yang tidak termasuk dalam syarat tertib hukum tersebut adalah...
A
Kesatuan subjek hukum
B
Kesatuan asas kerokhanian (dasar negara)
C
Kesatuan wilayah atau daerah
D
Kesatuan waktu berlakunya
E
Kesatuan kebudayaan daerah
NO. 1079
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Namun, dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga lain, yaitu...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Kejaksaan Agung
NO. 1080
Link Soal
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang pembentukannya didasarkan pada landasan hukum tertentu, yaitu...
A
UU Nomor 21 Tahun 2003
B
UU Nomor 23 Tahun 2003
C
UU Nomor 25 Tahun 2003
D
UU Nomor 24 Tahun 2003
E
UU Nomor 22 Tahun 2003