Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 109. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1081
Link Soal
Dalam konteks Otonomi Daerah, Gubernur memiliki peran ganda sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Wewenang Gubernur untuk melantik pejabat Eselon II di tingkat provinsi didasarkan pada prinsip...
A
Desentralisasi dan Dekonsentrasi
B
Sentralisasi mutlak
C
Tugas Pembantuan (Medebewind)
D
Otonomi Khusus
E
Federalisme
NO. 1082
Link Soal
Di sebuah negeri fiktif bernama Nusadipa, terdapat seorang pemimpin kharismatik bernama Arya. Meskipun desanya, Mekar Jaya, kaya akan sumber daya alam, ia menghadapi tantangan besar: upaya campur tangan asing yang ingin memecah belah warga berdasarkan perbedaan suku dan agama, serta munculnya kelompok-kelompok separatis kecil. Dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati, Tuan Arya tidak hanya menyatukan kembali warga Desa Mekar Jaya tetapi juga secara aktif mengkampanyekan pentingnya persatuan dengan desa-desa tetangga dan mengintegrasikan identitas lokal mereka ke dalam identitas Nusadipa yang lebih besar. Ia selalu menekankan bahwa keutuhan Nusadipa adalah kunci kemakmuran bersama, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Figur Tuan Arya dalam narasi ini paling merepresentasikan semangat dan nilai yang pernah diperjuangkan oleh tokoh nasional Indonesia berikut ini, yaitu...
A
Ir. Soekarno
B
Mohammad Hatta
C
Jenderal Soedirman
D
Ki Hajar Dewantara
E
R.A. Kartini
NO. 1083
Link Soal
Setiap negara wajib memiliki suatu dasar negara yang fundamental. Alasan utama perlunya dasar negara bagi sebuah bangsa adalah...
A
Karena negara merupakan organisasi massa yang sangat besar
B
Sebagai tatanan bagi masyarakat yang heterogen
C
Sebagai landasan untuk mencapai tujuan menyejahterakan rakyat di segala aspek kehidupan
D
Sebagai instrumen pembuat peraturan publik
E
Sebagai bentuk formalitas pengambilan keputusan bersama
NO. 1084
Link Soal
Prinsip bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum (rechstaat) secara eksplisit ditegaskan dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 1 ayat (1)
B
Pasal 1 ayat (2)
C
Pasal 1 ayat (3)
D
Pasal 2 ayat (1)
E
Pasal 3 ayat (1)
NO. 1085
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memiliki berbagai wewenang eksekutif. Namun, berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan, manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan wewenang langsung Presiden?
A
Memberikan grasi dan rehabilitasi
B
Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
C
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
D
Memberikan gelar kehormatan
E
Membentuk Undang-Undang (Kekuasaan Legislatif)
NO. 1086
Link Soal
Garuda Pancasila secara resmi disahkan sebagai lambang negara melalui landasan hukum tertentu. Aturan yang dimaksud adalah...
A
UU No. 24 Tahun 2009
B
PP No. 66 Tahun 1951
C
TAP MPR No. II/MPR/1978
D
UUD 1945 Pasal 36A
E
Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1950
NO. 1087
Link Soal
Seorang anak dilahirkan di negara 'A' yang menganut asas Ius Soli (tempat kelahiran), sedangkan orang tuanya adalah warga negara 'B' yang menganut asas Ius Sanguinis (keturunan). Berdasarkan hukum internasional, bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut?
A
Apatride (Tidak memiliki kewarganegaraan)
B
Bipatride (Berkewarganegaraan ganda)
C
Multipatride (Lebih dari dua kewarganegaraan)
D
Warga Negara A saja
E
Warga Negara B saja
NO. 1088
Link Soal
Sistem ekonomi dan ideologi yang memberikan keleluasaan penuh kepada pemilik modal untuk mengelola usahanya demi meraih laba yang setinggi-tingginya disebut...
A
Fasisme
B
Liberalisme
C
Sosialisme
D
Anarkisme
E
Kapitalisme
NO. 1089
Link Soal
Di era digital, penyebaran informasi palsu (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial semakin marak, mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional. Menanggapi situasi ini, sebagian masyarakat mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi dan penindakan hukum terhadap pelaku, bahkan dengan mengorbankan sebagian aspek kebebasan berekspresi. Berdasarkan pemahaman Anda mengenai Pilar Negara, khususnya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, bagaimana seharusnya pemerintah bersikap secara proporsional dalam menghadapi dilema antara penegakan hukum untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta perlindungan hak asasi manusia terkait kebebasan berekspresi?
A
Mengedepankan penindakan hukum secara represif terhadap semua bentuk ekspresi yang berpotensi menimbulkan perpecahan, dengan alasan stabilitas nasional adalah prioritas utama sesuai semangat persatuan dalam Pancasila, meskipun berisiko melanggar hak asasi individu.
B
Membiarkan masyarakat berinteraksi secara bebas di media sosial tanpa campur tangan pemerintah, dengan keyakinan bahwa kebebasan berekspresi adalah mutlak dan akan menumbuhkan kedewasaan berdemokrasi, sesuai Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.
C
Menegakkan hukum secara adil dan selektif terhadap penyebar hoax dan ujaran kebencian yang terbukti melanggar undang-undang, seraya secara konsisten mengedukasi masyarakat tentang literasi digital dan etika bermedia sosial, serta memastikan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab tetap terjamin sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
D
Memberlakukan sensor ketat terhadap seluruh konten media sosial dan membatasi akses informasi untuk mencegah penyebaran hoax dan ujaran kebencian, karena NKRI adalah harga mati yang harus dijaga dengan cara apapun, sejalan dengan semangat UUD NRI Tahun 1945.
E
Fokus hanya pada pembentukan regulasi yang lebih tegas untuk media sosial, tanpa perlu melibatkan aspek edukasi masyarakat, karena penegakan hukum yang kuat sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan prinsip negara hukum.
NO. 1090
Link Soal
Sikap yang menunjukkan semangat gotong royong, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta menghargai karya orang lain demi mewujudkan kemajuan yang merata bagi seluruh masyarakat merupakan implementasi dari Pancasila, khususnya sila...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima