PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 109. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 1081
Di Inggris, badan perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih dari partai politik untuk masa jabatan 5 tahun dinamakan...
A
House of Commons
B
House of Lords
C
National Assembly
D
The House of Representative
E
National People's Congress

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1082
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu bidang yang diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 22E. Alasan pentingnya Pemilu diatur dalam konstitusi adalah...
A
Pelaksanaan pemilihan umum diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan terpercaya.
B
Proses demokrasi adalah proses yang kompleks dan memerlukan aturan yang jelas dan terperinci.
C
Pemilihan umum merupakan wujud nyata Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi.
D
Demokrasi langsung harus terimplementasi secara jelas dalam setiap pelaksanaan Pemilu.
E
Penyelenggaraan pemilihan umum memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1083
Tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah kecuali...

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1084
Upaya pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai religius dan persatuan demi kesejahteraan manusia diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 31 Ayat 1
B
Pasal 31 Ayat 3
C
Pasal 31 Ayat 5
D
Pasal 32 Ayat 1
E
Pasal 32 Ayat 2

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1085
Sebagai bentuk akuntabilitas, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Berapa kali frekuensi pelaporan ini dilakukan?
A
Setiap bulan
B
Satu kali dalam setahun
C
Satu kali di akhir masa jabatan (5 tahun)
D
Setiap triwulan
E
Dua kali dalam setahun

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1086
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat berbagai perubahan sistem pemerintahan. Pada rentang waktu tahun 1949 hingga 1950, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dikategorikan sebagai...
A
Presidensial murni
B
Demokrasi Terpimpin
C
Parlementer Semu (Quasi)
D
Monarki Konstitusional
E
Demokrasi Liberal

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1087
Dalam menjalankan wewenang diplomatik untuk mengangkat duta bagi negara sahabat, Presiden wajib mendengarkan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Sekretaris Negara
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Komisi Luar Negeri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1088
Di Kota Bahari Sentosa, sebuah organisasi kemasyarakatan bernama 'Perkumpulan Warga Adil Sejahtera' (PWAS) semakin gencar menyuarakan penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah bagi komunitas minoritas di wilayah mereka. PWAS beralasan bahwa keberadaan rumah ibadah tersebut dapat mengganggu 'harmoni lokal' dan 'kemurnian nilai-nilai' yang mereka yakini. Mereka bahkan mulai melakukan intimidasi kecil-kecilan terhadap warga dari komunitas minoritas yang berencana untuk beribadah di tempat sementara. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan warga minoritas dan juga perhatian dari pemerintah daerah. Tindakan PWAS tersebut secara nyata berpotensi melanggar salah satu pilar negara Indonesia. Dari sudut pandang **ideologi negara**, pilar negara manakah yang paling fundamental terancam oleh narasi dan tindakan PWAS di atas?
A
Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia, yang nilai-nilainya secara fundamental dicederai oleh tindakan diskriminatif tersebut.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena tindakan tersebut secara eksplisit melanggar pasal 28E ayat (1) dan (2) serta pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan beragama.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena tindakan intoleransi dan diskriminasi dapat mengancam integritas sosial dan memecah belah persatuan bangsa.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena semboyan ini mengajarkan persatuan dalam perbedaan yang harus dijunjung tinggi, dan tindakan PWAS secara terang-benderang menolak prinsip keberagaman tersebut.
E
Semangat gotong royong, yang merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia, karena tindakan tersebut memecah belah persatuan dan kerukunan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1089
Jaminan negara terhadap kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya tercantum dalam UUD 1945 Pasal...
A
28E ayat (1)
B
29 ayat (1)
C
29 ayat (2)
D
28I ayat (1)
E
30 ayat (1)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1090
Dalam tata kelola negara, Pemerintah Pusat memegang peranan krusial. Tugas pokok dari Pemerintahan Pusat adalah...
A
Menyusun kebijakan nasional yang berlaku bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas
B
Membentuk tatanan sosial yang sepenuhnya baru
C
Hanya untuk memenuhi syarat pengakuan internasional
D
Melaksanakan administrasi khusus untuk penghuni dunia internasional
E
Menghapus otonomi demi keseragaman kebijakan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.