Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 109. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1081
Link Soal
Dalam sebuah forum konsultasi publik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), berbagai elemen masyarakat—mulai dari tokoh adat, pelaku usaha, hingga perwakilan organisasi lingkungan—menyampaikan aspirasi dengan prioritas yang berbeda dan terkadang bertentangan. Tokoh masyarakat senior kemudian mengingatkan bahwa setiap keputusan harus didasari pada pilar filosofis bangsa yang mengajarkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan dan sekaligus sumber kekuatan. Jika pemerintah daerah ingin mencapai pembangunan yang inklusif, adil, dan berkesinambungan dengan merangkul seluruh keragaman tersebut, prinsip filosofis 'Bhinneka Tunggal Ika' harus dimaknai sebagai landasan yang...
A
Mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas demi efektivitas pengambilan keputusan, karena persatuan identik dengan suara terbanyak.
B
Mengharuskan penyeragaman pandangan dan praktik budaya untuk mencapai stabilitas sosial dan politik.
C
Mendorong masing-masing kelompok untuk hidup berdampingan secara pasif, tanpa intervensi terhadap kepentingan pihak lain.
D
Mewajibkan upaya aktif untuk menyinergikan seluruh perbedaan kepentingan dan identitas demi mewujudkan tujuan nasional yang lebih besar dan inklusif.
E
Membiarkan setiap kelompok berjuang sendiri untuk kepentingan masing-masing, dengan harapan mekanisme pasar akan menciptakan keseimbangan.
NO. 1082
Link Soal
Proses pengisian jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan peran serta lembaga-lembaga berikut, yaitu...
A
Presiden, Wakil Presiden, dan DPR
B
MPR, DPD, dan Presiden
C
MA, MK, dan Presiden
D
DPR, DPD, dan MPR
E
DPR, DPD, dan Presiden
NO. 1083
Link Soal
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara yuridis, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Manakah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam persyaratan yuridis tersebut?
A
Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan
B
Kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan
C
Mengikuti prosedur atau tata cara tertentu
D
Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
E
Tidak bertentangan dengan cita-cita moral Pancasila
NO. 1084
Link Soal
Gelombang informasi hoaks dan disinformasi masif yang menyasar isu SARA dan narasi separatisme terus menyebar di platform digital, terutama di wilayah perbatasan dan pulau terpencil. Kampanye ini, yang diduga didalangi oleh aktor asing non-negara, bertujuan memprovokasi konflik horizontal dan merongrong kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ancaman ini tidak melibatkan kekuatan militer, namun memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap persatuan bangsa. Bagaimana NKRI sebagai pilar negara seharusnya merespons ancaman keutuhan yang bersifat nirmiliter namun terstruktur dan sistematis ini?
A
Memblokir seluruh akses media sosial dan internet di wilayah terdampak untuk memutus penyebaran informasi palsu secara cepat dan efektif, meskipun mengorbankan hak informasi warga.
B
Meningkatkan patroli keamanan dan memperkuat kehadiran militer di wilayah perbatasan untuk mencegah infiltrasi fisik dan memberikan efek jera terhadap aktor-aktor provokator.
C
Mengembangkan strategi literasi digital nasional, membangun narasi kebangsaan yang kuat, memperkuat kolaborasi multisektoral (pemerintah, swasta, masyarakat sipil), serta menerapkan penegakan hukum yang selektif terhadap penyebar hoaks.
D
Membentuk badan khusus yang bertugas melakukan kontra-propaganda secara agresif di media sosial, dengan fokus menyerang balik narasi pihak asing dan internal yang dianggap mengganggu stabilitas.
E
Meminta bantuan dan kerjasama dari komunitas internasional untuk melacak dan menindak aktor-aktor asing penyebab disinformasi, karena ancaman ini sudah melampaui kapasitas nasional.
NO. 1085
Link Soal
Negara berkewajiban untuk menghormati serta menjaga kelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini diatur dalam...
A
Pasal 32 Ayat 1
B
Pasal 31 Ayat 2
C
Pasal 32 Ayat 2
D
Pasal 33 Ayat 1
E
Pasal 34 Ayat 1
NO. 1086
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen ketiga (tahun 2001), salah satu poin krusial yang diubah adalah mengenai...
A
Pembentukan Mahkamah Konstitusi
B
Pembatasan masa jabatan Presiden
C
Bentuk negara kepulauan
D
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
E
Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
NO. 1087
Link Soal
Sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tercatat telah mengalami proses perubahan atau amandemen sebanyak...
A
1 kali
B
2 kali
C
3 kali
D
4 kali
E
5 kali
NO. 1088
Link Soal
Lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan di tingkat Provinsi dikenal dengan sebutan...
A
DPR RI
B
DPRD Tingkat I
C
DPRD Tingkat II
D
Dewan Kecamatan
E
Lembaga Musyawarah Desa
NO. 1089
Link Soal
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal...
NO. 1090
Link Soal
Berdasarkan ketentuan Pasal 24B UUD 1945, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga kehormatan perilaku hakim adalah...
A
Komisi Yudisial
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Dewan Perwakilan Rakyat
E
Kejaksaan Agung