Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 109. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1081
Link Soal
Partisipasi warga negara dalam mendirikan organisasi masyarakat (Ormas) atau partai politik merupakan wujud nyata pembangunan di bidang...
A
Ekonomi Kerakyatan
B
Sosial Budaya
C
Pertahanan Keamanan
D
Politik
E
Lingkungan Hidup
NO. 1082
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 20A. Fungsi yang berkaitan dengan kewenangan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut fungsi...
A
Legislasi
B
Anggaran (Budgeting)
C
Pengawasan
D
Interpelasi
E
Aspirasi
NO. 1083
Link Soal
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki beberapa fungsi strategis. Di bawah ini, manakah yang TIDAK termasuk fungsi APBD?
A
Fungsi Stabilitasi
B
Fungsi Otorisasi
C
Fungsi Alokasi
D
Fungsi Distribusi
E
Fungsi Regulatori
NO. 1084
Link Soal
Di sebuah kota, muncul kontroversi besar terkait kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan mega proyek pariwisata, mengabaikan keluhan masyarakat adat dan petani lokal yang terdampak langsung. Meskipun proses legislasi kebijakan tersebut telah sesuai prosedur formal, namun partisipasi publik dalam perumusannya sangat minim dan dianggap hanya formalitas. Masyarakat merasa hak-hak mereka diabaikan demi kepentingan investasi. Situasi ini memicu demonstrasi dan gugatan hukum. Bagaimana implikasi peristiwa ini terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan peran lembaga negara menurut UUD 1945 sebagai pilar negara?
A
Menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat hanya berlaku dalam pemilihan umum, sedangkan dalam implementasi kebijakan, kekuasaan ada pada pemerintah dan DPR/DPRD sebagai representasi.
B
Membuktikan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip 'checks and balances' serta penegakan hak asasi warga negara, yang berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah di mata publik.
C
Mengindikasikan bahwa konstitusi Indonesia belum cukup kuat mengatur partisipasi publik yang substansial, sehingga diperlukan amandemen untuk mempertegas mekanisme aspirasi masyarakat.
D
Menegaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah prioritas utama, dan dampaknya terhadap masyarakat tertentu harus diterima sebagai konsekuensi logis dari upaya peningkatan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.
E
Mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kontrol dari pemerintah pusat perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dan keadilan.
NO. 1085
Link Soal
Implementasi nilai Bhinneka Tunggal Ika sangat krusial dalam menjaga persatuan NKRI. Manakah di antara peristiwa berikut yang merupakan BENTUK PELANGGARAN atau bukan cerminan dari semboyan tersebut?
A
Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai media instruksi utama di lembaga pendidikan
B
Terjadinya perkawinan campuran antar suku yang berbeda di Indonesia
C
Saling menghargai antar pemeluk agama saat perayaan hari besar keagamaan
D
Konflik horizontal berupa tawuran antar warga desa akibat perbedaan pandangan
E
Pengambilan keputusan di parlemen dilakukan melalui jalur musyawarah mufakat
NO. 1086
Link Soal
Sikap yang menunjukkan penolakan terhadap perilaku boros dan gaya hidup bermewah-mewahan merupakan bentuk nyata dari pengamalan sila ke...
A
2
B
3
C
4
D
5
E
1
NO. 1087
Link Soal
Definisi penduduk sebagai Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang menetap di wilayah Indonesia secara sah tertuang dalam UUD 1945...
A
Pasal 26 Ayat 2
B
Pasal 27 Ayat 2
C
Pasal 28A
D
Pasal 28B Ayat 2
E
Pasal 28E Ayat 3
NO. 1088
Link Soal
Berikut ini adalah wewenang konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, KECUALI...
A
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
B
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
C
Memutus pembubaran partai politik
D
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
E
Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata antar warga negara
NO. 1089
Link Soal
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan hukum. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi?
A
Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang diberikan oleh UUD
B
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD
C
Memutuskan pembubaran organisasi partai politik
D
Menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
E
Memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum
NO. 1090
Link Soal
Menurut pemikiran Prof. Notonagoro, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori nilai yang dimaksud adalah...
A
Nilai Material dan Nilai Vital saja
B
Nilai Vital dan Nilai Kerohanian saja
C
Nilai Material, Nilai Vital, dan Nilai Kerohanian
D
Nilai Material, Nilai Estetika, dan Nilai Moral
E
Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, dan Nilai Keadilan