Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 109. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1081
Link Soal
Di era reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan penting. Salah satu kewenangan utama MK adalah dalam hal...
A
Melakukan pengujian materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD).
B
Membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dianggap melanggar hukum.
C
Memberikan grasi atau pengampunan kepada terpidana kasus pidana.
D
Melaksanakan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.
E
Bertanggung jawab atas seleksi calon hakim agung di Mahkamah Agung.
NO. 1082
Link Soal
Semboyan negara Indonesia 'Bhinneka Tunggal Ika' mengandung makna filosofis yaitu...
A
Berbeda-beda suku bangsa namun tinggal di satu pulau
B
Bersama-sama dalam kemajemukan sosial
C
Bersatu dalam perbedaan kebudayaan daerah
D
Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua
E
Berbeda-beda dalam keragaman agama
NO. 1083
Link Soal
Dalam menjalankan wewenang diplomatik untuk mengangkat duta bagi negara sahabat, Presiden wajib mendengarkan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Sekretaris Negara
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Komisi Luar Negeri
NO. 1084
Link Soal
Bagian Penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen) pernah dianggap memiliki kedudukan penting sebagai penafsiran otentik konstitusi. Hal ini disebabkan karena Penjelasan UUD 1945 diperlakukan sebagai...
A
Dokumen sejarah yang tidak mengikat
B
Bagian yang terpisah dari Batang Tubuh
C
Satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Batang Tubuh UUD 1945
D
Hukum adat yang tertulis
E
Pedoman moral bagi penyelenggara negara
NO. 1085
Link Soal
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara yuridis, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Manakah di bawah ini yang TIDAK termasuk dalam persyaratan yuridis tersebut?
A
Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan
B
Kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan
C
Mengikuti prosedur atau tata cara tertentu
D
Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
E
Tidak bertentangan dengan cita-cita moral Pancasila
NO. 1086
Link Soal
Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri diatur secara khusus dalam UUD 1945 pada Bab...
A
Bab V
B
Bab VI
C
Bab VII
D
Bab VIII A
E
Bab IX
NO. 1087
Link Soal
Sikap yang menunjukkan penolakan terhadap perilaku boros dan gaya hidup bermewah-mewahan merupakan bentuk nyata dari pengamalan sila ke...
A
2
B
3
C
4
D
5
E
1
NO. 1088
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memiliki berbagai wewenang eksekutif. Namun, berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan, manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan wewenang langsung Presiden?
A
Memberikan grasi dan rehabilitasi
B
Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
C
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
D
Memberikan gelar kehormatan
E
Membentuk Undang-Undang (Kekuasaan Legislatif)
NO. 1089
Link Soal
Berdasarkan asas kewarganegaraan, status hukum seorang wanita asing yang menikah dengan pria WNI dan kemudian bercerai (putus perkawinan) adalah...
A
Otomatis kehilangan status WNI-nya kembali
B
Tetap berhak menjadi WNI dan tidak otomatis hilang kewarganegaraannya
C
Menjadi warga negara ganda (bipatride)
D
Menjadi tanpa kewarganegaraan (apatride)
E
Wajib segera pulang ke negara asalnya
NO. 1090
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia, yang sangat kaya akan sumber daya mineral dan energi, merasa bahwa kebijakan bagi hasil dari pemerintah pusat tidak adil dan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan serta dampak sosial-budaya yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya di wilayah mereka. Masyarakat lokal dan elit daerah mulai menyuarakan tuntutan yang lebih besar terhadap otonomi dalam pengelolaan sumber daya dan bahkan ancaman untuk meninjau ulang komitmen terhadap kebijakan nasional jika aspirasi mereka tidak diakomodasi secara memadai dan proporsional.
A
Dimensi kedaulatan negara, yang menguji kemampuan pemerintah pusat untuk mengelola potensi konflik kepentingan antara daerah dan nasional tanpa mengorbankan integritas wilayah dan stabilitas politik.
B
Dimensi kesatuan wilayah, yang menyoroti perlunya pemerataan pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk mengurangi disparitas antar daerah guna mencegah sentimen separatisme.
C
Dimensi bentuk negara kesatuan, yang menantang keseimbangan antara desentralisasi kekuasaan dan otoritas pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah yang otonom dan mandiri.
D
Dimensi persatuan dan kesatuan bangsa, yang mengindikasikan kegagalan dalam membangun identitas nasional yang kuat dan rasa memiliki di daerah-daerah kaya sumber daya.
E
Dimensi geopolitik, yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas regional dari intervensi asing yang mungkin memanfaatkan isu kedaerahan untuk kepentingan strategis mereka.