Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 109. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1081
Link Soal
Di sebuah negara baru bernama Republik Harmoni, yang baru saja meraih kemerdekaan dari penjajahan, muncul berbagai perbedaan pandangan di antara para pemimpin daerah dan kelompok masyarakat. Masing-masing kelompok memiliki latar belakang etnis, agama, dan adat istiadat yang sangat beragam, bahkan beberapa di antaranya memiliki gagasan yang saling bertentangan tentang bentuk negara dan dasar filosofisnya. Di tengah situasi yang rawan perpecahan ini, seorang negarawan ulung bernama Bapak Aryo Yudistira tampil dengan gagasan brilian. Ia mengusulkan sebuah landasan pemersatu yang ia namakan "Panca Bhakti", sebuah rumusan nilai-nilai luhur yang tidak hanya mengakomodasi, tetapi juga merangkul semua perbedaan menjadi kekuatan. Visi Bapak Aryo adalah membangun sebuah bangsa yang kokoh, bukan dengan meniadakan perbedaan, melainkan dengan menjadikannya mozaik indah dalam bingkai persatuan.
Berdasarkan narasi di atas, kontribusi Bapak Aryo Yudistira dalam mengusulkan "Panca Bhakti" sebagai landasan pemersatu Republik Harmoni paling relevan dengan pengamalan nilai pilar negara ....
A
Pancasila, sebagai dasar filosofis negara yang mengakomodasi keberagaman demi persatuan.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi yang menjamin hak-hak dasar warga negara.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai bentuk negara yang tidak dapat diganggu gugat kedaulatannya.
D
Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semboyan yang menekankan persatuan dalam perbedaan budaya dan suku bangsa.
E
Wawasan Nusantara, sebagai konsep kesatuan wilayah yang utuh.
NO. 1082
Link Soal
Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa...
A
Pancasila hanya sebagai simbol negara dalam upacara
B
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
C
Pancasila dapat diubah sewaktu-waktu sesuai selera pemimpin
D
Pancasila hanya berlaku bagi golongan tertentu saja
E
Pancasila adalah alat politik untuk mempertahankan kekuasaan
NO. 1083
Link Soal
Ketetapan MPR pada masa lalu yang menegaskan kehendak MPR untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak melakukan perubahan terhadapnya tertuang dalam...
A
TAP MPR Nomor IV/MPR/1983
B
TAP MPR Nomor III/MPR/1983
C
TAP MPR Nomor I/MPR/1983
D
TAP MPR Nomor II/MPR/1983
E
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985
NO. 1084
Link Soal
Sebagai representasi rakyat dalam sistem legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki bab khusus dalam UUD 1945. Bab tersebut adalah...
A
Bab VI
B
Bab VII
C
Bab VII A
D
Bab VIII
E
Bab IX
NO. 1085
Link Soal
"Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini merupakan isi dari pasal 1 UUD RI 1945 ayat ....
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 1086
Link Soal
Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No. 12 Tahun 2011), urutan hukum yang tepat di bawah UUD 1945 adalah...
A
UU/Perppu, TAP MPR, Peraturan Pemerintah
B
TAP MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah
C
UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden
D
Peraturan Pemerintah, TAP MPR, Perda
E
TAP MPR, Peraturan Pemerintah, UU
NO. 1087
Link Soal
Salah satu dimensi yang dimiliki Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah 'Dimensi Fleksibilitas'. Apa yang dimaksud dengan dimensi tersebut?
A
Ideologi berakar dari budaya dan sejarah masyarakat itu sendiri
B
Ideologi berisi cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang
C
Ideologi memiliki keluwesan untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa kehilangan jati diri
D
Ideologi bersifat kaku dan harus dijalankan secara dogmatis
E
Ideologi hanya berlaku untuk golongan tertentu
NO. 1088
Link Soal
Menurut pasal 118 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Presiden tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa Presiden ...
A
Memiliki kekuasaan yang cukup luas
B
Berkedudukan sebagai kepala Negara
C
Berkedudukan sebagai kepala pemerintahan
D
Merupakan lembaga tertinggi Negara
E
Berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
NO. 1089
Link Soal
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, setiap negara perlu merumuskan kerangka kebijakan fiskal yang strategis. Di Indonesia, proses penyusunan kerangka tersebut diawali oleh suatu entitas negara yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan belanja, potensi pendapatan, serta proyeksi pembiayaan negara. Dokumen awal yang komprehensif ini, sebelum menjadi undang-undang, disiapkan dan diajukan oleh entitas tersebut kepada lembaga legislatif untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama. Tanpa inisiasi dari entitas ini, pembahasan APBN tidak dapat dimulai secara resmi.
Berdasarkan deskripsi peran dan tahapan tersebut, entitas negara manakah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya (Pemerintah)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
NO. 1090
Link Soal
Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, yang berarti mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun, keterbukaan ini memiliki batasan. Hal yang TIDAK boleh diubah dalam ideologi terbuka Pancasila adalah...
A
Kebijakan praktis operasional pemerintah
B
Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
C
Pasal-pasal dalam batang tubuh UUD
D
Peraturan perundang-undangan di bawah UUD
E
Program pembangunan jangka panjang