Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 11. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 101
Link Soal
Amandemen ketiga UUD 1945 menghasilkan perubahan pada Pasal 23A yang isinya mengatur tentang...
A
Kewenangan Bank Sentral
B
Mata uang negara
C
Pemeriksaan keuangan negara
D
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
E
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
NO. 102
Link Soal
Apa sebutan bagi penyerahan wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu?
A
Desentralisasi
B
Tugas Pembantuan
C
Dekonsentrasi
D
Sentralisasi
E
Otonomi Khusus
NO. 103
Link Soal
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, setiap negara perlu merumuskan kerangka kebijakan fiskal yang strategis. Di Indonesia, proses penyusunan kerangka tersebut diawali oleh suatu entitas negara yang bertanggung jawab menganalisis kebutuhan belanja, potensi pendapatan, serta proyeksi pembiayaan negara. Dokumen awal yang komprehensif ini, sebelum menjadi undang-undang, disiapkan dan diajukan oleh entitas tersebut kepada lembaga legislatif untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama. Tanpa inisiasi dari entitas ini, pembahasan APBN tidak dapat dimulai secara resmi.
Berdasarkan deskripsi peran dan tahapan tersebut, entitas negara manakah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya (Pemerintah)
E
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
NO. 104
Link Soal
Konstitusi Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, di mana pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Hal ini tercantum dalam...
A
Pasal 31 ayat 1
B
Pasal 31 ayat 2
C
Pasal 32 ayat 1
D
Pasal 33 ayat 2
E
Pasal 34 ayat 1
NO. 105
Link Soal
Implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi menuntut perilaku yang positif. Manakah di antara pilihan berikut yang mencerminkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi?
A
Mengeksploitasi sumber daya alam secara maksimal demi keuntungan pasar semata
B
Menyusun regulasi yang mendukung sistem ekonomi pasar bebas (liberal)
C
Mendahulukan produk impor dibandingkan produk dalam negeri
D
Menghindari persaingan usaha yang sehat
E
Meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi dengan menghapus distorsi ekonomi
NO. 106
Link Soal
Pancasila memiliki asal-mula tujuan atau yang sering disebut sebagai 'Causa Finalis'. Pihak yang berperan sebagai penentu tujuan ini sebelum Pancasila disahkan sebagai dasar negara adalah...
A
Piagam Jakarta
B
Bangsa Indonesia
C
Warga Negara Indonesia
D
BPUPKI
E
PPKI
NO. 107
Link Soal
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang secara bersama-sama oleh...
A
Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD
B
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan
C
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima TNI
D
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Ketua MPR
E
Ketua DPR dan para Menteri Koordinator
NO. 108
Link Soal
Implementasi dari sila kedua Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditunjukkan melalui perbuatan...
A
Memperkuat sistem pertahanan dengan senjata nuklir
B
Memajukan ilmu pengetahuan demi meningkatkan kesejahteraan umat manusia
C
Aktif melakukan gotong royong membersihkan selokan lingkungan
D
Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rapat warga
E
Mengutamakan produk dalam negeri untuk meningkatkan ekonomi
NO. 109
Link Soal
Sistematika UUD 1945 mengelompokkan materi muatan ke dalam bab-bab. Bab XI UUD 1945 secara khusus mengatur tentang...
A
Pertahanan dan Keamanan Negara
B
Warga Negara dan Penduduk
C
Agama
D
Pendidikan dan Kebudayaan
E
Perekonomian Nasional
NO. 110
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kota besar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap miliaran rupiah dari perusahaan swasta yang memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya. Penangkapan ini menimbulkan gelombang protes dari masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat merasa bahwa tindakan pejabat tersebut sangat mencoreng nama baik instansi pemerintah dan mengkhianati kepercayaan publik.
Pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kepala Dinas tersebut, apabila terbukti, secara fundamental bertentangan dengan implementasi pilar negara yang mana dan nilai-nilai apa yang paling utama dilanggar?
A
Bhinneka Tunggal Ika, yang mengedepankan toleransi dan keragaman.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjamin kedaulatan wilayah dan integritas teritorial.
C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan.
D
Pancasila, khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), serta prinsip integritas dan akuntabilitas pejabat publik.
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai lembaga perwakilan rakyat.