Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 11. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 101
Link Soal
Pancasila sebagai salah satu Pilar Negara mengajarkan tentang pentingnya integritas, musyawarah, dan keadilan sosial dalam setiap pengambilan keputusan, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan aman.
Seorang ASN bernama Budi, seorang ahli IT di Kementerian XYZ, ditugaskan untuk mengelola peluncuran portal layanan publik digital terbaru yang sangat diantisipasi. Portal ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah. Seminggu sebelum peluncuran resmi yang sudah dijadwalkan dan diumumkan secara luas oleh Menteri, Budi menemukan adanya celah keamanan kritis pada sistem database yang berpotensi membocorkan data pribadi ratusan ribu pengguna jika dieksploitasi oleh pihak tak bertanggung jawab. Menghentikan peluncuran atau menunda untuk perbaikan menyeluruh akan menimbulkan kegaduhan politik dan membuat Menteri kehilangan muka di mata publik, sementara risiko kebocoran data sangat besar jika tetap diluncurkan.
Dalam situasi dilematis ini, tindakan yang paling tepat bagi Budi berdasarkan nilai-nilai Pilar Negara, khususnya dalam menjunjung tinggi integritas, kepentingan publik, dan prinsip kehati-hatian, adalah...
A
Melaporkan temuan tersebut secara rahasia kepada atasannya dengan rekomendasi penundaan peluncuran dan perbaikan secepatnya, serta menyiapkan strategi komunikasi publik yang transparan.
B
Tetap meluncurkan portal sesuai jadwal, namun dengan membuat catatan internal tentang celah keamanan untuk perbaikan bertahap setelah peluncuran, dengan harapan tidak ada eksploitasi.
C
Berupaya menutup-nutupi celah keamanan tersebut dan berharap tidak ada yang menemukan hingga perbaikan bisa dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan publik.
D
Mengumumkan sendiri celah keamanan tersebut melalui media sosial atau platform publik untuk menekan pihak kementerian agar segera mengambil tindakan perbaikan.
E
Mencari solusi teknis sementara yang cepat tanpa melaporkan sepenuhnya risiko kepada atasan, agar peluncuran tidak tertunda dan masalah dapat diselesaikan kemudian.
NO. 102
Link Soal
Merujuk pada ketentuan dalam UUD 1945, manakah di antara berikut ini yang merupakan rincian tugas dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)?
A
Menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara, menetapkan konstitusi, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden
B
Mengawasi pelaksanaan UUD secara teknis dan memberi persetujuan atas RUU yang diajukan Presiden
C
Menjalankan roda pemerintahan sehari-hari dan melaksanakan UUD secara murni
D
Memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait pengangkatan duta dan konsul
E
Melakukan proses yudisial terhadap pelanggaran konstitusi oleh pejabat negara
NO. 103
Link Soal
Merujuk pada Pasal 11 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, komponen pajak daerah yang menjadi sumber Dana Bagi Hasil meliputi...
A
PBB, BPHTB, dan PPh
B
Pajak Kendaraan Bermotor, PPN, dan PPh
C
Pajak Reklame, PBB, dan Cukai
D
Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan PBB
E
Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan BPHTB
NO. 104
Link Soal
Dalam sistem demokrasi perwakilan Indonesia, proses pemilihan umum untuk mengisi kursi legislatif di tingkat pusat (DPR) dan daerah (DPRD) memiliki mekanisme yang spesifik terkait entitas yang berhak mengajukan calon. Jika suatu entitas digambarkan sebagai pilar utama yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi politik kolektif, menyeleksi kader, serta memiliki legitimasi konstitusional untuk mendaftarkan kandidat dalam kontestasi legislatif, sehingga partisipasi publik dapat terwadahi secara terstruktur, maka entitas yang dimaksud adalah...
A
Badan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat independen dan adil.
B
Entitas yang mewadahi aspirasi politik kolektif dan memiliki mekanisme seleksi internal kader untuk diusulkan.
C
Organisasi kemasyarakatan yang fokus pada isu-isu sosial dan lingkungan hidup.
D
Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat usia minimal dan tidak sedang dicabut hak politiknya.
E
Kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembuatan kebijakan publik.
NO. 105
Link Soal
Menurut Pasal 10 UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan tertinggi atas...
A
Seluruh lembaga eksekutif dan yudikatif
B
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
C
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
D
Hubungan diplomatik dengan negara lain
E
Pembentukan undang-undang bersama DPR
NO. 106
Link Soal
Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ditegaskan secara yuridis dalam...
A
TAP MPR No. II/MPR/1978
B
TAP MPR No. IV/MPR/1978
C
TAP MPR No. V/MPR/1987
D
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
E
UUD 1945 Pasal 1 ayat 3
NO. 107
Link Soal
Setelah dilakukannya amandemen UUD 1945, terjadi perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia. Istilah 'Lembaga Tertinggi Negara' sudah tidak berlaku lagi dan berganti menjadi...
A
Presiden sebagai penguasa tunggal
B
DPR sebagai pemegang mandat rakyat tertinggi
C
Lembaga negara yang memiliki kedudukan sejajar (horizontal)
D
Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang konstitusi
E
Tidak ada lagi klasifikasi hierarkis, semua disebut sebagai Lembaga Negara
NO. 108
Link Soal
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Maklumat No. X Tahun 1945 pada tanggal 16 Oktober 1945. Tujuan politis di balik penerbitan maklumat ini adalah...
A
Mengubah sistem kabinet dari presidensial menjadi parlementer
B
Menepis anggapan internasional bahwa Indonesia adalah negara boneka fasis Jepang
C
Membubarkan partai-partai politik yang dianggap radikal
D
Mengambil alih aset-aset perusahaan asing
E
Membentuk tentara nasional yang profesional
NO. 109
Link Soal
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang pembentukannya didasarkan pada landasan hukum tertentu, yaitu...
A
UU Nomor 21 Tahun 2003
B
UU Nomor 23 Tahun 2003
C
UU Nomor 25 Tahun 2003
D
UU Nomor 24 Tahun 2003
E
UU Nomor 22 Tahun 2003
NO. 110
Link Soal
Beberapa daerah otonom di Indonesia menghadapi masalah serius, seperti praktik korupsi di tingkat lokal, ketidakmampuan mengelola sumber daya, atau bahkan munculnya kebijakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, desakan untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat seringkali muncul, dengan argumen bahwa hal itu dapat memastikan pembangunan yang lebih merata dan terkoordinasi. Bagaimana NKRI mempertahankan keseimbangan antara pemberian otonomi daerah yang luas dan kebutuhan akan persatuan serta efektivitas pemerintahan secara nasional?
A
Pemerintah pusat harus mencabut otonomi daerah yang gagal dan mengembalikan kewenangan penuh kepada pusat untuk mencegah disintegrasi dan inefisiensi.
B
Otonomi daerah harus diberikan sepenuhnya tanpa intervensi pusat, karena setiap daerah memiliki karakteristik unik dan harus mampu mengelola dirinya sendiri.
C
Memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat, sambil mendorong kapasitas tata kelola daerah yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta menjamin kebijakan daerah tidak bertentangan dengan konstitusi dan semangat NKRI.
D
Meningkatkan alokasi dana transfer dari pusat ke daerah tanpa syarat, agar daerah memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan prioritas pembangunannya.
E
Membagi NKRI menjadi negara bagian federal, agar setiap daerah memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur urusannya tanpa campur tangan pusat yang berlebihan.