PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 110. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Ganti Topik Materi
NO. 1091
Meskipun Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, dalam proses pembentukan undang-undang, Presiden memerlukan persetujuan dari...
A
Rakyat
B
MPR
C
DPR
D
MA
E
Komisi Yudisial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 1092
"Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat", adalah bunyi pasal ....
A
7
B
7A
C
7B
D
7C
E
8

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 1093
Pernyataan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah...
A
Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan negara
B
Pancasila hanya digunakan sebagai semboyan untuk menjaga persatuan
C
Pancasila merupakan alat untuk membatasi kebebasan berpendapat
D
Pancasila adalah dokumen sejarah yang tidak memiliki kekuatan hukum
E
Pancasila berfungsi sebagai kurikulum wajib pendidikan di luar negeri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 1094
Suatu entitas politik dapat disebut sebagai Negara jika memenuhi syarat unsur-unsur konstitutif berikut ini, yaitu...
A
Memiliki Undang-Undang Dasar, wilayah, dan kedaulatan
B
Memiliki rakyat, wilayah geografis, dan sistem pemerintahan yang berdaulat
C
Adanya penduduk, kedaulatan penuh, serta pengakuan de jure dari luar negeri
D
Memiliki kepala negara, wilayah kekuasaan, dan konstitusi tertulis
E
Terdiri dari rakyat, wilayah, serta pengakuan bersyarat dari negara tetangga

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 1095
Proses perubahan konstitusi Indonesia pertama kali (Amandemen I) dilakukan pada tanggal...
A
19 Oktober 1998
B
19 Oktober 1999
C
9 November 2000
D
18 Agustus 2000
E
10 Agustus 2002

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 1096
Landasan konstitusional yang mengatur tentang Lambang Negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada UUD 1945 Pasal...
A
35
B
36
C
36 A
D
36 B
E
36 C

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 1097
Dalam struktur ketatanegaraan, Wakil Presiden memiliki tugas membantu Presiden, salah satunya adalah melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan Inspektur Jenderal departemen. Mengapa fungsi pengawasan ini secara spesifik diamanatkan kepada Wakil Presiden dalam konteks manajemen pemerintahan?
A
Agar Presiden dapat fokus sepenuhnya pada hubungan internasional dan politik luar negeri.
B
Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan lintas sektoral.
C
Karena Inspektur Jenderal tidak memiliki wewenang untuk melaporkan langsung kepada Presiden.
D
Sebagai bentuk pembagian kekuasaan legislatif yang melekat pada jabatan Wakil Presiden.
E
Untuk mengurangi beban administrasi kementerian yang terlalu besar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 1098
Apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, namun Presiden tidak segera menandatanganinya, dalam berapa hari RUU tersebut otomatis sah menjadi Undang-Undang?
A
15 hari
B
20 hari
C
30 hari
D
60 hari
E
90 hari

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 1099

Pemerintah Daerah 'Bumi Lestari' sedang menyusun APBD untuk tahun anggaran mendatang, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim ekonomi yang kondusif. Mereka berupaya mengoptimalkan peran APBD sebagai instrumen utama dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Berdasarkan pemahaman Anda mengenai fungsi strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan ruang lingkup atau fungsi utama yang dapat dicapai secara langsung melalui kebijakan APBD?

A

Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional serta pembangunan sesuai batas anggaran yang ditetapkan.

B

Mengalokasikan dana untuk pembangunan proyek infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan guna meningkatkan aksesibilitas dan layanan dasar.

C

Memfasilitasi pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial melalui program bantuan sosial, subsidi, dan penyediaan layanan publik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

D

Berperan sebagai alat kontrol untuk mengawasi dan menilai apakah pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah telah sesuai dengan rencana serta mencapai target yang ditetapkan.

E

Mengintervensi pasar keuangan lokal untuk menstabilkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing guna mengendalikan inflasi regional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar
NO. 1100
Dalam menghadapi era disrupsi digital yang seringkali memicu penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan narasi yang mengancam persatuan bangsa, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga Pilar Negara. Jika seorang ASN mendapati sebuah grup daring atau platform media sosial secara sistematis menyebarkan konten yang mendistorsi nilai-nilai Pancasila, merendahkan konstitusi UUD 1945, melemahkan semangat NKRI, dan menggerus semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tindakan paling strategis dan tepat yang harus diambil ASN tersebut adalah...
A
Melaporkan konten dan akun terkait kepada pihak berwenang sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta secara proaktif menyebarkan informasi positif dan edukasi tentang literasi digital serta esensi Pilar Negara kepada masyarakat.
B
Mengabaikan konten tersebut karena menganggap bahwa masyarakat memiliki kebebasan berekspresi dan kemampuan untuk menyaring informasi sendiri tanpa intervensi.
C
Membuat dan menyebarkan konten balasan yang menyerang balik penyebar hoaks dengan argumen yang kuat, bahkan jika harus menggunakan gaya bahasa yang provokatif.
D
Mengorganisir petisi daring besar-besaran dan menuntut pemerintah untuk segera memblokir total akses ke platform media sosial yang menjadi sarana penyebaran konten tersebut.
E
Menunggu instruksi resmi dari pimpinan tertinggi instansinya sebelum mengambil tindakan apapun, agar tidak melangkahi wewenang atau membuat kesalahan prosedur.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Login Daftar