Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 110. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1091
Link Soal
Keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dijalankan berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan wujud nyata pengamalan Pancasila sila ke-...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 1092
Link Soal
Pasca amandemen UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wewenang yang lebih kuat. Salah satu wewenang tersebut dalam kaitannya dengan anggaran adalah...
A
Menetapkan APBN secara mandiri tanpa campur tangan Presiden
B
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
C
Mengajukan rancangan APBN kepada MPR untuk disahkan
D
Memutuskan penggunaan anggaran tanpa perlu persetujuan Presiden
E
Menolak rancangan APBN dan menggunakan APBN tahun sebelumnya secara otomatis tanpa pembahasan
NO. 1093
Link Soal
Badan khusus PBB yang bertanggung jawab dalam pengawasan standar ketenagakerjaan dan perburuhan internasional adalah...
A
WHO
B
UNESCO
C
ASEAN
D
ILO
E
UNHCR
NO. 1094
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antara jenis peraturan berikut, manakah yang memiliki kedudukan paling rendah?
A
Undang-Undang (UU)
B
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
C
Peraturan Presiden (Perpres)
D
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
E
Undang-Undang Dasar 1945
NO. 1095
Link Soal
Ditinjau dari asal katanya (etimologi) dalam bahasa Sanskerta, makna harfiah dari kata Pancasila adalah...
A
Lima larangan utama
B
Dasar yang memiliki lima unsur
C
Lima pedoman bernegara
D
Peraturan yang berjumlah lima
E
Lima jalan kebenaran
NO. 1096
Link Soal
Prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang merupakan bagian dari Pancasila, bagaimana seharusnya tercermin dan diterapkan dalam kebijakan pemerintah mengenai perlindungan hak asasi manusia?
A
Memberlakukan peraturan atau hukum yang berbeda berdasarkan kelompok masyarakat tertentu.
B
Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin bahwa perlindungan hak asasi manusia diberikan secara adil dan merata kepada setiap individu tanpa diskriminasi.
C
Memperbolehkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
D
Memberikan hak-hak istimewa atau perlakuan khusus hanya kepada kelompok masyarakat dengan status ekonomi atas.
E
Mengabaikan atau meniadakan hak-hak kelompok minoritas demi menjaga ketertiban umum.
NO. 1097
Link Soal
Identitas wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan batas-batas dan hak-hak yang ditetapkan undang-undang, ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal...
A
24
B
25
C
25A
D
25B
E
25C
NO. 1098
Link Soal
Salah satu penyebab krisis politik yang memicu Reformasi di Indonesia adalah kondisi lembaga perwakilan rakyat (MPR/DPR) saat itu yang dinilai...
A
Terlalu kuat mengawasi pemerintah
B
Sering menjatuhkan mosi tidak percaya
C
Didominasi oleh kalangan dan golongan tertentu saja
D
Memiliki terlalu banyak partai politik
E
Gagal menyusun APBN tepat waktu
NO. 1099
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat aturan ketat mengenai referendum, yakni kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung untuk mengubah UUD 1945. Aturan mengenai referendum ini tertuang dalam...
A
TAP MPR No. I/MPR/1983
B
TAP MPR No. II/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1983
D
UU No. 5 Tahun 1985
E
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
NO. 1100
Link Soal
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR, namun terbatas pada materi yang berkaitan dengan...
A
Hubungan luar negeri
B
Pertahanan dan keamanan
C
Pengangkatan pejabat daerah
D
Otonomi daerah
E
Peraturan pemerintah pusat