Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 110. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1091
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang yang harus mendapat persetujuan dari ...
A
DPR
B
Presiden
C
MA
D
MPR
E
Kejaksaan Agung
NO. 1092
Link Soal
Sebuah instansi pemerintahan terindikasi kuat terlibat dalam praktik korupsi sistemik, yang melibatkan berbagai level jabatan, dari pejabat tinggi hingga staf pelaksana. Akibatnya, milyaran rupiah dana publik disalahgunakan, menghambat program pelayanan masyarakat dan merugikan negara. Meskipun berbagai regulasi anti-korupsi dan lembaga pengawas telah ada, fenomena ini terus berulang. Bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi dapat menjadi landasan fundamental untuk menanamkan integritas dan memberantas korupsi secara sistemik di kalangan ASN?
A
Memfokuskan pada peningkatan sanksi hukum yang berat dan memperbanyak operasi tangkap tangan (OTT) untuk memberikan efek jera, tanpa perlu mengaitkan dengan nilai-nilai filosofis.
B
Menanamkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam melalui pendidikan karakter dan pelatihan integritas ASN, diiringi penegakan hukum yang konsisten dan sistem pengawasan yang efektif, serta budaya anti-korupsi di lingkungan kerja.
C
Melakukan reformasi birokrasi total dengan mengganti seluruh pejabat yang terindikasi korupsi, serta memprivatisasi beberapa layanan publik untuk mengurangi peluang korupsi.
D
Meningkatkan gaji dan kesejahteraan ASN secara signifikan agar tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk melakukan korupsi, karena masalahnya adalah kekurangan ekonomi.
E
Mendesentralisasikan sepenuhnya kewenangan anggaran ke daerah, dengan harapan transparansi di tingkat lokal akan lebih mudah dicapai daripada di tingkat pusat.
NO. 1093
Link Soal
Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, amandemen atau perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat keanggotaan dan persetujuan tertentu, yaitu...
A
Dihadiri 1/2 anggota MPR dan disetujui secara aklamasi
B
Dihadiri minimal 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
C
Dihadiri 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 dari yang hadir
D
Disetujui oleh seluruh anggota DPR dan DPD
E
Dihadiri oleh minimal 1/3 anggota MPR dan disetujui oleh suara mayoritas
NO. 1094
Link Soal
Penegasan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercantum secara jelas dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 1 ayat (1)
B
Pasal 1 ayat (2)
C
Pasal 1 ayat (3)
D
Pasal 2 ayat (1)
E
Pasal 2 ayat (2)
NO. 1095
Link Soal
Berdasarkan UU No. 24 tahun 2003, berikut ini yang bukan merupakan alat bukti yang dapat menjadi sah adalah ....
A
Barang bukti yang dapat mendukung
B
Keterangan ahli
C
Keterangan saksi dan saksi kunci
D
Pendapat masyarakat
E
Surat dan tulisan
NO. 1096
Link Soal
Kewarganegaraan seseorang yang ditetapkan atas dasar lokasi atau negara tempat ia dilahirkan menganut prinsip...
A
Ius Sanguinis
B
Ius Soli
C
Stelsel Pasif
D
Naturalisasi
E
Asas Teritorial
NO. 1097
Link Soal
Ideologi negara memiliki fungsi strategis dalam kehidupan berbangsa. Salah satu fungsi utama ideologi bagi masyarakat yang majemuk adalah...
A
Menyatukan berbagai perbedaan yang ada
B
Mengesampingkan budaya lokal demi keseragaman
C
Menjadi alat kekuasaan kelompok mayoritas
D
Membatasi kebebasan berpendapat
E
Mengutamakan kepentingan satu golongan
NO. 1098
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Kepada siapakah hasil pemeriksaan BPK diserahkan?
A
Presiden dan Wakil Presiden
B
KPK dan Kejaksaan
C
DPR, DPD, dan DPRD
D
Menteri Keuangan
E
Mahkamah Agung
NO. 1099
Link Soal
Kata Bhineka Tunggal Ika pertama ditulis dalam kitab Sutasoma, karangan ...
A
Mpu Kanwa
B
Mpu Triguna
C
Mpu Panuluh
D
Mpu Tantular
E
Mpu Prapanca
NO. 1100
Link Soal
Pasca reformasi dan amandemen UUD 1945, pelaksana kekuasaan yudikatif (kehakiman) di Indonesia terdiri dari...
A
MPR dan BKP
B
MA dan MK
C
Komisi Yudisial dan DPR
D
MA, MK, dan Komisi Yudisial
E
MPR, DPR, dan Komisi Yudisial