Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 111. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1101
Link Soal
Informasi tentang disparitas pembangunan, ketidakadilan distribusi sumber daya, dan ketimpangan sosial di daerah-daerah terpencil, terutama di wilayah perbatasan, kini dengan mudah menyebar melalui media sosial dan jaringan komunikasi global. Kelompok-kelompok transnasional atau pihak-pihak dengan agenda tertentu dapat dengan mudah memanfaatkan sentimen lokal tersebut untuk menyebarkan narasi yang meragukan integritas nasional atau bahkan memprovokasi gerakan separatisme digital, meskipun tanpa melibatkan kontak fisik atau konflik bersenjata langsung di lapangan.
A
Dimensi geostrategis, karena ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara tidak lagi hanya bersifat fisik, melainkan juga informasi dan narasi di ranah digital yang melampaui batas geografis.
B
Dimensi sosial-ekonomi, karena akar masalahnya adalah ketidakadilan pembangunan yang memicu sentimen anti-nasional di daerah-daerah yang merasa terpinggirkan.
C
Dimensi keamanan siber, yang menuntut negara untuk memperkuat pertahanan digital dari serangan propaganda asing dan upaya destabilisasi dari luar.
D
Dimensi persatuan dan kesatuan, di mana kohesi sosial terancam oleh polarisasi informasi dan fragmentasi identitas di dunia maya yang sulit dikendalikan.
E
Dimensi politik identitas, yang dieksploitasi oleh aktor-aktor eksternal untuk memperlemah integrasi nasional dengan memanfaatkan perbedaan primordial.
NO. 1102
Link Soal
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sila kedua Pancasila dan sejumlah pasal dalam UUD 1945 menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana penerapan prinsip ini dalam kebijakan pemerintah terkait hak asasi?
A
Membatasi hak asasi manusia untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
B
Menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.
C
Menetapkan perlindungan hak asasi manusia hanya untuk warga negara tertentu.
D
Mengizinkan pemerintah untuk mengabaikan hak-hak kelompok minoritas demi kepentingan stabilitas nasional.
E
Membatasi hak-hak rakyat untuk menyatakan pendapat atau ekspresi mereka.
NO. 1103
Link Soal
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan kekuasaannya dengan batasan sesuai UUD RI 1945. Bukti praktik ketatanegaraan yang menunjukkan penerapan paham konstitusionalisme di NKRI adalah ....
A
Kekuasaan negara terpisah sepenuhnya tanpa hubungan satu sama lain
B
Terwujudnya kekuasaan negara yang setara dan saling mengontrol
C
Presiden memiliki wewenang penuh sebagai pemegang kekuasaan negara
D
Pejabat legislatif melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan partai politiknya
E
Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak secara langsung mengatur pemerintah
NO. 1104
Link Soal
Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan terampil. Rumusan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pada kualitas SDM secara utuh ini pernah tertuang dalam ketetapan MPR, yaitu...
A
TAP MPR No. II/MPR/1993
B
TAP MPR No. IV/MPR/1999
C
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
D
UU No. 20 Tahun 2003
E
Pembukaan UUD 1945
NO. 1105
Link Soal
Jaminan perlindungan terhadap fakir miskin serta anak-anak yang terlantar oleh negara ditegaskan secara konstitusional dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 32
B
Pasal 33
C
Pasal 34
D
Pasal 35
E
Pasal 36
NO. 1106
Link Soal
Perwujudan Wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, dengan peri kehidupan yang serasi, merata, dan seimbang kemajuannya, merupakan perwujudan Indonesia sebagai satu kesatuan...
A
Politik
B
Hukum
C
Sosial-budaya
D
Bangsa
E
Ekonomi
NO. 1107
Link Soal
Sebagai pedoman serta pegangan dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Pancasila menjalankan perannya sebagai...
A
Dasar Negara
B
Falsafah Bangsa
C
Sumber Hukum
D
Ideologi Negara
E
Landasan Konstitusi
NO. 1108
Link Soal
Negara mengelola aset strategis melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbagi menjadi Persero dan Perum. Manakah perusahaan berikut yang memiliki status sebagai Persero?
A
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani)
B
PT Jasa Marga
C
Perum Percetakan Negara RI
D
Perum Pegadaian (sebelum beralih status)
E
Perum Damri
NO. 1109
Link Soal
Sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah ...
A
Dana yang bersumber dari pendapatan APBD kabupaten/kotayang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
B
Dana yang bersumber dari pendanaan Bank Indonesia dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
C
Dana yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
D
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
E
Dana yang bersumber dari pendapatan Bank Daerah dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
NO. 1110
Link Soal
Dalam menjalankan wewenangnya memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara tertentu. Lembaga yang dimaksud adalah...
A
Mahkamah Konstitusi
B
DPR
C
Mahkamah Agung
D
Komisi Yudisial
E
Menteri Hukum dan HAM