PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 111. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 1101
Pancasila Sila ke-5 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' sering disandingkan dengan Sila ke-2 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab'. Perbedaan mendasar fokus kedua sila tersebut adalah...
A
Sila ke-2 fokus pada hubungan individu ke Tuhan, Sila ke-5 hubungan ke negara
B
Sila ke-2 fokus pada etika/moral individu terhadap sesama, Sila ke-5 fokus pada kesejahteraan umum/struktur sosial
C
Sila ke-2 untuk pejabat negara, Sila ke-5 untuk rakyat biasa
D
Sila ke-2 tentang hukum pidana, Sila ke-5 tentang hukum perdata
E
Tidak ada perbedaan, keduanya sama persis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1102
Sebuah provinsi di Indonesia sedang mengalami perkembangan pesat dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal serta identitas budayanya. Namun, di tengah semangat otonomi daerah, muncul narasi dari kelompok tertentu yang cenderung mengedepankan identitas lokal secara eksklusif, bahkan mengindikasikan adanya potensi pergeseran loyalitas dari identitas nasional ke identitas kedaerahan yang berlebihan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keutuhan bangsa. Dalam konteks tersebut, bagaimana sinergi antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berfungsi sebagai Pilar Negara untuk menjaga keseimbangan antara penguatan identitas lokal dan persatuan nasional?
A
Pancasila melalui sila ketiga ("Persatuan Indonesia") menekankan pentingnya identitas nasional, UUD NRI 1945 memberikan landasan hukum bagi otonomi daerah, dan NKRI sebagai wadah memungkinkan keduanya berkembang tanpa konflik yang signifikan.
B
UUD NRI 1945 menjamin hak-hak budaya daerah dan otonomi serta membatasi potensi disintegrasi, Pancasila sebagai ideologi mempersatukan berbagai identitas, dan NKRI sebagai bentuk negara menegaskan bahwa keragaman harus tetap dalam bingkai kesatuan tanpa penyimpangan.
C
Pancasila sebagai dasar filosofis mendorong keselarasan antara keberagaman lokal dan persatuan nasional, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi mengatur mekanisme otonomi daerah yang mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengancam kedaulatan negara, dan NKRI menegaskan bahwa meskipun ada otonomi, kedaulatan tetap berada di tangan negara kesatuan.
D
NKRI mewajibkan sentralisasi kekuasaan untuk mencegah disintegrasi dan mendorong keseragaman, UUD NRI 1945 membatasi ruang gerak otonomi daerah secara ketat, dan Pancasila mengedepankan budaya nasional tunggal untuk memperkuat persatuan.
E
Pancasila dengan nilai-nilai inklusifnya menjadi perekat moral bangsa di tengah keberagaman, UUD NRI 1945 dengan Pasal 18 ayat (2) serta pasal-pasal lain tentang hak asasi menjamin ruang bagi ekspresi budaya lokal dalam koridor negara hukum, dan NKRI sebagai format final negara memastikan bahwa keberagaman tersebut tidak mengarah pada federalisme atau separatisme, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1103
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan visi Indonesia masa depan, yaitu mewujudkan Indonesia yang...
A
Mandiri, Maju, dan Visioner
B
Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur
C
Mandiri, Berdaulat, dan Berkepribadian
D
Maju, Adil, dan Sejahtera
E
Kuat, Adil, Makmur, dan Sentosa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1104
Dokuritsu Junbi Cosakai merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Di Indonesia, lembaga ini dikenal dengan nama...
A
Panitia Sembilan
B
PPKI
C
KNIP
D
BPUPKI
E
Panitia Kecil

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1105
Munculnya paham Demokrasi Liberal merupakan konsekuensi jika salah satu sila Pancasila dipisahkan dari kesatuan sila lainnya. Sila yang dimaksud adalah...
A
Sila Kedua
B
Sila Keempat
C
Sila Kelima
D
Sila Ketiga
E
Sila Kesatu

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1106
Terkait Amandemen Pertama UUD 1945, manakah pasangan pasal dan isi perubahannya di bawah ini yang SALAH (tidak tepat)?
A
Pasal 5 ayat 1: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
B
Pasal 7: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun
C
Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain
D
Pasal 20 ayat 1: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
E
Pasal 17 ayat 2: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1107
Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada ....
A
17 Agustus 1945
B
17 Agustus 1946
C
17 Agustus 1947
D
17 Agustus 1948
E
17 Agustus 1949

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1108
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1109
Bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, mencerminkan karakteristik dari...
A
Monarki Konstitusional
B
Oligarki
C
Demokrasi
D
Aristokrasi
E
Otoritarian

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1110
Terdapat wilayah yang merupakan bekas jajahan negara yang kalah dalam Perang Dunia II dan dikelola di bawah pengawasan Dewan Perwalian PBB. Istilah untuk bentuk tersebut adalah...
A
Negara Mandat
B
Negara Protektorat
C
Negara Koloni
D
Negara Trustee
E
Negara Dominion

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.