Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 111. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1101
Link Soal
Ditinjau dari segi hukum, apa perbedaan mendasar antara Ideologi Pancasila dengan Ideologi Liberalisme?
A
Pancasila melindungi kepentingan negara saja, Liberalisme melindungi rakyat.
B
Pancasila mengutamakan kebebasan mutlak, Liberalisme membatasi individu.
C
Pancasila menjunjung keseimbangan hak individu dan masyarakat, Liberalisme mengagungkan hak individu.
D
Pancasila menolak adanya hukum positif, Liberalisme sangat patuh hukum.
E
Pancasila berbasis agama semata, Liberalisme berbasis logika murni.
NO. 1102
Link Soal
Dalam sistem demokrasi, pengambilan keputusan sebaiknya melalui musyawarah mufakat. Jika terpaksa dilakukan voting (suara terbanyak), terdapat sisi negatif psikologis yang harus diwaspadai, yaitu...
A
Proses pengambilan keputusan menjadi terlalu cepat
B
Semua pihak merasa dimenangkan kepentingannya
C
Pihak yang kalah 'dipaksa' menerima keputusan yang tidak disukainya
D
Suara minoritas menjadi penentu kebijakan utama
E
Tidak ada dasar hukum yang jelas
NO. 1103
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul berbagai ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila dan persatuan bangsa. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Anda menemukan adanya kelompok masyarakat di lingkungan kerja Anda yang secara terbuka menyebarkan narasi-narasi yang meragukan relevansi Pancasila sebagai dasar negara dan mencoba mempromosikan ideologi lain yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Tindakan paling strategis dan berlandaskan pada pemahaman Pilar Negara yang seharusnya Anda ambil adalah:
A
Melaporkan kelompok tersebut kepada pihak berwajib dan menjaga jarak dari mereka agar tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.
B
Mengadakan dialog terbuka dengan perwakilan kelompok tersebut untuk memahami sudut pandang mereka, sambil secara persuasif menjelaskan kembali nilai-nilai Pancasila dan urgensi NKRI.
C
Menggalang dukungan dari rekan-rekan kerja dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama melakukan kontra-narasi melalui media sosial dan forum diskusi publik secara massif.
D
Berinisiatif mengorganisir program edukasi dan sosialisasi kebangsaan secara masif di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang keempat Pilar Negara.
E
Mengabaikan narasi tersebut, karena kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara, dan fokus pada tugas pokok dan fungsi sebagai ASN.
NO. 1104
Link Soal
Di Desa Harmoni Sejati, hiduplah seorang tokoh masyarakat bernama Bapak Suryo. Beliau terkenal karena kebijaksanaannya dalam menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang suku dan agama. Setiap kali terjadi perselisihan kecil, Bapak Suryo selalu mengingatkan bahwa persatuan adalah kunci kemajuan, dan perbedaan bukanlah halangan melainkan kekayaan yang harus dirajut dalam bingkai kebersamaan. Beliau sering mengutip pepatah kuno yang intinya 'meskipun berbeda-beda, tetap satu jua'. Semangat persatuan dan keberagaman yang diusung Bapak Suryo sangat menginspirasi warga. Semangat dan nilai-nilai yang diemban oleh Bapak Suryo dalam narasi di atas paling relevan dan mencerminkan perjuangan tokoh nasional Indonesia berikut ini, yaitu...
A
Ir. Soekarno
B
Mohammad Hatta
C
Sutan Sjahrir
D
Ki Hajar Dewantara
E
Jenderal Sudirman
NO. 1105
Link Soal
Sebuah organisasi masyarakat lokal di suatu daerah mengusulkan peraturan adat yang membatasi hak kepemilikan tanah bagi pendatang, meskipun mereka telah menjadi warga negara Indonesia dan berdomisili sah di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Organisasi tersebut berargumen bahwa peraturan adat ini adalah bagian dari upaya melestarikan budaya dan menjaga kedaulatan komunitas asli. Jika dilihat dari perspektif Pilar Negara, bagaimana seharusnya pemerintah daerah menyikapi usulan peraturan tersebut?
A
Mengakomodasi usulan tersebut demi menghormati kearifan lokal dan otonomi daerah, selama tidak ada protes keras dari masyarakat.
B
Menolak usulan tersebut secara tegas karena secara fundamental bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, serta prinsip kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.
C
Memfasilitasi dialog antara organisasi masyarakat lokal dan para pendatang untuk mencari jalan tengah yang disepakati bersama, tanpa intervensi langsung pemerintah daerah dalam penentuan substansi.
D
Mengkaji ulang relevansi hak kepemilikan tanah untuk pendatang di daerah tersebut, mempertimbangkan potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas wilayah semata.
E
Mengajukan usulan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat terkait batas-batas kearifan lokal dan hukum nasional.
NO. 1106
Link Soal
Wewenang Presiden dalam memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 14 ayat 1. Ketentuan ini merupakan hasil dari...
A
Amandemen Pertama
B
Amandemen Kedua
C
Amandemen Ketiga
D
Amandemen Keempat
E
Naskah Asli UUD 1945
NO. 1107
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memiliki hak prerogatif dalam bidang hukum (yudikatif), salah satunya adalah hak untuk memberikan pengampunan berupa grasi dan pemulihan nama baik atau rehabilitasi. Lembaga mana yang berwenang memberikan hal tersebut?
A
Mahkamah Agung
B
Presiden
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Kejaksaan Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 1108
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru ditempatkan di sebuah daerah dengan tradisi musyawarah yang sangat kuat mendapati bahwa ada keputusan musyawarah adat yang, meskipun bertujuan menjaga keharmonisan lokal, secara tidak langsung berpotensi membatasi hak-hak dasar kelompok minoritas tertentu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi Pilar Negara, tindakan paling strategis dan berlandaskan prinsip yang harus diambil adalah...
A
Mendukung keputusan musyawarah adat tersebut demi menjaga stabilitas dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, dengan asumsi persatuan adalah yang terpenting.
B
Langsung melaporkan keputusan tersebut ke instansi yang lebih tinggi di tingkat provinsi atau pusat untuk pembatalan, karena melanggar konstitusi.
C
Mengadakan dialog terbuka dan persuasif dengan tokoh adat dan masyarakat, menjelaskan relevansi UUD NRI 1945 dan hak asasi manusia, serta mencari titik temu untuk harmonisasi tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional.
D
Mengabaikan keputusan tersebut karena dianggap sebagai ranah adat yang berada di luar kewenangan langsung ASN dalam konteks struktural.
E
Menginisiasi pembentukan peraturan daerah baru yang secara eksplisit melarang segala bentuk pembatasan hak minoritas oleh adat, dengan harapan dapat memaksa perubahan.
NO. 1109
Link Soal
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat perbedaan istilah status seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Seseorang yang baru ditahan oleh penyidik dan belum mendapatkan vonis atau keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebut...
A
Narapidana
B
Terpidana
C
Tahanan
D
Saksi Kunci
E
Residivis
NO. 1110
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki berbagai hak konstitusional dalam menjalankan fungsinya. Berikut ini yang TIDAK termasuk dalam hak-hak DPR adalah...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Paten