Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 112. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1111
Link Soal
Dalam UUD 1945, terdapat pasal yang secara khusus mengatur mekanisme atau tata cara perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar itu sendiri. Ketentuan tersebut termuat dalam...
A
Pasal 33
B
Pasal 34
C
Pasal 35
D
Pasal 36
E
Pasal 37
NO. 1112
Link Soal
UUD 1945 mengatur mengenai hak-hak DPR dalam menjalankan fungsinya. Pasal manakah yang secara spesifik menyebutkan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat?
A
Pasal 20A ayat (1)
B
Pasal 20A ayat (2)
C
Pasal 20A ayat (3)
D
Pasal 20A ayat (4)
E
Pasal 20A ayat (5)
NO. 1113
Link Soal
Siklus kepemimpinan nasional di Indonesia (Presiden dan Wakil Presiden) dibatasi selama lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Ketentuan konstitusional ini diatur dalam UUD 1945 pada...
A
Bab III Pasal 4 ayat (1)
B
Bab III Pasal 7
C
Bab I Pasal 1 ayat (2)
D
Bab IV Pasal 18
E
Bab II Pasal 2 ayat (2)
NO. 1114
Link Soal
Beberapa daerah otonom di Indonesia menghadapi masalah serius, seperti praktik korupsi di tingkat lokal, ketidakmampuan mengelola sumber daya, atau bahkan munculnya kebijakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, desakan untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat seringkali muncul, dengan argumen bahwa hal itu dapat memastikan pembangunan yang lebih merata dan terkoordinasi. Bagaimana NKRI mempertahankan keseimbangan antara pemberian otonomi daerah yang luas dan kebutuhan akan persatuan serta efektivitas pemerintahan secara nasional?
A
Pemerintah pusat harus mencabut otonomi daerah yang gagal dan mengembalikan kewenangan penuh kepada pusat untuk mencegah disintegrasi dan inefisiensi.
B
Otonomi daerah harus diberikan sepenuhnya tanpa intervensi pusat, karena setiap daerah memiliki karakteristik unik dan harus mampu mengelola dirinya sendiri.
C
Memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat, sambil mendorong kapasitas tata kelola daerah yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta menjamin kebijakan daerah tidak bertentangan dengan konstitusi dan semangat NKRI.
D
Meningkatkan alokasi dana transfer dari pusat ke daerah tanpa syarat, agar daerah memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan prioritas pembangunannya.
E
Membagi NKRI menjadi negara bagian federal, agar setiap daerah memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur urusannya tanpa campur tangan pusat yang berlebihan.
NO. 1115
Link Soal
Menurut Pasal 10 UUD 1945, salah satu kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara adalah...
A
Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
B
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (Pasal 12)
C
Memberikan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14)
D
Memberikan gelar dan tanda kehormatan (Pasal 15)
E
Mengangkat duta dan konsul (Pasal 13)
NO. 1116
Link Soal
Kedudukan menteri-menteri negara sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan diatur dalam batang tubuh UUD 1945 pada...
A
Pasal 18
B
Pasal 19
C
Pasal 17
D
Pasal 16
E
Pasal 12
NO. 1117
Link Soal
Sila keempat Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan kedaulatan rakyat dilambangkan dengan gambar...
A
Padi dan kapas
B
Bintang
C
Pohon beringin
D
Rantai
E
Kepala banteng
NO. 1118
Link Soal
Berdasarkan asal katanya dari bahasa Sanskerta, "Pancasila" secara harfiah dapat diartikan sebagai...
A
Pedoman hidup bangsa
B
Lima prinsip kebangsaan
C
Lima dasar atau asas
D
Pondasi moral negara
E
Lima pilar negara
NO. 1119
Link Soal
Dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional, bagaimana pemerintah seharusnya mengimplementasikan prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945?
A
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur hanya pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan menjanjikan.
B
Membatasi alokasi pembangunan di daerah-daerah terpencil dengan alasan untuk menghemat biaya operasional.
C
Melakukan pembangunan infrastruktur yang merata dan komprehensif di semua wilayah negara, termasuk di daerah-daerah yang terpencil dan kurang terjangkau.
D
Memberikan fokus utama dan prioritas pembangunan hanya pada kota-kota besar atau ibukota provinsi.
E
Mengabaikan kebutuhan pembangunan di daerah-daerah yang dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
NO. 1120
Link Soal
Pernyataan bahwa 'Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara' tertuang dalam dokumen...
A
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Supersemar 1966
C
Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966
D
Pembukaan UUD 1945
E
Tap MPRS No. XXV/1966