PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 112. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 1111
Presiden memiliki hak prerogatif di bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan Grasi (pengampunan hukuman). Berdasarkan UUD 1945 pasca-amandemen, dalam memberikan Grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Kejaksaan Agung
D
Menteri Hukum dan HAM
E
Komisi Yudisial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1112
Sesuai bunyi pasal 5 ayat 1, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada ...."
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Mahkamah Agung
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Yudisial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1113
Semangat bangsa Indonesia untuk menentang segala rupa praktik kolonialisme dan penjajahan secara eksplisit dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 pada bagian...
A
Alinea Pertama
B
Alinea Kedua
C
Alinea Ketiga
D
Alinea Keempat
E
Penjelasan Umum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1114
Prinsip hukum yang menegaskan bahwa sebuah tindakan hanya bisa dipidana apabila didasarkan pada aturan perundang-undangan pidana yang sudah eksis sebelumnya adalah...
A
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
B
Asas Legalitas
C
Asas Non-Retroaktif
D
Lex Posterior Derogat Legi Priori
E
Lex Specialis Derogat Legi Generali

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1115
Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUD 1945 mengatur bahwa warga negara Indonesia tidak hanya bangsa asli, tetapi juga bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang. Bagaimana nilai persatuan tergambar dalam perumusan ketentuan tersebut?
A
Bangsa yang diakomodasi sebagai warga terbatas pada mereka yang ikut berjuang pada periode kemerdekaan.
B
Para perumus UUD 1945 secara cermat mempertimbangkan untuk menyertakan seluruh elemen yang berkontribusi pada perjuangan bangsa.
C
Ketentuan mengenai warga negara dibebaskan dalam tataran hukum internasional.
D
Prosedur penetapan persyaratan menjadi warga negara ditentukan melalui Undang-Undang.
E
Persatuan antarorang Indonesia asli bersifat fundamental pada perumusan tersebut.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1116
Dalam penjelasan yang terdapat dalam UUD 1945 terdapat penafsiran otentik terhadap UUD 1945, hal ini karena pada penjelasan ...
A
Tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya
B
Merupakan rangkaian utuh dengan dengan pasal-pasalnya
C
Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
D
Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskan
E
Dapat diterima secara yuridis dan faktual sebagai satu kesatuan hukum dasar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1117
Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh lembaga...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
DPR
D
MPR
E
Komisi Yudisial

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1118
Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Namun, MA tidak berwenang menguji...
A
Peraturan Pemerintah
B
Keputusan Presiden
C
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
D
Peraturan Daerah
E
Undang-Undang Dasar 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1119
Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 memuat dalil objektif dan subjektif mengenai kemerdekaan. Berikut ini yang BUKAN merupakan kandungan makna dari alinea pertama adalah...
A
Pernyataan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan
B
Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan
C
Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan
D
Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
E
Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1120
Dalam sistem demokrasi, pengambilan keputusan sebaiknya melalui musyawarah mufakat. Jika terpaksa dilakukan voting (suara terbanyak), terdapat sisi negatif psikologis yang harus diwaspadai, yaitu...
A
Proses pengambilan keputusan menjadi terlalu cepat
B
Semua pihak merasa dimenangkan kepentingannya
C
Pihak yang kalah 'dipaksa' menerima keputusan yang tidak disukainya
D
Suara minoritas menjadi penentu kebijakan utama
E
Tidak ada dasar hukum yang jelas

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.