Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 112. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1111
Link Soal
Semboyan negara Indonesia 'Bhinneka Tunggal Ika' mengandung makna filosofis yaitu...
A
Berbeda-beda suku bangsa namun tinggal di satu pulau
B
Bersama-sama dalam kemajemukan sosial
C
Bersatu dalam perbedaan kebudayaan daerah
D
Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua
E
Berbeda-beda dalam keragaman agama
NO. 1112
Link Soal
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945. Salah satu alasan utama pembentukan DPD adalah untuk...
A
Memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan representasi kepentingan daerah.
B
Menjadi penyeimbang terhadap pelaksanaan fungsi legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
C
Menerapkan prinsip pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) antarlembaga.
D
Memastikan partisipasi aktif seluruh provinsi dalam proses pembentukan undang-undang nasional.
E
Mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
NO. 1113
Link Soal
Secara etimologis, istilah 'Toleransi' berasal dari bahasa Latin 'tollere'. Berikut ini adalah makna-makna yang terkandung dalam kata dasar tersebut, KECUALI...
A
Mengangkat (to lift)
B
Memikul (to bear)
C
Menopang (to sustain)
D
Membiarkan (to allow)
E
Menunjukkan kesedihan (to show sadness)
NO. 1114
Link Soal
Salah satu butir pengamalan Pancasila adalah larangan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Sikap luhur ini merupakan cerminan dari sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 1115
Link Soal
Apa istilah yang menggambarkan terbentuknya sebuah negara melalui proses pendudukan atas wilayah yang sebelumnya tidak memiliki tuan (terra nullius) oleh sekelompok manusia?
A
Inovatie
B
Occupatie
C
Separatie
D
Cessie
E
Anexatie
NO. 1116
Link Soal
Dalam praktik hukum, peraturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Prinsip ini dikenal dengan istilah...
A
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
B
Lex Posterior Derogat Legi Priori
C
Lex Specialis Derogat Legi Generali
D
Asas Legalitas
E
Asas Akuntabilitas
NO. 1117
Link Soal
Suatu organisasi masyarakat di Indonesia menyuarakan tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan alasan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan mengklaim memiliki identitas budaya yang sangat berbeda. Mereka juga menolak penerapan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap tidak sesuai dengan adat istiadat lokal mereka. Tindakan organisasi tersebut secara fundamental mengancam pilar negara yang mana dan mengapa?
A
Pancasila, karena menolak keberagaman dan persatuan sebagai nilai dasar bangsa.
B
UUD NRI Tahun 1945, karena menuntut pemisahan diri yang bertentangan dengan kedaulatan negara.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena secara langsung menghendaki disintegrasi wilayah dan kedaulatan.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena tidak menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa.
E
Pancasila dan NKRI, karena menolak ideologi negara sekaligus mengancam keutuhan wilayah.
NO. 1118
Link Soal
Untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli yang merugikan masyarakat, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor...
A
UU No. 2 Tahun 1999
B
UU No. 5 Tahun 1999
C
UU No. 7 Tahun 1998
D
UU No. 12 Tahun 2000
E
UU No. 25 Tahun 1999
NO. 1119
Link Soal
Dalam Pembukaan UUD 1945, terdapat frasa '...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...'. Jika dikaitkan dengan konsep negara hukum, frasa ini menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip...
A
Negara Polisi (Machtstaat) yang mengutamakan keamanan di atas segalanya
B
Negara Penjaga Malam yang hanya bertindak jika ada gangguan keamanan
C
Negara Hukum Demokratis yang bertujuan mensejahterakan dan memberi perlindungan hukum bagi warganya
D
Negara Kekuasaan yang absolut untuk menjaga kedaulatan wilayah
E
Negara Liberal yang menyerahkan urusan perlindungan kepada mekanisme pasar
NO. 1120
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (judicial review). Jika seorang warga negara merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu Undang-Undang, tindakan konstitusional apa yang paling tepat dilakukan?
A
Melaporkan presiden kepada DPR untuk dilakukan hak angket
B
Mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi
C
Meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan Undang-Undang tersebut
D
Melakukan demonstrasi besar-besaran agar UU dicabut
E
Mengajukan permohonan penerbitan Perppu kepada Presiden