Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 113. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1121
Link Soal
Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur berikut, KECUALI....
A
Utusan daerah
B
Utusan golongan
C
Utusan partai politik
D
Utusan TNI
E
Utusan pemerintah
NO. 1122
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang kuat, Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga nilai-nilai luhur bangsa serta persatuan dalam keberagaman. Munculnya ideologi-ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila, serta polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan, semakin menguji ketahanan nasional. Dalam konteks tersebut, pilar negara manakah yang secara fundamental paling relevan dan efektif untuk membentengi masyarakat Indonesia dari ancaman disintegrasi dan mempromosikan kohesi sosial yang harmonis, serta mengapa?
A
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena sebagai konstitusi, UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena bentuk negara kesatuan adalah jaminan kedaulatan dan integritas wilayah yang mempersatukan seluruh rakyat.
C
Pancasila, karena sebagai dasar filosofi negara (Weltanschauung) dan ideologi terbuka, Pancasila menyediakan sistem nilai komprehensif yang mampu membentengi masyarakat dari ideologi transnasional yang bertentangan, sekaligus mengakomodasi keberagaman lokal demi persatuan dan kohesi sosial yang harmonis.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena semboyan ini mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai perekat bangsa yang majemuk di tengah dinamika global.
E
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena keduanya merupakan landasan ideologis dan konstitusional yang tidak terpisahkan dalam menjaga kedaulatan negara.
NO. 1123
Link Soal
Pancasila memiliki asal-mula tujuan atau yang sering disebut sebagai 'Causa Finalis'. Pihak yang berperan sebagai penentu tujuan ini sebelum Pancasila disahkan sebagai dasar negara adalah...
A
Piagam Jakarta
B
Bangsa Indonesia
C
Warga Negara Indonesia
D
BPUPKI
E
PPKI
NO. 1124
Link Soal
Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dijamin dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 27 ayat 1
B
Pasal 27 ayat 2
C
Pasal 28 ayat 1
D
Pasal 30 ayat 1
E
Pasal 30 ayat 2
NO. 1125
Link Soal
Dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, presiden memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ketiga matra TNI. Ketentuan ini diatur dalam...
A
UUD 1945 Pasal 11
B
UUD 1945 Pasal 12
C
UUD 1945 Pasal 10
D
UUD 1945 Pasal 15
E
UUD 1945 Pasal 17
NO. 1126
Link Soal
Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD 1945, Presiden dalam mengangkat duta atau menerima duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut dimaksudkan agar...
A
Pengangkatan dan penerimaan duta negara lain sudah mendapat persetujuan mutlak dari DPR.
B
Presiden dapat mempertimbangkan usulan calon yang disampaikan oleh DPR sebagai duta di negara lain.
C
Tidak ada penolakan dari DPR terhadap calon duta yang diangkat oleh Presiden.
D
Dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama antara Presiden dan DPR dalam kegiatan eksekutif.
E
Terciptanya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
NO. 1127
Link Soal
Dalam sistem kewarganegaraan dikenal istilah 'Stelsel Aktif'. Syarat utama bagi seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan melalui stelsel ini adalah...
A
Menunggu pemberian negara secara otomatis
B
Memiliki garis keturunan langsung dari penduduk asli
C
Melakukan tindakan hukum aktif (berinisiatif mengajukan permohonan)
D
Menolak kewarganegaraan yang diberikan negara lain
E
Telah menetap minimal 20 tahun berturut-turut
NO. 1128
Link Soal
Cabang ilmu hukum yang mengatur tata cara lembaga-lembaga negara dalam mengoperasikan tugas, hak, serta kewajibannya disebut sebagai...
A
Hukum Tata Negara
B
Hukum Pidana Internasional
C
Hukum Administrasi Negara
D
Hukum Perdata
E
Hukum Tata Pemerintahan
NO. 1129
Link Soal
Pada masa Orde Baru, penegasan kembali mengenai landasan pokok politik luar negeri Republik Indonesia didasarkan pada ketetapan MPR nomor berapa?
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966
NO. 1130
Link Soal
Maklumat Pemerintah No. X tanggal 16 Oktober 1945 memberikan kewenangan baru kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yaitu...
A
Kewenangan yudikatif untuk mengadili penjahat perang
B
Kewenangan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari
C
Kewenangan legislatif untuk membuat undang-undang bersama Presiden
D
Kewenangan militer untuk mengomandoi angkatan perang
E
Kewenangan diplomatik untuk mewakili negara di PBB