PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 113. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 1121
Bab III dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang sangat krusial karena mengatur tentang fungsi eksekutif tertinggi. Bab ini menjelaskan mengenai...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Kekuasaan Pemerintahan Negara (Presiden)
C
Kementerian Negara
D
Pemerintah Daerah
E
Dewan Perwakilan Rakyat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1122
Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, terdapat tujuan negara 'mencerdaskan kehidupan bangsa'. Implementasi nyata tujuan ini dalam konteks anggaran negara sesuai amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) adalah...
A
Pemerintah membebaskan seluruh biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi
B
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD
C
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
D
Kurikulum pendidikan harus berbasis pada iman, takwa, dan akhlak mulia
E
Pemerintah menjamin setiap lulusan sekolah langsung mendapatkan pekerjaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1123
Kata Bhineka Tunggal Ika pertama ditulis dalam kitab Sutasoma, karangan ...
A
Mpu Kanwa
B
Mpu Triguna
C
Mpu Panuluh
D
Mpu Tantular
E
Mpu Prapanca

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1124
Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, apa pengertian dari referendum yang tepat berkaitan dengan perubahan konstitusi?
A
Sebuah proses pengambilan suara secara nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
B
Mekanisme pengumpulan pendapat masyarakat untuk menyetujui atau menolak rencana MPR dalam mengamendemen UUD 1945.
C
Proses hukum untuk membatalkan Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Pancasila oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Diskusi terbuka antara pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan ekonomi nasional.
E
Pemungutan suara untuk menentukan status wilayah perbatasan dengan negara tetangga.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1125
Sebelum disahkan sebagai Sila Pertama Pancasila, terdapat rumusan asli dalam Piagam Jakarta yang kemudian diubah. Bunyi rumusan yang diubah tersebut adalah...
A
Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam
B
Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya
C
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya
D
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
E
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1126
Berdasarkan naskah UUD 1945, Bab IX secara khusus mengatur tentang kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yaitu...
A
Kekuasaan Pemerintahan Negara
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Kekuasaan Kehakiman
D
Kementerian Negara
E
Pemerintahan Daerah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1127
Terdapat wilayah yang merupakan bekas jajahan negara yang kalah dalam Perang Dunia II dan dikelola di bawah pengawasan Dewan Perwalian PBB. Istilah untuk bentuk tersebut adalah...
A
Negara Mandat
B
Negara Protektorat
C
Negara Koloni
D
Negara Trustee
E
Negara Dominion

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1128
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat syarat-syarat berdirinya tertib hukum di Indonesia. Unsur yang tidak termasuk dalam syarat tertib hukum tersebut adalah...
A
Kesatuan subjek hukum
B
Kesatuan asas kerokhanian (dasar negara)
C
Kesatuan wilayah atau daerah
D
Kesatuan waktu berlakunya
E
Kesatuan kebudayaan daerah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1129
Untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli yang merugikan masyarakat, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor...
A
UU No. 2 Tahun 1999
B
UU No. 5 Tahun 1999
C
UU No. 7 Tahun 1998
D
UU No. 12 Tahun 2000
E
UU No. 25 Tahun 1999

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 1130
Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Dasar konstitusional mengenai keberadaan kementerian ini diatur dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 15 ayat (1)
B
Pasal 16 ayat (1)
C
Pasal 17 ayat (1)
D
Pasal 18 ayat (1)
E
Pasal 19 ayat (1)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.