Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 113. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1121
Link Soal
Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan bernegara dan menyusun peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan fungsi Pancasila sebagai...
A
Dasar Negara dan Ideologi Negara
B
Perjanjian Luhur Bangsa
C
Jiwa Bangsa Indonesia
D
Kepribadian Bangsa
E
Moral Pembangunan
NO. 1122
Link Soal
Dalam konsepsi Wawasan Nusantara, kepulauan Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan politik yang utuh. Di antara pilihan berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam pemaknaan perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik?
A
Kebulatan wilayah nasional beserta kekayaannya adalah modal dan milik bersama bangsa.
B
Bangsa Indonesia yang majemuk harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat secara luas.
C
Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi yang mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
D
Seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional.
E
Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa.
NO. 1123
Link Soal
Mengapa bidang Pendidikan dan Kebudayaan dianggap sangat penting hingga diatur dalam Pasal 31 UUD Negara RI Tahun 1945?
A
Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan Indonesia menuju negara maju.
B
Keragaman budaya di Indonesia harus dikelola untuk kemajuan.
C
Pendidikan dan kebudayaan memiliki peran krusial dalam membentuk peradaban bangsa.
D
Tanpa intervensi negara, pendidikan dan kebudayaan hanya akan berkembang di sektor tertentu.
E
Kemajuan peradaban suatu negara sangat bergantung pada perkembangan teknologi pendidikan.
NO. 1124
Link Soal
Lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perdata pada tingkat banding adalah...
A
Pengadilan Negeri
B
Pengadilan Tata Usaha Negara
C
Pengadilan Tinggi
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Yudisial
NO. 1125
Link Soal
Pemerintah merencanakan pembangunan kawasan industri baru di sebuah wilayah terpencil yang kaya sumber daya alam. Proyek ini menjanjikan peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun berpotensi besar merusak ekosistem hutan lindung yang merupakan sumber mata pencarian dan situs budaya bagi masyarakat adat setempat. Dilema ini menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Bagaimana keempat Pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) secara holistik memberikan kerangka berpikir dan bertindak dalam mengatasi konflik kepentingan yang kompleks ini?
A
Pembangunan harus tetap berjalan karena merupakan amanat UUD 1945 untuk kemakmuran rakyat, dan kerusakan lingkungan serta dampak sosial adalah konsekuensi yang harus diterima demi kepentingan nasional yang lebih besar.
B
Membatalkan seluruh rencana pembangunan dan mempertahankan kondisi alam seperti sedia kala, karena pelestarian lingkungan dan hak adat adalah prioritas mutlak yang tidak dapat dikompromikan oleh pembangunan ekonomi.
C
Mengembangkan model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial; menjamin partisipasi masyarakat adat, menghormati hak-hak mereka, dan memastikan keadilan sosial serta keutuhan NKRI melalui kebijakan yang inklusif dan bertanggung jawab.
D
Mengutamakan aspek Bhinneka Tunggal Ika dengan mengakomodasi semua kepentingan kelompok masyarakat melalui kompromi politik, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan secara berlebihan.
E
Memberikan kompensasi finansial semaksimal mungkin kepada masyarakat adat, agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dan menerima pembangunan sebagai bagian dari kemajuan.
NO. 1126
Link Soal
Dalam penyusunan kebijakan publik, bagaimanakah prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebaiknya diimplementasikan untuk mengakomodasi kemajemukan di Indonesia?
A
Menerapkan satu jenis kebijakan yang seragam untuk semua daerah.
B
Memprioritaskan kebijakan yang berbasis pada budaya mayoritas saja.
C
Mempertimbangkan aspek keberagaman sosial, budaya, dan agama dalam setiap kebijakan.
D
Menghilangkan tradisi lokal demi standarisasi nasional.
E
Melarang penggunaan bahasa daerah dalam forum publik resmi.
NO. 1127
Link Soal
Hukum Administrasi Negara merupakan turunan dari Hukum Tata Negara dalam cakupan luas. Hal ini dikarenakan Hukum Administrasi Negara memiliki fokus utama pada...
A
Kumpulan regulasi hukum yang mengikat dan mengatur badan-badan negara
B
Prosedur penjatuhan sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara
C
Aturan mengenai proses pemberhentian tidak hormat pegawai negeri
D
Standar operasional prosedur pengangkatan calon pegawai negeri sipil
E
Rincian tugas pokok dan fungsi setiap staf di instansi pemerintah
NO. 1128
Link Soal
Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Namun, jika dalam masa persidangan berikutnya Perpu tersebut tidak mendapat persetujuan DPR, maka tindakan yang harus diambil adalah...
A
Perpu tersebut harus dicabut
B
Perpu tetap berlaku sampai presiden mengeluarkan perpu baru
C
Perpu otomatis menjadi Undang-Undang
D
Perpu direvisi kembali oleh DPR
E
Perpu ditangguhkan pelaksanaannya sementara
NO. 1129
Link Soal
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki beberapa fungsi strategis. Di bawah ini, manakah yang TIDAK termasuk fungsi APBD?
A
Fungsi Stabilitasi
B
Fungsi Otorisasi
C
Fungsi Alokasi
D
Fungsi Distribusi
E
Fungsi Regulatori
NO. 1130
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara kepada lembaga-lembaga berikut, sesuai kewenangannya, yaitu...
A
Presiden, DPR, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan DPRD
C
DPR, MPR, dan DPRD
D
Presiden, DPR, dan DPD
E
Presiden, DPD, dan DPRD