Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 113. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1121
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara kepada lembaga-lembaga berikut, sesuai kewenangannya, yaitu...
A
Presiden, DPR, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan DPRD
C
DPR, MPR, dan DPRD
D
Presiden, DPR, dan DPD
E
Presiden, DPD, dan DPRD
NO. 1122
Link Soal
Pancasila secara konstitusional diakui sebagai dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit dapat disimpulkan dari dokumen...
A
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968
B
Alinea pertama Pembukaan UUD 1945
C
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945
D
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
E
Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 1
NO. 1123
Link Soal
Sistem pemerintahan di mana lembaga legislatif dan eksekutif memiliki posisi sejajar dan saling mengawasi melalui mekanisme 'checks and balances' dikenal dengan istilah...
A
Monarki
B
Aristokrasi
C
Presidensial
D
Parlementer
E
Komunis
NO. 1124
Link Soal
Dalam menjalankan wewenang diplomatik untuk mengangkat duta bagi negara sahabat, Presiden wajib mendengarkan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Sekretaris Negara
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Komisi Luar Negeri
NO. 1125
Link Soal
Dalam sistem demokrasi Indonesia, pihak yang berhak menjadi peserta pemilihan umum untuk mengisi kursi anggota DPR dan DPRD adalah...
A
Gabungan individu independen
B
Partai politik
C
Organisasi kemasyarakatan
D
Perwakilan perusahaan
E
Tokoh agama
NO. 1126
Link Soal
Di bawah ini salah satu nama Raja Samudra Pasai adalah...
A
Sultan Malik as-Saleh
B
Sultan Ibrahim
C
Sultan Iskandar Muda
D
Raden Patah
E
Sultan Trenggono
NO. 1127
Link Soal
Berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, bentuk negara Indonesia adalah...
A
Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
B
Negara Serikat yang berbentuk Republik
C
Negara Kesatuan yang berbentuk Presidensial
D
Negara Republik yang berbentuk Demokrasi
E
Negara Monarki Konstitusional
NO. 1128
Link Soal
TAP MPR No. IV/MPR/1983 pernah mengatur mekanisme hukum khusus terkait rencana perubahan isi UUD 1945 yang dikenal dengan istilah...
A
Interpelasi
B
Budget
C
Referendum
D
Mosi tidak percaya
E
Angket
NO. 1129
Link Soal
Bagaimana kedudukan logis dalam hubungan antara dasar negara dengan konstitusi sebuah negara?
A
Konstitusi merupakan landasan utama bagi terciptanya dasar negara
B
Dasar negara adalah bentuk operasional atau penjabaran dari konstitusi
C
Konstitusi berfungsi sebagai penjabaran atau implementasi dari dasar negara
D
Dasar negara memiliki arti dan fungsi yang identik dengan konstitusi
E
Dasar negara dan konstitusi tidak memiliki keterkaitan fungsional
NO. 1130
Link Soal
Pemerintah merencanakan pembangunan kawasan industri baru di sebuah wilayah terpencil yang kaya sumber daya alam. Proyek ini menjanjikan peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun berpotensi besar merusak ekosistem hutan lindung yang merupakan sumber mata pencarian dan situs budaya bagi masyarakat adat setempat. Dilema ini menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Bagaimana keempat Pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) secara holistik memberikan kerangka berpikir dan bertindak dalam mengatasi konflik kepentingan yang kompleks ini?
A
Pembangunan harus tetap berjalan karena merupakan amanat UUD 1945 untuk kemakmuran rakyat, dan kerusakan lingkungan serta dampak sosial adalah konsekuensi yang harus diterima demi kepentingan nasional yang lebih besar.
B
Membatalkan seluruh rencana pembangunan dan mempertahankan kondisi alam seperti sedia kala, karena pelestarian lingkungan dan hak adat adalah prioritas mutlak yang tidak dapat dikompromikan oleh pembangunan ekonomi.
C
Mengembangkan model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial; menjamin partisipasi masyarakat adat, menghormati hak-hak mereka, dan memastikan keadilan sosial serta keutuhan NKRI melalui kebijakan yang inklusif dan bertanggung jawab.
D
Mengutamakan aspek Bhinneka Tunggal Ika dengan mengakomodasi semua kepentingan kelompok masyarakat melalui kompromi politik, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan secara berlebihan.
E
Memberikan kompensasi finansial semaksimal mungkin kepada masyarakat adat, agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dan menerima pembangunan sebagai bagian dari kemajuan.