Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 113. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1121
Link Soal
Setiap tahunnya, rakyat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila yang merujuk pada peristiwa penyampaian pidato awal rumusan dasar negara oleh Soekarno pada...
A
28 Mei
B
29 Mei
C
1 Juni
D
31 Juni
E
1 Juli
NO. 1122
Link Soal
Landasan konstitusional yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia termuat dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 19
B
Pasal 17
C
Pasal 18
D
Pasal 21
E
Pasal 22
NO. 1123
Link Soal
Sebuah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan dan kewenangan untuk mengatur serta menerapkan aturan di sebuah wilayah disebut...
A
Negara
B
Pemerintahan
C
Kerajaan
D
Politik
E
Kedaulatan Rakyat
NO. 1124
Link Soal
Dalam istilah demokrasi, kata 'kratos' memiliki makna sebagai...
A
Pemerintahan
B
Perataan
C
Kemakmuran
D
Kedaulatan
E
Kemasyarakatan
NO. 1125
Link Soal
Meskipun Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, dalam proses pembentukan undang-undang, Presiden memerlukan persetujuan dari...
A
Rakyat
B
MPR
C
DPR
D
MA
E
Komisi Yudisial
NO. 1126
Link Soal
Konstitusi mengatur bahwa jumlah total anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh melampaui proporsi tertentu terhadap jumlah anggota DPR. Batasan jumlah tersebut adalah...
A
Setengah dari jumlah anggota DPR
B
Dua per tiga dari jumlah anggota DPR
C
Sepertiga dari jumlah anggota DPR
D
Seperempat dari jumlah anggota DPR
E
Tiga per empat dari jumlah anggota DPR
NO. 1127
Link Soal
Demokrasi telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat desa di Indonesia. Berikut ini adalah wujud nyata praktik demokrasi di tingkat desa dalam menyelesaikan masalah bersama, KECUALI...
A
Partisipasi aktif warga
B
Hanya mengandalkan doa tanpa usaha
C
Sumbangan materi atau tenaga
D
Gotong royong
E
Kerja bakti
NO. 1128
Link Soal
Dalam penjelasan yang terdapat dalam UUD 1945 terdapat penafsiran otentik terhadap UUD 1945, hal ini karena pada penjelasan ...
A
Tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya
B
Merupakan rangkaian utuh dengan dengan pasal-pasalnya
C
Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
D
Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskan
E
Dapat diterima secara yuridis dan faktual sebagai satu kesatuan hukum dasar
NO. 1129
Link Soal
Partisipasi warga negara dalam mendirikan organisasi masyarakat (Ormas) atau partai politik merupakan wujud nyata pembangunan di bidang...
A
Ekonomi Kerakyatan
B
Sosial Budaya
C
Pertahanan Keamanan
D
Politik
E
Lingkungan Hidup
NO. 1130
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.