Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 114. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1131
Link Soal
Organisasi regional ASEAN resmi berdiri melalui penandatanganan sebuah kesepakatan diplomatik. Di kota manakah organisasi tersebut didirikan?
A
Jakarta
B
Bangkok
C
Manila
D
Singapura
E
Kuala Lumpur
NO. 1132
Link Soal
Keanggotaan MPR yang mencakup unsur daerah telah diakomodasi dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Namun, terdapat perbedaan krusial terkait representasi daerah tersebut, yaitu ....
A
Sebelum amandemen, anggota MPR dari utusan daerah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah daerah
B
Sebelum amandemen, utusan daerah di MPR tidak memiliki tanggung jawab kepada daerah yang diwakilinya
C
Sebelum amandemen, anggota MPR dari utusan daerah tidak mempunyai hak untuk mengajukan Undang-Undang
D
Setelah amandemen, anggota MPR yang mewakili daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
E
Setelah amandemen, anggota MPR dari utusan daerah memiliki kesetaraan kedudukan dengan anggota lainnya
NO. 1133
Link Soal
Dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan amnesti dan abolisi, Presiden Republik Indonesia wajib mempertimbangkan nasihat atau pertimbangan dari lembaga negara mana?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Mahkamah Agung (MA)
NO. 1134
Link Soal
Semboyan negara Indonesia 'Bhinneka Tunggal Ika' mengandung makna filosofis yaitu...
A
Berbeda-beda suku bangsa namun tinggal di satu pulau
B
Bersama-sama dalam kemajemukan sosial
C
Bersatu dalam perbedaan kebudayaan daerah
D
Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua
E
Berbeda-beda dalam keragaman agama
NO. 1135
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum adalah...
A
Komisi Pemilihan Umum
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Badan Pengawas Pemilu
E
Pengadilan Tata Usaha Negara
NO. 1136
Link Soal
Penyelenggaraan evaluasi pendidikan berskala nasional (seperti EBTANAS atau Ujian Nasional) memiliki tujuan strategis dalam pembangunan sektor pendidikan, terutama sebagai upaya untuk...
A
Pengendalian mutu pendidikan secara nasional
B
Penghematan anggaran pendidikan daerah
C
Sentralisasi kurikulum sekolah
D
Pengurangan jumlah tenaga pengajar
E
Peningkatan biaya operasional sekolah
NO. 1137
Link Soal
Dalam konteks otonomi daerah, sebuah pemerintah provinsi ingin mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya secara lebih spesifik. Namun, beberapa pasal dalam Perda tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu dan mengabaikan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Jika Anda adalah seorang pejabat negara yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan daerah, tindakan mana yang paling tepat dan paling selaras dengan prinsip-prinsip Pilar Negara?
A
Segera membatalkan Perda tersebut tanpa diskusi, karena jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
B
Meminta pemerintah provinsi untuk meninjau ulang dan merevisi pasal-pasal yang diskriminatif agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI.
C
Mengizinkan Perda tersebut berlaku dengan alasan otonomi daerah harus dihormati sepenuhnya, namun dengan catatan akan diawasi ketat.
D
Meneruskan Perda tersebut ke Mahkamah Agung untuk diuji materi tanpa ada upaya dialog atau revisi di tingkat daerah terlebih dahulu.
E
Membentuk tim kajian independen untuk mengevaluasi dampak Perda tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
NO. 1138
Link Soal
Suatu kerangka berpikir atau model yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan perubahan terencana dalam kehidupan berbangsa disebut...
A
Rencana pembangunan
B
Paradigma pembangunan
C
Strategi pembangunan
D
Pola pembangunan
E
Upaya pembangunan
NO. 1139
Link Soal
Konstitusi memberikan mandat bahwa segala bentuk pajak dan pungutan yang bersifat memaksa guna kepentingan negara wajib diatur melalui...
A
Peraturan Pemerintah
B
Keputusan Menteri
C
Peraturan Presiden
D
Surat Keputusan Bersama
E
Undang-Undang
NO. 1140
Link Soal
Sila Persatuan Indonesia jika tidak dikaitkan dengan sila-sila Pancasila lainnya akan membentuk paham yang sempit dan ekstrem, yaitu...
A
Liberalisme
B
Komunisme
C
Sosialisme
D
Theokrasi
E
Chauvinisme