Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 115. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1141
Link Soal
Di bawah ini yang tidak termasuk dalam teori formal mengenai asal-usul terbentuknya suatu negara adalah...
A
Teori Kekuasaan
B
Teori Kedaulatan
C
Teori Ketuhanan
D
Teori Perjanjian Masyarakat
E
Teori Hukum Alam
NO. 1142
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (judicial review). Jika seorang warga negara merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu Undang-Undang, tindakan konstitusional apa yang paling tepat dilakukan?
A
Melaporkan presiden kepada DPR untuk dilakukan hak angket
B
Mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi
C
Meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan Undang-Undang tersebut
D
Melakukan demonstrasi besar-besaran agar UU dicabut
E
Mengajukan permohonan penerbitan Perppu kepada Presiden
NO. 1143
Link Soal
Menjunjung tinggi persamaan derajat dan tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, atau golongan merupakan wujud nyata dari sila...
A
Ke-1
B
Ke-2
C
Ke-3
D
Ke-4
E
Ke-5
NO. 1144
Link Soal
Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD 1945, Presiden dalam mengangkat duta atau menerima duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut dimaksudkan agar...
A
Pengangkatan dan penerimaan duta negara lain sudah mendapat persetujuan mutlak dari DPR.
B
Presiden dapat mempertimbangkan usulan calon yang disampaikan oleh DPR sebagai duta di negara lain.
C
Tidak ada penolakan dari DPR terhadap calon duta yang diangkat oleh Presiden.
D
Dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama antara Presiden dan DPR dalam kegiatan eksekutif.
E
Terciptanya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
NO. 1145
Link Soal
Sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945, Presiden memiliki hak untuk memberikan amnesti dan abolisi. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 1146
Link Soal
Konstitusi memberikan mandat bahwa segala bentuk pajak dan pungutan yang bersifat memaksa guna kepentingan negara wajib diatur melalui...
A
Peraturan Pemerintah
B
Keputusan Menteri
C
Peraturan Presiden
D
Surat Keputusan Bersama
E
Undang-Undang
NO. 1147
Link Soal
Aturan yang dapat menjamin ketertiban negara dan rakyat, batas kekuasaan dan keadilan, hak dan kewajiban penduduk dalam negara, serta bersifat mengatur dan memaksa jika dilanggar, disebut norma....
A
Hukum
B
Agama
C
Filsafat
D
Kesusilaan
E
Adat
NO. 1148
Link Soal
Demokrasi merupakan sistem yang berasal dari istilah Yunani 'demos' dan 'kratos'. Arti harfiah dari kata 'demos' adalah...
A
Wilayah
B
Kekuasaan
C
Kedaulatan
D
Pemerintah
E
Rakyat
NO. 1149
Link Soal
Salah satu butir pengamalan Pancasila adalah larangan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Sikap luhur ini merupakan cerminan dari sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 1150
Link Soal
Bentuk pemerintahan yang didasarkan pada keyakinan bahwa negara terbentuk dan berjalan atas dasar kehendak Tuhan disebut sebagai...
A
Teori Kekuatan
B
Teori Teokrasi
C
Teori Yuridis
D
Teori Kontrak Sosial
E
Teori Kedaulatan Negara